Waspada 'Momok Seram' di RI, Pemerintah & BI Lakukan Ini!

Jakarta, CNBC Indonesia - Inflasi yang masih pada level 5,28% (year on year/yoy) pada Januari 2023, masih menjadi 'momok seram' dan terus diwaspadai pemerintah dan Bank Indonesia (BI).

Dalam keterangan resmi bank sentral, disebutkan pemerintah dan BI menyepakati lima langkah strategis untuk konsisten menjaga inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) dalam kisaran 3% plus minus 1% pada 2023.

Baca: Jokowi Mau Akhiri Jabatan Dengan Ekonomi RI Tumbuh 5,7%

Adapun lima langkah strategis ditempuh melalui penguatan koordinasi di tingkat pusat dan daerah diantaranya memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Kedua, menjaga inflasi komponen Volatile Food (VF), utamanya pada masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), sehingga berada dalam kisaran 3% sampai 5%.

Ketiga, memperkuat ketahanan pangan domestik melalui akselerasi implementasi program lumbung pangan dan perluasan kerjasama antar daerah.

Keempat, memperkuat ketersediaan data pangan untuk mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi. Kelima, memperkuat sinergi komunikasi untuk mendukung pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat.

Baca: BI Laporkan Transaksi Berjalan RI Surplus US$ 4,3 M di Q4

Tim Pengendalian Inflasi Pangan (TPIP) akan terus memperkuat sinergi kebijakan untuk melanjutkan implementasi kebijakan dan program kerja pada peta jalan pengendalian inflasi tahun 2022-2024.

"Sinergi kebijakan yang ditempuh pemerintah dan BI tersebut termasuk melalui implementasi berbagai inovasi program untuk menjaga stabilitas pasokan dan kelancaran distribusi," jelas BI dalam siaran resminya, Senin (20/2/2023).

Sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat efektivitas upaya pengendalian inflasi tersebut, TPIP selanjutnya akan melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2023.

Tema yang akan diangkat di dalam Rakornas TPIP yakni 'Memperkuat Sinergi dan Inovasi untuk Stabilisasi Harga Menuju Ketahanan Pangan Nasional yang Berkelanjutan'.

Seperti diketahui, hari ini Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumpulkan sejumlah menteri dan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) di kantornya.

Para menteri dan Gubernur BI mengadakan High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Pusat (HLM TPIP) untuk membahas agenda strategis yang akan dilakukan dalam rangka menghadapi kemungkinan kenaikan harga jelang lebaran pada April mendatang.

Baca: 'Anak Badung' Eropa, Terang-terangan Tolak Sanksi untuk Rusia

TPIP merencanakan sejumlah program untuk menjaga inflasi agar tetap sesuai dengan target APBN pada level 3+-1%.

Adapun program dalam rangka menjaga inflasi 2023 diantaranya pasar murah, kerjasama antar daerah, subsidi ongkos angkut, gerakan tanam cabai, replikasi model bisnis, digitalisasi, dan koordinasi.

Dalam HLM TPIP tersebut, juga secara khusus membahas terkait ketersediaan beras dan menargetkan tingkat volatilitas makanan di kisaran 3-5%.

"Kemudian melakukan penguatan ketahanan pangan, akselerasi implementasi lumbung pangan, perluasan kerjasama antar daerah, data kesediaan pangan untuk mendukung pengendalian inflasi dan memperkuat komunikasi, dan juga untuk mendukung ekspektasi dari inflasi di masyarakat," jelas Airlangga dalam Konferensi Pers, Senin (20/2/2023).

(cap/cap)

Saksikan video di bawah ini:

Video: KKI 2025, Wujudkan Mimpi UMKM Naik Kelas & Tembus Pasar Global

Next Article Inflasi Bak Penyakit, Tiap Naik Drastis Kantong Jadi Jebol