Kominfo Sikat Binary Option Binomo Cs, Ini Buktinya!

Novina Putri Bestari, CNBC Indonesia

22 March 2022 16:20

Foto: Keynote Speech Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate di acara CNBC Indonesia Tech Conference

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Kominfo melakukan bersih-bersih konten ilegal terkait pialang, investasi ilegal, forex, dan binary options. Untuk yang terakhir, platform seperti Binomo sudah ada 215 konten yang ditakedown.

"Telah melakukan pemutusan akses web, take-down konten yang melanggar ketentuan perundang-undangan periode 2016-2022," kata Menteri Kominfo, Johnny Plate dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI, Selasa (22/3/2022).

Selain binary options, untuk pialang atau perdagangan berjangka ilegal telah ditake-down 967 konten. Sementara investasi ilegal dan forex masing-masing 867 dan 1.167 konten.

Dia menjelaskan pemutusan akses itu berdasarkan rekomendasi dari kementerian dan lembaga terkait. Misalnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bappebti.

Kominfo melakukan crawling di internet, yakni untuk mencari adanya pinjaman online (pinjol) yang diduga ilegal. Berikutnya laporan tersebut akan diberikan pada OJK untuk diverifikasi.

"Melakukan pengaisan atau crawling mencari adanya pinjaman online diduga ilegal, diteruskan OJK akan diverifikasi, berkaitan dengan perdagangan ilegal dikomunikasikan Kemendag," ujarnya.

Namun menurutnya pemutusan akses bukan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Johnny mengatakan dibutuhkan pula literasi digital, penanganan konten, hingga penegakan hukum.

Dia mengimbau ketiganya harus dilakukan bersama-sama serta harus mendapat dukungan dari masyarakat.

"Upaya literasi digital berinvestasi terus dilakukan semua aspek dan bagian pemerintah. Hal ini pemutusan akses bukan satu-satunya solusi. Literasi digital, penanganan konten, penegakan hukum dilakukan bersama dan didukung masyarakat," jelas Johnny.

Dalam kesempatan berbeda, Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Tobing bercerita sulitnya memberangus platform ilegal itu. Salah satunya Binomo yang kerap muncul meski sudah diblokir pada 2019.

"Namun, mereka bisa dengan mudah membuat aplikasi baru," ujarnya kepada CNBC Indonesia.