RI Diserang, Polri-KPK-BPK Kumpul Cari Cara Lawan Hacker

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Asosiasi Forensik Digital Indonesia(AFDI) Izazi Mubarok berharap ke depannya ada koordinasi antara Kementerian Kominfo, BSSN, Polri dan AFDI untuk melakukan penanganan jika ada kasus siber.

Karena sejatinya, kasus forensik itu merupakan insiden, bukan konsentrasi hanya soal kasus PDNS saja tapi juga yang berbau digital.

"Iya [bukan hanya kasus PDNS]. Karena memang sejatinya kasus forensik itu insiden, di sini hampir 44 persen itu ada APH aparat penegak hukum. Teman-teman dari KPK, BPK, Polri, kemudian juga penanganan audit investigasi juga ada," kata Izazi saat ditemui di Jakarta, Kamis (18/7/2024).

"Jadi istilahnya forensik itu enggak cuma konsentrasi soal insiden PDN doang tapi juga yang berbau digital," imbuhnya.

Adapun kejadian serangan ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) beberapa waktu yang lalu menyisakan banyak pekerjaan rumah (PR) bagi lembaga terkait di Indonesia.

Lebih lanjut ia berpendapat bahwa sistem keamanan siber di Indonesia tidak disiapkan untuk bisa di forensik jika ada insiden serangan ransomware seperti di PDNS.

"Kalau boleh saya sampaikan barangkali, beberapa sistem kita itu tidak disiapkan untuk kemudian ketika ada musibah atau insiden bisa diforensik. Itu PR." pungkasnya.

Dalam upaya melawan para hacker yang kini makin canggih. Pemerintah, lembaga atau ahli forensik digital juga harus mengikuti zaman dan belajar "ilmu" hacker.

Belajar jadi hacker

Menurut Izazi, namanya investigasi forensik itu harus mengikuti perkembangan teknologi. Maka dari itu ia mengatakan kepada rekan-rekannya kalau mau jago forensik digital juga harus jago nge-hack. Tujuannya agar ahli tahu apa yang sedang 'ngetren' di kalangan hacker.

"Makanya, kita sampaikan teman-teman kalau mau jago forensik juga kalau bisa jago hacking, kalau dalam hacking gitu," kata Izazi saat ditemui usai acara diskusi Digital Forensik di Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Acara Digital Forensik dihadiri oleh berbagai pihak dan pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari BPK, Polri, dan KPJK.

"Baru kita tau sebenarnya bagaimana cara mereka mengerjakan atau bagaimana bisa tahu," imbuhnya.

Mengenai kasus ransomware terbaru yang menyerang pusat data nasional, ia berharap ke depannya ada koordinasi antara Kementerian Kominfo, BSSN, Polri dan AFDI untuk melakukan penanganan dan lainnya.

Karena sejatinya, kasus forensik itu merupakan insiden, bukan konsentrasi hanya soal kasus PDNS saja tapi juga yang berbau digital.