Kominfo Tawarkan Insentif, Indosat Usul Bayar Frekuensi 'DP' Ringan

Jakarta, CNBC Indonesia - Sejak tahun lalu, Kementerian Kominfo merencanakan adanya insentif untuk operator. Indosat Ooredoo Hutchison mengusulkan pembayaran frekuensi ringan di tahun-tahun pertama.

Director & Chief Business Officer, Muhammad Danny Buldansyah menjelaskan biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi (BHP) untuk penggunaan frekuensi radio di Indonesia dibayar di awal. Pada tahun pertama, pembayaran BHP dilakukan tiga kali dan tahun berikutnya satu kali bayar per tahun.

"Sementara skema spektrum pembayaran di Indonesia kan justru tahun pertama bayar tiga kali, tahun berikutnya sekali sekali sekali," ungkapnya ditemui di Kantor Indosat Ooredoo Hutchison, Jakarta, Rabu (3/4/2024).

Danny mencontohkan skema berbeda diterapkan di banyak negara. Kebanyakan negara mengenakan "uang muka" atau "DP" yang ringan. Skemanya adalah pembayaran dibebankan minimal atau sama sekali tidak bayar dalam tiga tahun pertama, karena masih ada pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur.

"Di banyak negara ada yang tiga tahun pertama malah bayarnya minimal atau enggak bayar. Karena itu masih tarif pembangunan, tarif ini itu. Baru setelah mature mulai berbayar," jelas Danny.

Sejauh ini insentif masih digodok. Pembicaraan dengan pihak Menkominfo juga sudah dilakukan beberapa kali.

"Cuma skemanya aja yang belum ketemu," ucap dia.

Dia mengatakan insentif ini bisa terbentuk sebelum lelang 700 Mhz dilakukan. Jadi lelang frekuensi sudah bisa menggunakan skema pembayaran yang baru.

Jadi lelang tidak akan menggunakan konsep yang lama. Karena perhitungannya belum ada insentif dari pemerintah.

"Menurut saya, jangan sampai lelang masih pakai metode lelang lama. Enggak ada insentifnya," jelas Danny.

"Saya berharap gitu ya, kalo ada lelang, insentifnya pun udah fix gitu loh seperti apa sih insentifnya. Sehingga buat operator jauh untuk bayar spectrumnya," imbuhnya.