Bos AI Buka Suara, Tak Peduli Diancam Menteri Perang Amerika
Jakarta, CNBC Indonesia - Ancaman Departemen Pertahanan Amerika Serikat tidak dipedulikan oleh Anthropic. Perusahaan AI tersebut menolak produk mereka digunakan untuk senjata pembunuh milik tentara AS.
CEO Anthropic Dario Amodei menyatakan bahwa perusahaannya "tak bisa secara nurani" mengizinkan Departemen Pertahanan AS menggunakan model AI mereka tanpa pembatasan, meskipun untuk tindakan yang sejalan dengan hukum AS.
Dalam beberapa pekan terakhir, startup tersebut bernegosiasi dengan Pentagon soal penggunaan model AI mereka. Di tengah negosiasi, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengancam memberikan label "ancaman rantai pasok" kepada Anthropic untuk memaksa mereka mengubah kebijakan pembatasan penggunaan AI. Anthropic juga diancam dengan Undang-Undang Produksi Pertahanan untuk dipaksa memenuhi permintaan pemerintah AS.
Anthropic bersikeras mempertahankan kebijakan melarang model AI mereka digunakan untuk senjata otonom dan memata-matai warga AS. Pentagon ingin batasan tersebut diangkat.
"Pemilihan kontraktor [pertahanan] sesuai visi mereka adalah prerogatif Departemen Pertahanan. Namun, dengan nilai substansial yang diberikan teknologi Anthropic untuk tentara AS, kami harap mereka mempertimbangkannya kembali," kata Amodei.
Hegseth yang kini menyebut dirinya sebagai Menteri Perang telah bertemu dengan Amodei. Anthropic diberikan tenggat hingga Jumat untuk memenuhi permintaannya.
Juru bicara Pentagon Sean Parnell menyatakan bahwa Pentagon "tidak punya rencana" untuk menggunakan model Anthropic untuk persenjataan otonom atau untuk menjalankan pemantauan massal di AS.
"Ini adalah permintaan sederhana dan masuk akal, untuk menghindari Anthropic mengacaukan operasi militer dan menempatkan prajurit kami dalam risiko," kata Parnell.
Anthropic menandatangani kontrak US$ 200 juta dengan Pentagon pada Juli, sebagai eksperimen pertama yang mengintegrasikan model AI mereka dengan jaringan rahasia Pentagon.
Saingan Anthropic yaitu OpenAI, Google, dan xAI juga mendapatkan kontrak dengan nilai yang sama dari Pentagon. Ketiga perusahaan tersebut sepakat memberikan Departemen Pertahanan untuk menggunakan model mereka selama tidak melanggar hukum.
(dem/dem) Add
source on Google