Jadi Urgensi, Literasi Finansial Butuh Dukungan Pemerintah

Jakarta, CNBC Indonesia - CNBC Indonesia Economic Outlook 2022 bersama dengan Pluang dan Y20 Indonesia 2022 dalam tema 'Percepatan Pemulihan Ekonomi Indonesia' menghadirkan dialog eksklusif dan paparan dari para tokoh ekonomi dan ahlinya untuk mengulas arah, strategi dan tantangan pemulihan ekonomi nasional 2022.

Banyaknya layanan keuangan yang hadir secara digital menjadi urgensi untuk meningkatkan literasi finansial. Langkah ini juga dinilai sebagai salah satu faktor pendukung mulusnya transformasi digital di Indonesia.

Ketua dan Co-Chair Y20 Indonesia Michael Victor Sianipar menjelaskan inovasi yang dilakukan layanan keuangan digital harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Sehingga literasi finansial yang merata bisa menjadi solusi bagi kesejahteraan dan keadilan sosial masyarakat.

Namun, Michael tak memungkiri bahwa sumber informasi mengenai literasi finansial belum banyak didapatkan generasi muda di Indonesia.

Baca: Pluang & Eastspring Buat Investasi Reksa Dana Makin Mudah

 

"Sumber informasi paling terpercaya untuk anak muda terkait dengan pengelolaan keuangan pribadi itu ada di orang tua sebesar 40%. Setelah itu paling signifikan adalah layanan digital, itu ada 26% yang menyatakan sumber informasi paling terpercaya. Di bawah itu ada teman-teman dan 23% itu dari social media influencer," papar Michael dalam CNBC Indonesia Ekonomi Outlook 2022, belum lama ini

Selain itu, menurut Michael, dalam survei yang dilakukan di negara-negara G20, sebanyak 61% responden mengaku kesulitan mendapatkan akses internet yang stabil.

Dalam artian, mereka memiliki perangkat dan jaringan, tetapi harus berpindah ke lokasi yang mendukung akses internet.

"Ini tantangan yang harus kita kejar agar pemuda dan masyarakat Indonesia, bahkan seluruh dunia, bisa mendapatkan akses yang sama terhadap infrastruktur dan instrumen digital yang ada," tegas Michael.

Adapun menurut Co Chair Y20 ini, dalam mendorong literasi finansial, peran pemerintah sangat diperlukan. Pertama adalah mengenai kesiapan infrastruktur digital.

"Kalau kita bicara soal partisipasi di dalam ekonomi digital yang potensinya Rp 4.700 triliun, itu tidak akan bisa terjadi kalau infrastruktur digital tidak kuat," kata Michael.

Infrastruktur digital ini meliputi jaminan listrik, akses internet, dan layanan telekomunikasi 5G.

Selain infrastruktur, pemerintah juga perlu menyiapkan regulasi untuk sektor digital. Hal ini diperlukan mengingat banyaknya risiko digital yang bisa didapatkan pengguna.

"Di sini hitam putihnya masih belum terlalu jelas. Tapi kita bukan mau terlalu kaku tapi jangan sampai tidak ada regulasi dan tidak ada jaminan. Jadi peran pemerintah dalam memberikan jaminan, regulasi, dan penindakan itu sangat penting," tegas Michael.

Literasi finansial ini juga perlu dilakukan bagi seluruh daerah di Indonesia. Menurut Michael, literasi finansial bukan hanya berlaku di daerah perkotaan, melainkan seluruh masyarakat di mana pun berada.

Tugas terakhir pemerintah adalah kapasitas. Pemerintah perlu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) yang menguasai teknologi digital.

"Sekarang banyak yang bergerak di digital. Jangan sampai kemampuan ini kurang jumlahnya kurang di Indonesia," pungkas Michael.

 

Baca: Pahami Dulu, Biar Gak Salah 'Jalan' Soal Investasi

(rah/rah)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article KTT Y20 Jadi Peluang Startup RI Eksis di Arena Global