Kabar Beli HP Wajib Balik Nama Seperti Motor, Komdigi Buka Suara

Jakarta, CNBC Indonesia - Belum lama ini beredar pemberitaan soal rencana Kementerian Komunikasi dan Digital memberlakukan sistem balik nama ponsel bekas. Hal ini telah diterapkan seperti pada kendaraan bermotor.

Pihak Komdigi buka suara soal informasi tersebut. Dirjen Infrastruktur Digital Wayan Toni mengatakan pemblokiran dan pendaftaran ulang IMEI bukan aturan balik nama seperti kendaraan bermotor. Menurutnya hal itu bersifat sukarela bagi mereka yang ingin mendapatkan perlindungan lebih.

"Kami perlu meluruskan, tidak benar jika seolah-olah Kemkomdigi akan mewajibkan setiap ponsel memiliki tanda kepemilikan seperti BPKB motor. Ini sifatnya sukarela, bagi yang ingin mendapatkan perlindungan lebih jika ponselnya hilang atau dicuri. Wacana ini adalah tindaklanjut dari aspirasi masyarakat yang identitasnya kerap kali disalahgunakan saat HP hilang atau dicuri," kata Wayan Toni dalam keterangannya, dikutip Senin (6/10/2025).

Dia menjelaskan IMEI adalah identitas perangkat resmi yang terdaftar dalam sistem pemerintah. Hal ini membuat ponsel dari tindak pidana dapat diblokir, yang membuatnya tak memiliki nilai ekonomis dan bagi konsumen akan lebih aman dan nyaman.

Selain itu IMEI juga bisa untuk mencegah peredaran ponsel ilegal, melindungi konsumen dari penipuan, memastikan kualitas dan garansi resmi, dan membantu mengurangi tindak kriminal pencurian HP.

"Dengan IMEI, masyarakat bisa lebih tenang. Kalau ponsel hilang atau dicuri, perangkat bisa dilaporkan dan diblokir. Kalau ditemukan kembali, bisa diaktifkan lagi. Jadi ini bukan beban baru, melainkan perlindungan tambahan untuk masyarakat," tambah Wayan.

Menurutnya, wacana ini masih dalam tahap menerima masukan dari masyarakat. Jadi belum dibahas pada level pimpinan.

"Direktur kami menyampaikan hal ini dalam forum diskusi akademik di ITB, tujuannya untuk mendengar masukan dari para akademisi, praktisi, dan masyarakat sebelum ada keputusan lebih lanjut," jelas Wayan.

Sebelumnya, Direktur Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital Komdigi, Adis Alifiawan, mengatakan pihaknya tengah mempertimbangkan aturan ponsel bekas untuk lebih transparan. Kemungkinan adalah menggunakan sistem seperti jual-beli kendaraan, yakni dengan menerapkan balik nama.

"Handphone second itu nanti kita harapkan juga jelas gitu ya, mungkin seperti kita jual-beli motor. Ada balik namanya, ada identitasnya. Handphone ini beralih dari atas nama A kepada atas nama B. Agar menghindari penyalahgunaan identitas," kata Adis.