BI Pilih Rupiah Digital Ketimbang Legalkan Kripto, Kenapa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) buka-bukaan soal perkembangan rupiah digital atau Central Bank Digital Currency (CBDC). Rupiah digital adalah inovasi BI untuk menghadirkan alat pembayaran yang lebih baik.

Demikianlah diungkapkan Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto Joewono dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2022 dengan topik 'Future of Money in The Digital Era', Nusa Dua, Bali, (12/7/2022).

"Bank Sentral telah meningkatkan upaya untuk mengeksplorasi mata uang digital yang stabil sendiri. CBDC adalah bentuk baru penerbitan uang digital bagi bank sentral," jelasnya.

Baca: Kripto Ambles Lagi, Bitcoin Kembali Sentuh Kisaran US$ 19.000

Hal ini jelas akan sangat membantu masyarakat Indonesia dalam bertransaksi baik level ritel maupun perdagangan besar. Secara makro, ekonomi nasional juga akan lebih stabil dibandingkan masyarakat menggunakan kripto sebagai alat pembayaran.

Doni menyadari perkembangan kripto sebagai aset berkembang sangat pesat di dunia, maupun Indonesia sendiri, karena memberikan keuntungan. Akan tetapi sebagai alat pembayaran tidak pernah diakui di dalam negeri karena mengandung risiko berbahaya.

"Dari perspektif keuangan makro, aset kripto dapat digunakan untuk pencucian uang, penghindaran pajak, dan mengganggu stabilitas keuangan," tegas Doni.

Baca: Revolusi Uang di Dunia: Dari Kertas, Koin Hingga Kripto

Eksplorasi penerbitan CBDC dilakukan berdasarkan enam tujuan. Pertama menyediakan alat pembayaran digital yang risk-free menggunakan central bank money. Kedua, memitigasi risiko non-sovereign digital currency dan ketiga memperluas efisiensi dan ketahapan sistem pembayaran, termasuk cross border.

Keempat, memperluas dan mempercepat inklusi keuangan. Kelima menyediakan instrumen kebijakan moneter baru dan keenam memfasilitasi distribusi fiscal subsidy.

Foto: Festival Keuangan Digital Indonesia, g20 (youtube BI) Festival Keuangan Digital Indonesia, g20 (youtube BI)

Penerbitan CBDC juga, kata Doni membutuhkan tiga pre-requisite yang perlu dipastikan untuk dimiliki suatu negara. Pertama, desain CBDC yang tidak mengganggu stabilitas moneter dan sistem keuangan. Kedua, desain CBDC yang 3i (Integrated, interconnected, and Interoperable) dengan infrastruktur FMI-Sistem Pembayaran.

Ketiga adalah pentingnya teknologi yang digunakan pada tahap eksperimen untuk memahami bagaimana CBDC dapat diimplementasikan (DLT-Blockchain dan non-DLT).

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article IMF Minta BI Hati-hati Soal Rupiah Digital: Bisa Picu Krisis