Petaka Baru di AS: Trump Ditekan Republik, Negara Terancam Pecah
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden AS Donald Trump kembali membuat gaduh. Perintah eksekutif yang baru diteken untuk membatasi kekuasaan negara bagian dalam menetapkan regulasi AI berpotensi menyebabkan gejolak.
Trump diketahui mengeluarkan perintah eksekutif untuk membentuk satu regulasi nasional dalam mengatur AI, sehingga melemahkan regulasi yang ditetapkan negara bagian. Ia berdalih regulasi berbeda-beda di negara bagian akan memperlambat inovasi.
Namun, perintah tersebut dinilai akan menghadapi perlawanan hukum dan politis dari negara-negara bagian. Pasalnya, negara bagian ingin mempertahankan hak mereka mengatur teknologi yang kian berkembang.
Para pakar mengatakan pemerintahan Trump terancam menghadapi tantangan hukum dalam mengimplementasikan perintah eksekutif tersebut. Bahkan, bisa jadi ada perlawanan yang datang dari negara-negara basis Republik.
"Tidak banyak dasar hukum yang dapat diandalkan oleh pemerintah untuk menegakkan sebagian besar perintah tersebut," kata Joel Thayer, kepala Digital Progress Institute, dikutip dari Reuters, Senin (15/12/2025).
Kontroversi Ancaman Pemangkasan Dana Akses Internet
Salah satu mekanisme penegakan utama dari perintah Trump adalah mengarahkan Kementerian Perdagangan untuk memblokir negara bagian yang memiliki peraturan AI dari akses pendanaan program Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD) senilai US$42 miliar.
Perintah tersebut kemungkinan ditentang beberapa pendukung setia presiden di daerah pedesaan. Pendanaan BEAD sangat penting untuk meningkatkan akses internet di daerah pedesaan, kelompok pemilih kunci bagi Trump.
Ia memenangkan suara pemilih yang tinggal di daerah pedesaan dengan selisih 40 poin persentase (69%-29%) pada tahun 2024, yang lebih tinggi daripada marginnya pada tahun 2020 atau 2016.
Dean Ball, mantan pejabat Gedung Putih yang berkontribusi pada Rencana Aksi AI yang dikeluarkan pemerintah pada pertengahan tahun lalu, mengatakan upaya untuk mengaitkan pendanaan dengan undang-undang AI menghadapi ketidakpastian.
Menurutnya, pengadilan akan mempertimbangkan seberapa terkait undang-undang AI dengan tujuan undang-undang broadband. Selain itu, fakta bahwa banyak negara bagian sudah menerima pendanaan pra-persetujuan, akan menambah ketidakjelasan dari penegakan perintah Trump.
"Saya pikir pemerintah memiliki peluang 30-35% agar ini berhasil secara hukum," kata Ball.
Beberapa gubernur Republik, termasuk Gubernur Arkansas Sarah Huckabee Sanders, blak-blakan menentang pemerintah federal yang memblokir undang-undang negara bagian mereka.
Gubernur Florida Ron DeSantis, seorang Republik, bulan lalu menyebut upaya yang sedang diajukan oleh Kongres untuk memblokir negara bagian agar tidak mengatur AI sebagai sikap pro raksasa teknologi.
DeSantis diketahui telah mengusulkan RUU hak-hak AI yang mencakup privasi data, kontrol orang tua, dan perlindungan konsumen.
Tantangan Perdagangan Antar-Negara Bagian
Perintah Trump juga menugaskan Departemen Kehakiman (DOJ) untuk menantang undang-undang negara bagian karena melanggar Konstitusi dengan mencampuri perdagangan antar negara bagian.
Perusahaan modal ventura Andreessen Horowitz mendukung argumen tersebut, dengan mengatakan bahwa Mahkamah Agung telah menyatakan bahwa Konstitusi secara implisit membatasi wewenang pembuatan undang-undang negara bagian.
Namun, pengadilan telah menolak upaya sebelumnya untuk memblokir undang-undang privasi negara bagian. Pengadilan menggunakan bagian Konstitusi yang dikenal sebagai "klausa perdagangan yang tidak aktif," kata Slade Bond, mantan pejabat DOJ yang bekerja dengan Americans for Responsible Innovation, sebuah kelompok yang menentang pemblokiran undang-undang AI negara bagian.
(fab/fab)[Gambas:Video CNBC]