Ini Alasan Kenapa Covid-19 di Malaysia Terus Meledak

Pemerintah melonggarkan akses mobilitas masyarakat saat pemilu dlakukan. Chai mengatakan perjalanan Antarnegara bagian diizinkan dan pelonggaran pembatasan di bulan Desember, padahal kasus sedang meningkat tajam.

"Perjalanan antarnegara bagian diizinkan dan pembatasan dilonggarkan pada bulan Desember, meskipun negara itu mengalami peningkatan hampir sepuluh kali lipat dalam kasus kumulatif dari Oktober hingga Desember," jelasnya.

Para profesional medis telah berusaha untuk mengingatkan pemerintah mengenai bencana itu. Pada Januari 2021, mereka menulis surat terbuka pada Perdana Menteri saat itu yang kini sudah mengundurkan diri, Muhyiddin Yassin.

Surat itu berisi mengenai akan ada bencana di rumah sakit jika penularan Covid-19 tidak dikenalikan. Namun sekali lagi kepuasan pemerintah menjadikan aksi yang dilakukan saat minim untuk mencegah pandemi.

Kebijakan pembatasan dilakukan setengah hati dan tidak ilmiah. Lockdown nasional yang dilakukan pada Juni dinilai sudah terlambat dan tidak bisa menghentikan angka infeksi.

Sebagai informasi, angka infeksi Malaysia mendekati 1 juta orang. Padahal negara itu hanya memiliki penduduk 32 juta orang saja.

Tidak Ada Rantai Komando Satu Arah

Selain itu penyebab kasus yang melonjak karena tidak ada kesatuan pada rantai komando di pemerintah Muhyiddin. Kabinet saat iu terdiri dari menteri dari berbagai partai yang bersaing di politik dan membuat tidak bisa dipercaya dan tidak kooperatif saat melakukan kerja sama.

Partai perdana menteri, Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) dan Partai Organisasi Persatuan Melayu Nasional (UMNO) yang merupakan partai terbesar di pemerintah terlibat pertengkaran di publik. Masalah ini membuat keputusan yang kontradiktif dan kebijakan yang membingungkan.

UMNO akhirnya memutuskan menarik diri dari koalisi sebab menilai Muhyiddin gagal menangani pandemi. Pada Mei lalu saat krsi kesehatan makin cepat, Presiden UMNO Zahid Hamidi meminta publik tidak mengaitkan partainya dengan kegagalan Muhyidi. Meski UMNO menjadi anggota koalisi pemerintah.

"Memang benar bahwa [kami] adalah bagian dari [koalisi pemerintah] ... [tetapi] sebagian besar pandangan dan saran kami tentang Covid-19 tidak mendapat banyak perhatian," kata Zahid saat itu.

Legitimasi pemerintah makin berkurang dan mengakibatkan kepatuhan masyarakat pada langkah antipandemi rendah menambah masalah dalam penanganan pandemi di Malaysia.

Klaim standar ganda juga terlihat saat para menteri dan pejabat terpilih terus melakukan pelanggaran aturan Covid-19. Para menteri dibebankan dari masa karantina wajib 14 hari setelah kembali dari luar negeri dan anggota parlemen diizinkan untuk ke luat negeri dengan bebas.

Pejabat juga dilaporkan tidak mematuhi pembatasan penguncian, termasuk laporan menteri yang makan di restoran saat tidak diiiznkan.

Saat para pejabat tertangkap tangan melanggar aturan itu, hukuman yang dijatuhkan poun lebih ringan dibandingkan masyarakat biasa.

Kejadian itu membuat marah masyarakat dan banyak dari mereka yang menolak mematuhi aturan. Misalnya mereka mengabaikan larangan perjalanan antarkabupaten dan negara
bagian.

Barikade yang didirikan polisi dibakar oleh publik sebagai bentuk pembangkanan. Kemarahan tersebut semakin memuncak saat ratusan masyarakat yang sebagian besar anak muda turun ke jalan menuntut perdana menteri mengundurkan diri.