Ketua Banggar DPR Buka Suara Soal Penghapusan Daya 450 VA
Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua (Banggar) DPR RI Said Abdullah akhirnya buka suara setelah dirinya menjadi bulan-bulanan di media sosial beberapa belakangan terakhir ini. Utamanya akibat usulan soal penghapusan listrik 450 VA yang menuai pro kontra.
"Hampir seminggu ini di media sosial di goreng sedemikian rupa bahwa pemerintah dan Badan Anggaran DPR akan menghapus pelanggan listrik 450 VA. Bahkan serangan secara pribadi disasarkan kepada saya, sehingga pembelokan isunya sudah keluar dari aspek proporsionalitas," ujar Said dalam keterangan tertulis, Minggu (18/9/2022).
Said menilai dalam melihat kondisi saat ini, diperlukan kebijakan strategis berupa perubahan energi dari yang awalnya berbasis minyak bumi menuju ke penggunaan energi listrik. Mengingat RI mempunyai ketergantungan impor yang sangat besar terhadap minyak bumi.
Adapun kemampuan produksi minyak bumi secara nasional saat ini hanya berkisar di level 614-650 ribu barel per hari. Sedangkan kebutuhan secara nasional mencapai 1,4-1,5 juta barel per hari.
Menurut Said dengan ketergantungan terhadap impor minyak bumi yang cukup besar, hal tersebut mengakibatkan RI terjebak dalam posisi sulit yang sering dihadapi berulang kali. Salah satunya seperti kenaikan harga minyak mentah.
Kenaikan minyak mentah di pasar internasional dan kurs telah mengakibatkan beban APBN semakin berat. Sehingga, perlu dicari solusinya dalam mengatasi hal tersebut. "Bila ongkos tersebut dikurangi berakibat harga Bahan Bakar Minyak (BBM) naik, dan menimbulkan beban kepada rakyat," kata dia.
Oleh sebab itu, Said menyarankan agar Indonesia dapat segera keluar dari jeratan ketergantungan terhadap minyak bumi. Apalagi Indonesia saat ini juga tengah mengalami surplus listrik yang sanggup menopang kebutuhan energi nasional.
"Pasokan batu bara kita sangat besar, sehingga tidak bergantung terhadap suplai impor layaknya minyak bumi. Dampaknya kekuatan energi kita lebih mandiri, sambil secara perlahan kita melepaskan diri dari batubara dan mengganti pembangkit listrik kita menggunakan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan saat rapat antara Badan Anggaran DPR dengan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan sesungguhnya membicarakan agenda besar terkait peralihan energi Indonesia untuk menyehatkan APBN. Namun sayang, rapat tersebut kemudian digoreng oleh beberapa pihak di media sosial.
"Hanya penggalan kalimat saya terkait penghapusan daya listrik 450 VA untuk rumah tangga miskin. Pemenggalan ini melepaskan narasi besar dan konteksnya sehingga menimbulkan opini sesat di tengah tengah rakyat. Sistematisnya pemelintiran perihal ini, ditambah serangan pribadi terhadap saya menunjukkan ada pihak pihak yang mengorganisir, dan tidak senang kita mandiri energi," ujar Said.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai usulan pengalihan pelanggan listrik rumah tangga dengan daya 450 VA menjadi 900 VA kurang tepat. Apalagi di tengah kondisi dan situasi yang terjadi sekarang ini.
Menurut Arifin dengan adanya perpindahan daya pelanggan 450 VA ke 900 va tentunya akan memberatkan masyarakat. Sehingga usulan tersebut seharusnya dilakukan kajian terlebih dahulu.
"Kan ini dampaknya, ya otomatis pembayarannya mengikuti yang 900 VA. Nah itu kan gak jelas. Mungkin masukannya kurang pas apalagi dikemukakan pada saat saat seperti ini. Jadi sensitif," kata Arifin saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (16/9/2022).
Selain itu, Kementerian ESDM sebelumnya juga belum diajak berdiskusi untuk membahas rencana itu. Padahal usulan pengalihan 450 VA ke 900 VA membutuhkan kajian dan pembahasan yang lebih mendalam.
"Biasanya mekanisme itu kan harus dibahas dulu dengan Menteri terkait baru kemudian sampaikan persetujuan jadi ada mekanismenya. Makanya kaget juga Minggu lalu siapa tuh yang nanya," kata dia.
(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
