Eks Pegawai Twitter Soal Tweet Trump: Banyak Orang Bisa Tewas

dem, CNBC Indonesia

13 July 2022 15:55

U.S. Capitol Police with guns drawn watch as protesters try to break into the House Chamber at the U.S. Capitol on Wednesday, Jan. 6, 2021, in Washington. (AP Photo/J. Scott Applewhite) — Foto: AP/J. Scott Applewhite

Jakarta, CNBC Indonesia - Mantan karyawan Twitter mengungkapkan peran media sosial tersebut dalam aksi pendukung Trump yang menyerbu Capitol Hill pada 6 Januari 2021. Fakta soal Twitter terungkap dalam rapat dengar pendapat di depan komite terpilih DPR Amerika Serikat.

Seorang karyawan Twitter mengaku bahwa ia berusaha memperingatkan sebanyak mungkin orang bahwa ada potensi aksi kekerasan pada 6 Januari 2021.

Supporters of President Donald Trump are confronted by Capitol Police officers outside the Senate Chamber inside the Capitol, Wednesday, Jan. 6, 2021 in Washington. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

Foto: AP/Manuel Balce Ceneta

Semuanya berawal dari tweet mantan Presiden AS Donald Trump pada 19 Desember, yang berjanji akan ada protes "liar" di Washington D.C. pada 6 Januari. Kicauan tersebut, menurut anggota komite DPR AS, "menjadi panggilan untuk aksi, dan untuk beberapa orang panggilan angkat senjata," ke pendukung Trump.

Baca:

Tanpa Sanksi AS, Huawei Pede Jadi Raja HP Dunia Lawan Apple

Pada 5 Januari, menurut mantan karyawan Twitter, sangat jelas bahwa aksi protes akan berujung kepada kekerasan, tetapi tidak ada satu pun langkah intervensi yang diambil. Identitas mantan karyawan Twitter yang memberikan kesaksian dirahasiakan.

Anggota DPR AS, Jamie Raskin, mengatakan bahwa sang mantan karyawan berasal dari "tim yang bertanggung jawab atas kebijakan moderasi konten dan platform.

"Saya telah memohon, mengantisipasi, berusaha menjelaskan realitas bahwa, jika tidak ada intervensi terhadap apa yang saya lihat, orang-orang bisa tewas," kata mantan pegawai Twitter. "Pada 5 Januari, saya sadar tidak akan ada intervensi apapun."

Baca:

Panas! Kena 'Prank' Akuisisi, Twitter Resmi Gugat Elon Musk

Ia juga mengungkapkan bahwa Twitter mempertimbangkan untuk mengubah aturan platformnya pada 2020, setelah Trum berkomentar dan meminta Proud Boys (organisasi militan garis keras AS yang dituding rasis) untuk "tahan diri dan bersiap" saat debat presidensial. Namun, akhirnya Twitter memutuskan mempertahankan kebijakan.

Menurut mantan karyawan Twitter, pengguna lain tidak akan diberikan kelonggaran seperti Trump. "Saya percaya Twitter menikmati bahwa mereka adalah platform favorit Trump, dan senang dengan kekuatan itu di dalam ekosistem media sosial."

Dalam pernyataan kepada Engadget, VP of Public Policy di Twitter, Jessica Herrera-Flanigan mengatakan bahwa Twitter melihat peran mereka dalam rangkaian peristiwa menjelang 6 Januari dengan "mata yang jernih".

"Meskipun kami terus mengkaji cara untuk memperbaiki diri, faktanya adalah kami mengambil langkah luar biasa dan telah mengerahkan banyak sumber daya untuk merespons ancaman di sekitar pelaksanaan pemilu AS 2020," katanya.