Operator Internet Berdarah-darah, RI Diminta Belajar dari China-Arab

Jakarta, CNBC Indonesia - Industri telekomunikasi di Indonesia disebut tengah menghadapi tantangan besar akibat regulasi yang belum berpihak dan dominasi platform digital global.

Muhammad Danny Buldansyah, Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison (IOH), mengatakan soal minimnya perlindungan terhadap operator seluler di tengah menjamurnya layanan Over The Top (OTT) asing seperti Google dan WhatsApp.

"Regulasi mengenai OTT ini sangat longgar. Kita boleh dibilang enggak punya, dan kita juga enggak punya power," ujar Danny saat ditemui di Kantor IOH, Rabu (9/7/2025).

Ia menyoroti ketimpangan kekuatan antara operator nasional dan raksasa digital global. Salah satu contoh yang disebutnya adalah kebijakan negara China dan negara Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, dalam menghadapi dominasi layanan OTT asing.

Pilihan Redaksi Tarif Internet Murah 100 Mbps Belum Tentu Rp100 Ribu, Ini Kata Komdigi Catat 4 Program Prioritas Komdigi 2026, Butuh Anggaran Rp 20 Triliun 15 Pekerjaan Bakal Punah 5 Tahun Lagi, 15 Profesi Malah Jadi Rebutan

"Seberapa, seberapa keinginannya pemerintah berserta industri ini mendorong itu seberapa kuat, apakah kita sekuat China gitu ya? Yang bilang 'oh Google saya nggak mau Google, nggak mau bayar, udah nggak usah disini,'" kata Danny.

Atau di negara Timur Tengah, yang tidak membolehkan ada WhatsApp video call, hanya diperbolehkan WhatsApp saja.

"Bahkan di Saudi juga sama. Tapi kalau kita roaming boleh, bisa. Tapi kalau pakai Wi-Fi di sana, internet di sana enggak bisa," terangnya.

Danny menilai, Indonesia memiliki banyak referensi model kebijakan digital dari negara lain yang bisa ditiru. Namun, kunci utamanya tetap berada di tangan pemerintah.

"Contohnya banyak. Kita mau meniru yang mana gitu. Kita tinggal mau niru yang mana aja dan seberapa... Dan itu harus pemerintah, bukan kita," kata dia.

Persoalan publisher rights atau hak penerbit juga turut disinggung. Ia mencontohkan bagaimana media dan operator lokal tidak memiliki kekuatan untuk menegosiasikan pembagian keuntungan yang adil dari konten yang dikonsumsi masyarakat melalui platform global.

(dem/dem)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Warga RI Makin Kecanduan Online, Ini Bukti Terbarunya