Penjelasan 4 Menteri Soal Bansos di MK, Netizen Ramai Komen Begini
Redaksi, CNBC Indonesia
05 April 2024 12:10
Jakarta, CNBC Indonesia - Sidang Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari ini, Jumat (5/4/2023), menghadirkan empat menteri sebagai saksi.
Masing-masing adalah Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.
Salah satu topik yang dibahas terkait pembagian bantuan sosial (bansos) dalam masa kampanye Pemilu 2024. Airlangga Hartarto mengungkap tiga alasan pemerintah tetap menyalurkan bansos meski RI memasuki masa periode Pemilu 2024 beberapa waktu lalu.
Pertama, penurunan produksi beras akibat fenomena El Nino. Selanjutnya, ia mengatakan El Nino juga memengaruhi produksi beras di beberapa negara seperti Thailand dan Vietnam. Ketiga, ia mengatakan adanya inflasi yang mengakibatkan kenaikan harga bahan pangan.
"Kita tahu penduduk miskin sangat rentan terhadap kenaikan harga khususnya kelompok makanan dari desil 1 sampai 4 penduduk, 25% adalah untuk membeli bahan makan pokok atau beras," Airlangga menjelaskan.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan proses penetapan APBN 2024 mencakup realisasi perlindungan sosial (perlinsos). Ia mengatakan realisasi anggaran bansos pada Januari-Februari 2024 senilai Rp 12,8 triliun dan digunakan untuk penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan kartu sembako bagi 18,7 juta KPM.
Menurutnya, tidak terdapat perbedaan pola realisasi anggaran perlinsos dalam 6 tahun terakhir (2019-2024), kecuali pada 2023 di mana terdapat perbedaan signifikan pada realisasi bansos dari Kementerian Sosial.
"Bansos Kemensos yang cukup rendah pada 2 bulan pertama karena adanya penataan kembali kerja sama antara Kemensos dengan perbankan," ia menjelaskan.
Lalu, Tri Rismaharini mengatakan Kemensos mendapatkan anggaran sebesar Rp 87,2 triliun pada tahun anggaran 2023.
Risma mengatakan dari jumlah tersebut, 98,65% porsinya atau Rp 86,1 triliun digunakan untuk program Perlindungan Sosial (Perlinsos). Sisanya merupakan anggaran untuk dukungan manajemen kementerian.
Untuk tahun 2024, Kemensos mendapatkan anggaran Rp 79,2 triliun. Bila dibagi per program, sekitar Rp 78 triliun atau 98,54% dana tersebut digunakan untuk belanja bantuan sosial, sementara sisanya untuk dukungan manajemen kementerian.
Dari segi pembelanjaan, Kemensos menggelontorkan 95,61% atau Rp 75,61 triliun untuk belanja bansos. Anggaran ini sendiri masih di luar bantuan El Nino.
"Sehingga kami kembali reguler memberikan menyerahkan bantuan reguler PKH dan BLT," kata Risma.
Berkaitan dengan itu, Muhajir Effendy menegaskan Kemenko PMK terlibat dalam penyaluran bansos sesuai dengan tugas yang diatur dalam Perpres Nomor 35 Tahun 2020 yaitu melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
Ia memastikan bansos dan program perlinsos lainnya seperti bantuan pangan beras CBP hingga bantuan pangan stunting adalah program pemerintah yang tidak dikhususkan pada satu kementerian tertentu dan memerlukan koordinasi lintas sektoral.
Topik soal bansos dan kaitannya pada kampanye Pemilu 2024 ramai dibahas netizen di media sosial. Pantauan CNBC Indonesia, Jumat (5/4/2024), kata kunci 'Bansos' masuk dalam jejeran trending topic di X dan menghimpun lebih dari 10.300 tweet.
Beberapa netizen mengomentari soal situasi dalam persidangan MK, hingga mengeluarkan opini terkait bansos dalam masa kampanye Pemilu 2024. Berikut beberapa yang dirangkum CNBC Indonesia:
(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Perolehan Suara Terkini Prabowo-Gibran Menang, Netizen Komen Ini
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular