Hati-hati, Serangan Siber di Indonesia Capai 1,65 Juta
Foto: Ilustrasi (REUTERS/Kacper Pempel)
Jakarta, CNBC Indonesia - Kejahatan siber di Indonesia cukup mengkhawatirkan. Seiring dengan akselerasi transformasi digital di Indonesia, serangan terhadap sistem keamanan teknologi informasi juga turut meningkat.
Berdasarkan laporan Fortinet pada Quartal IV 2022 yang lalu, lebih dari satu juta serangan berupa virus dan botnets yang terjadi setiap hari.
Tantangan keamanan data pada hari ini pun cukup banyak, yaitu tren WFA (work from anywhere) yang sudah mulai menjamur di berbagai perusahaan, banyaknya perangkat yang terpasang aplikasi, kekurangan jumlah tenaga ahli bidang keamanan siber dan sebagainya.
"Bertumbuhnya ekonomi di Indonesia berpengaruh terhadap meningkatnya serangan terhadap sistem siber. Dan Indonesia merupakan pasar besar bagi industri keamanan siber, di mana teknologi digital menjadi kunci pertumbuhan," tutur Peerapong Jongvibool, Vice President for Southeast Asia and Hong Kong, Fortinet beberapa waktu lalu.
Industri perbankan merupakan salah satu sektor yang paling cepat mengadopsi teknologi dan patuh terhadap peraturan.
Meski demikian, tutur pria yang akrab dipanggil Pete ini, bank memiliki tantangan dalam memitigasi masalah keamanan siber meskipun mereka memiliki semua teknologi yang mumpuni.
"Tantangannya adalah bagaimana menggabungkan semua keunggulan teknologi tersebut dalam satu platform. Mereka tidak dapat melakukan mitigasi secara cepat ketika terjadi insiden keamanan karena semuanya bekerja dalam silo. Ini sering terjadi pada industri perbankan, keuangan dan asuransi. Mereka harus merespon secara cepat karena terkait masalah reputasi. Dan kerugian kedua adalah uang. Dan satu-satunya solusi adalah bagaimana membuat otomatisasi secepat mungkin," jelasnya.
Berdasarkan data International Monetary Fund (IMF) tahun 2020, total kerugian rata-rata tahunan akibat serangan siber di sektor jasa keuangan secara global mencapai sekitar US$ 100 miliar.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melihat risiko yang ditimbulkan oleh ancaman siber dan insiden siber berpotensi meningkat seiring dengan pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam skala yang lebih besar.
Oleh karena itu, OJK telah merilis aturan baru untuk mendukung ketahanan dan keamanan siber perbankan umum di Indonesia yang tertuang dalam Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 29/SEOJK.03/2022 yang diterbitkan pada 27 Desember 2022.
Aturan ini dibuat dalam rangka mendukung percepatan transformasi digital perbankan di Indonesia. Sektor perbankan diminta untuk dapat menjaga keamanan sistem elektronik yang dimiliki dari serangan siber, serta perlu memiliki kemampuan mendeteksi dan memulihkan keaadaan pasca terjadinya insiden siber.
Peerapong juga memaparkan bahwa transformasi digital akan memberikan dampak di tahun 2030 sebesar 300 milliar US Dollar. Meski terdapat peningkatan kewaspadaan dalam hal keamanan siber, namun masih terdapat kekurangan tenaga ahli di bidang ini.
"Kesenjangan tenaga ahli siber berkontribusi terhadap 72 persen pelanggaran terhadap sistem keamanan di Asia," ungkapnya.
Saat ini, tambah Peerapong, peretas sudah menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk memahami kapan pengubah mengubah sandi mereka dan perilaku seperti apa yang mereka miliki untuk kemudian memanfaatkannya dalam melakukan serangan siber. Kejahatan siber saat ini bukan dilakukan secara individu namun sudah menjadi sebuah organisasi.
"Jadi Anda perlu memastikan bahwa konektivitas Anda ke cloud aman, dan Anda memiliki pemahaman tentang keamanan cloud, perlu operasi keamanan yang tepat untuk memahami semua teknologi ini bersama-sama," pungkasnya.
Berdasarkan data dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia, ekonomi digital Indonesia diproyeksikan tumbuh 20 persen dari tahun 2021 menjadi USD146 miliar pada tahun 2025 dan diprediksi akan terus meningkat.
Pengembangan ekonomi digital di Indonesia mencakup bidang-bidang yang sangat besar, seperti pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan perindustrian, administrasi kependudukan, hingga sektor keuangan.
Untuk itu, pemerintah memberikan dukungan untuk pengembangan ekosistem digital Indonesia dengan mendorong kebijakan dan regulasi yang mendukung inovasi, membangun infrastruktur dasar dan infrastruktur keuangan yang kuat, kokoh, dan terintegrasi; menyediakan dukungan fiskal, seperti insentif perpajakan dan dukungan pembiayaan bagi UMKM, serta memanfaatkan teknologi digital dalam berbagai program pemerintah dan layanan publik.
[Gambas:Video CNBC]
Ini 8 Prediksi Teknologi Masa Depan yang Akan Mengubah Dunia!
(dpu/dpu)
