RI Dikritik Karena Aksi Hacker Bjorka, Soal Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia dilanda banyak dugaan kebocoran data dalam beberapa minggu terakhir. Ini juga yang membuat kritikan meluncur terkait tanggung jawab keamanan data di dalam negeri.

Dalam program Profit CNBC Indonesia, Juru Bicara BSSN, Ariandi Putra mengatakan ruang siber menjadi tanggung jawab bersama. Menurutnya kejadian ini tidak terjadi lagi dengan cara semua orang bekerja sama.

"Kita juga fokus kita adalah bagaimana dengan semua sumber daya yang kita miliki kita membangun keamanan siber dan memberikan informasi kepada masyarakat juga kepada stakeholder kementerian lembaga terkait, bahwa ruang cyber itu menjadi tanggung jawab bersama," kata Ariandi, Senin (12/9/2022).

"Kita butuh untuk bersama-sama bergandengan tangan untuk agar kejadian-kejadian dugaan ini tidak terjadi di kemudian hari".

Namun ucapan ini dikritik oleh Ahli Pertahanan Siber Gildas Deograt Lumy. Dia membenarkan soal keamanan data jadi tanggung jawab bersama.

Namun Gildas mengatakan untuk masalah ini tanggung jawab berada pada pengelola platform atau penyelenggara sistem elektronik (PSE). Pola pikir inilah yang perlu direvolusi dan pihak terkait harus bertanggung jawab.

"Dan tidak bisa diabaikan. Jadi menurut saya mindset perlu direvolusi. Tanggung jawab dong. Mau bikin-bikin mengejar KPI dari pak presiden kemudian mengabaikan keamanan. Begittu terjadi merapat ke BSSN, sebelumnya dicuekin. Jadi menurut saya perlu direvolusi," ungkapnya.

Dia menjelaskan untuk menjaga itu, semua pihak memiliki peranannya masing-masing. Selain juga melakukan revolusi atas pola pikir keamanan siber.

"Memang revolusi industri masyarakat society 4.0 diikuti revolusi pola pikir keamanan siber. Sayangnya mayoritas pelaku termasuk temen-temen sertifikat cyber security profesional, masih berpikir evolusi. Banyak strategi yang tulalit," jelas Gildas.