Sebut Kata Bodoh (Lagi) dalam Pidato, Jokowi Ngamuk Lagi!

Jakarta, CNBC Indonesia - Untuk kesekian kalinya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali meluapkan kejengkelannya karena mengetahui kas keuangan negara kerap dibelanjakan produk-produk impor yang tidak memberikan nilai tambah bagi perekonomian.

Unek-unek Jokowi kembali telontar di depan publik saat memberikan pengarahan dalam Peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Domestik & QRIS Antarnegara yang disiarkan secara live streaming youtube Sekretariat Presiden, Senin (29/8/2022).

"Saya sudah pesan, jangan sampai. Sangat lucu sekali, sangat bodoh sekali kalau uang yang dikumpulkan oleh pemerintah, baik dari pajak, PNBP, masuk ke APBN, APBD kemudian belanjanya produk impor," kata Jokowi.

Baca: Senangnya Jokowi: Indonesia Ternyata Tidak Ketinggalan Amat

Jokowi mengaku telah berkali-kali meminta kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa (LKPP) Abdullah Azwar Anas untuk mengawal pemerintah pusat dan daerah agar tidak lagi belanja produk-produk impor dan lebih mengutamakan produk dalam negeri.

Jokowi mengatakan, pemerintah pusat dan daerah telah berkomitmen untuk membelanjakan kas keuangannya untuk membeli produk dalam negeri. Tak tanggung-tanggung, dana yang siap digelontorkan hingga Rp 800 triliun.

"Realiasinya sudah lebih dari Rp 400 triliun. Tapi kalau bisa masuk Rp 800 triliun, dan itu betul-betul produk dalam negeri, produk lokal, apalagi UMKM, pergerakan ekonomi ini akan kelihatan," katanya.

Baca: Jangan Kaget, Ini Jawaban Jokowi Soal Presiden 3 Periode

Sebelumnya, Jokowi memang acap kali melontarkan amarahnya setelah mengetahui belanja pemerintah lebih banyak digunakan untuk produk impor. Meskipun pemerintah sudah memiliki e-katalog, platform tersebut justru masih dibanjiri barang impor.

Berdasarkan instruksi Jokowi, LKPP diminta untuk membekukan produk-produk impor yang ada di e-Katalog. Catatan LKPP, saat ini sudah ada 13.600 produk impor di LKPP yang sejatinya ada di Indonesia.

"Ini arahan presiden dan sekarang sudah ada 13.600 produk impor yang sudah ada substitusinya telah kita bekukan alias tidak bisa dibeli di e-Katalog. Dan ini trennya ke depan akan meningkat karena sistem kami Insya Allah nanti yang blockchain dan big data ini akan segera selesai bersama PT Telkom," kata Azwar.

Baca: Jokowi Panen Tol Meliuk-liuk, Banyak Nyambung ke Bandung

(cha/cha)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jokowi Ungkap Penyebab 90 persen Startup RI Gagal Berkembang