Putin Pakai Teknologi Amerika Musnahkan Musuhnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Ribuan pendemo di Rusia berhasil ditangkap dengan bantuan teknologi pengenalan wajah atau facial recognition yang ada disepanjang jalan kota Moskow.

Pada akhir pekan lalu, kepolisian Rusia mengamankan lebih dari 4.400 orang yang melakukan demo di jalanan menuntut invasi Presiden Vladimir Putin ke Ukraina. Mereka meneriakkan seruan "no to war!" (katakan tidak pada perang).

Namun ternyata gerak cepat polisi menangkap para pelaku demo ternyata berkat bantuan teknologi pengenal wajah buatan Amerika Serikat (AS).

Pada 2017 lalu, sebanyak 160.000 kamera dipasang di sepanjang jalan kota Moskow. Tak kurang dari 3.000 di antaranya sudah dilengkapi teknologi facial recognition, menurut Departemen IT Moskow.

Laporan Reuters menyebutkan bahwa teknologi AS dipakai Rusia untuk menghentikan protes massa anti-pemerintah pada 2021 lalu. Kemudian, setelah invasi ke Ukraina tahun lalu, teknologi itu kembali dipakai untuk mencegah demo anti-perang.

Selain itu, untuk mengidentifikasi dan menangkap oknum-oknum yang melawan rezim Putin, dikutip dari Insider, Selasa (4/4/2023).

Salah satu contohnya, pada Mei lalu kepolisian mengamankan seorang warga yang memegang spanduk bertuliskan "perdamaian untuk Ukraina". Setelah diamankan, orang itu diinterogasi tentang pandangannya atas Putin dan perang Ukraina.

Menurut laporan tersebut 3 perusahaan Rusia dan 1 perusahaan Belarus menggunakan chip yang dirancang perusahaan AS, Intel dan Nvidia, untuk melatih sistem algoritma pada teknologi facial recognition.

Menurut temuan Reuters dari dokumen pengadilan Rusia, perusahaan Rusia dan Belarus juga terlibat dalam program pengujian facial recognition dari perusahaan AS. Salah satu perusahaan bahkan diberikan duit US$ 40.000 (Rp 599 juta) dari "salah satu tangan intelijen AS".

Hingga kini belum ada bukti bahwa Intel dan Nvidia telah melanggar aturan AS. Kedua raksasa teknologi itu mengatakan mereka telah menunda pengiriman barang ke Rusia setelah ada pengetatan perdagangan antara AS dan negara tersebut.