Kerja Diam-Diam, Luhut Siapkan Gebrakan Besar di Banyuwangi

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan penugasan dirinya sebagai Ketua Government Technology (GovTech) menjadi langkah penting untuk mendorong digitalisasi sistem pemerintahan Indonesia.

Sebab digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses masyarakat.

"Saya juga tidak terbayang, 7 bulan yang lalu saya diperintahkan Presiden untuk tadi menangani Government Technology ini. Banyak juga yang tidak sadar. Prosesnya juga cukup panjang, tapi saya hanya pegang perintah Presiden, dia bilang 'saya sudah tanda tangan 2 hari yang lalu Pak Luhut jadi Ketua Government Technology'," ujar Luhut saat ditemui di Kantor Kementerian Kesehatan di Jakarta, Selasa (9/9/2025).

Adapun pengalaman saat menangani pandemi Covid-19 menjadi pelajaran penting bahwa Indonesia membutuhkan sistem kesehatan dan layanan publik yang lebih tangguh serta terintegrasi.

Pilihan Redaksi Pilot Project GovTech Meluncur September, Begini Penjelasan Luhut RI Bakal Terapkan Bansos Pakai AI di 2026, Begini Skemanya!

Dari situ lahirlah inisiatif digital seperti aplikasi PeduliLindungi yang terbukti efektif digunakan oleh lebih dari 120 juta pengguna.

Kini, Luhut menekankan pengembangan GovTech berbasis kecerdasan buatan (AI). Sistem ini nantinya akan membaca, mengolah, dan menyatukan data dari berbagai layanan pemerintahan, termasuk Online Single Submission (OSS).

Dengan AI, jelas Luhut, regulasi ribuan halaman dapat dianalisis hanya dalam hitungan detik sehingga mempercepat proses dan menutup celah penyalahgunaan.

"Sehingga dengan demikian tidak akan bisa ada yang disogok lagi. Akan sangat kurang. Sampai pada OSS, Online Single Submission, kita akan berbasis AI," ujar Luhut.

Luhut menjelaskan, sistem GovTech ini akan diuji coba (piloting) di Banyuwangi pada bulan ini. Jika berjalan baik, integrasi digital tersebut akan diperluas ke 514 kabupaten/kota mulai awal tahun depan.

Selain itu, GovTech juga akan diintegrasikan dengan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN) yang sedang dikembangkan untuk sektor kesehatan, khususnya perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Luhut menyebut integrasi ini ditargetkan dapat berjalan penuh dalam tiga tahun ke depan.

(dem/dem)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Lewat Innovillage, Telkom Dorong Inovasi untuk Pendidikan Inklusif