Singgung AI, DPR Dukung Pemerintah Blokir Grok Selamanya!
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melaksanakan Rapat Kerja bersama Komisi I DPR, Senin (26/1/2026). Diantara yang dibahas adalah terkait teknologi Artificial Intelligence (AI), termasuk pemblokiran Grok yang dilakukan beberapa waktu lalu.
Pemerintah melalui Komdigi memblokir Grok karena konten foto asusila perempuan dan anak di bawah umur tanpa persetujuan di media sosial X.
Anggota komisi I DPR, Trinovi Khairani Sitorus mengatakan mengapresiasi pemblokiran tersebut. Dia juga menegaskan pemblokiran permanen patut dipertimbangkan jika memang tidak ada perbaikan ke depannya.
"Namun menurut kami bu menteri, apabila tidak ada perbaikan yang memadai pemblokiran permanen patut dipertimbangkan," kata Trinovi dalam rapat tersebut.
Dia mempertanyakan pula soal arah kebijakan soal AI kaitannya dengan keamanan data, etika, dan akuntabilitas platform.
Dalam kesempatan yang sama Amelia Anggraini, anggota komisi I DPR lainnya, juga menyatakan dukungan dan setuju untuk penegakan dan respon cepat negara. Amelia juga memastikan apakah dasar hukum, SOP, hingga mekanisme yang dilakukan Komdigi telah kuat dan tidak bisa digugat kembali.
"Penegakan terhadap PSE yang kami sangat dukung dan setuju," ungkapnya.
Sementara itu, Rizki Aulia yang juga dari komisi I menyoroti masalah yang melibatkan AI. Khususnya soal penipuan hingga deepfake, yang membuat masyarakat sulit membedakan mana yang asli dan tidak.
Tak lupa dia juga mengapresiasi Komdigi yang menyusun aturan soal Peta Jalan dan buku putih AI. Keduanya kini tengah menunggu ditandatangani presiden Prabowo Subianto.
"Terkait AI, sekarang barangkali udah gak karukaruan lagi masalah. baik itu terkait dengan deepfake, sekarang penipuan terjadi di mana-mana sulit sekali membedakan mana yang asli dan tidak asli," jelasnya.
"Ini apa perlu langkah-langkah dari Komdigi untuk memitigasi hal tersebut tapi di sisi lain kita juga harus mendevelop versi AI kita juga di dalam negeri kita ingin jadi bangsa yang lebih efisien, yang lebih maju teknologinya dan ini gak bisa berdiri sendiri karena di situ pasti butuh pembangunan infrastruktur, energi, dan lain sebagainya itu perlu dipenuhi," ungkap Rizki.
(pgr/pgr)