25.000 Orang Berebut Kerja, Gaji Sampai Rp 3,3 Miliar
Jakarta, CNBC Indonesia - Sekitar 25.000 orang sudah antre ingin melamar kerja di Tech Force, satuan siber yang ingin dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Pemerintah Trump beberapa waktu lalu mengumumkan rencana untuk merekrut pengembang software, ahli data, serta profesional teknologi lainnya untuk mengisi posisi di bidang AI di pemerintahan federal.
Direktur Kantor Manajemen SDM AS, Scott Kupor, lewat akun media sosial X, mengatakan daftar 25.000 orang yang telah mengajukan lamaran akan menjadi acuan untuk membentuk Tech Force.
Kandidat yang tertarik harus bersaing karena Tech Force hanya membuka 1.000 lowongan. Tech Force nantinya akan diberikan proyek teknologi di berbagai institusi pemerintahan dalam jangka waktu 2 tahun.
Pembentukan Tech Force adalah bagian dari inisiatif Trump di bidang AI. Reuters menyatakan program serupa sebetulnya juga dilakukan oleh presiden sebelumnya, termasuk Joe Biden.
Uniknya, perekrutan besar-besaran untuk Tech Force dilakukan Trump setelah menjalankan PHK massal di berbagai departemen dan agensi pemerintahan. Bahkan, Trump berencana menghapus beberapa institusi termasuk Departemen Pendidikan.
Sejumlah raksasa teknologi global tercatat menjadi mitra resmi U.S. Tech Force, mulai dari Amazon Web Services, Apple, Google Public Sector, Microsoft, Nvidia, hingga OpenAI, Oracle, Palantir, dan Salesforce.
Peluncuran U.S. Tech Force dilakukan hanya beberapa hari setelah Presiden Trump menandatangani perintah eksekutif terkait pembentukan kerangka kebijakan nasional AI. Kebijakan tersebut dirancang untuk menciptakan standar regulasi terpadu di tingkat federal, sekaligus merespons kekhawatiran pelaku industri atas regulasi yang terfragmentasi di tingkat negara bagian.
Menariknya, setelah menyelesaikan masa tugas, para anggota Tech Force berpeluang direkrut secara permanen oleh perusahaan mitra. Sebaliknya, perusahaan swasta juga dapat menugaskan karyawannya untuk menjalani masa kerja di pemerintahan melalui program ini.
Dari sisi kompensasi, pemerintah menawarkan gaji tahunan yang cukup kompetitif, yakni sekitar US$150.000 (Rp 2,5 miliar) hingga US$200.000 (Rp 3,3 miliar), di luar tunjangan lainnya.
(dem/dem)[Gambas:Video CNBC]