Vaksin Covid Berbayar Bikin Heboh, Menkes Dicecar DPR

Jakarta, CNBC Indonesia - Pada Rapat Kerja Komisi IX DPR pada Selasa (13/7/2021), anggota DPR mencecar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin soal Vaksin Gotong Royong Berbayar. Mereka mempertanyakan soal adanya vaksin yang harus dibayarkan oleh masyarakat.

Anggota Komisi IX dari Partai Nasdem, Nurhadi mengatakan dengan vaksin berbayar terkesan negara berbisnis dengan rakyat. Dia juga mempertanyakan kebijakan tersebut akhirnya dikeluarkan oleh pemerintah.

Pilihan Redaksi WHO Warning Bahaya Vaksin Campur-campur, Thailand Jalan Terus Alhamdulilah, Saudi Setujui Penggunaan Vaksin China Sinovac Pengusaha 'Nangis Darah' Mulai Obral Aset, Buat Bertahan!

"Kesannya negara berbisnis dengan rakyat yang saat ini sedang menderita karena Covid-19. Vaksin Mandiri bisa diakses badan usaha dan UMKM melalui Kadin atau lembaga yang kompeten," kata Nurhadi.

Nihayatul Wafiroh dari PKB mempertanyakan kenapa ada vaksin berbayar. Dalam perubahan Permenkes No 18 ke Permenkes No 19, dia mengatakan terdapat aturan yang mengatakan jika Vaksin Gotong Royong gratis untuk penerima.

"Saya melihat baca bolak bali kalau ada kontradiksi, di sini pasal 5, di pasal 4 ayat a dan b tidak dipungut biaya. Tapi kalau dibaca press release dari Kimia Farma merunjuk ke Kimia Farma dan dipungut biaya," kata Nihayatul.

Namun Sundoyo dan Biro Hukum Kemenkes menyebutkan jika peraturan itu merujuk pada penerima vaksin yang diadakan oleh pihak badan usaha dan bahan hukum.

Selain itu juga ada yang mempertanyakan keterlibatan Kimia Farma dalam pelaksanaan vaksinasi Gotong Royong. "Saya minta jawaban mengenai monopoli pelaksana oleh Kimia Farma," kata Intan Fauzi dari fraksi PAN.

Budi Gunadi sendiri menjelaskan jika Kimia Farma yang menjalankan duluan program tersebut. Ide untuk adanya Vaksin Gotong Royong adalah untuk swasta membantu mempercepat proses vaksinasi.

Kimia Farma sendiri bertidak sebagai pembeli agar para swasta tidak membeli vaksin palsu atau di pasar gelap.

"Waktu ide nya agar swasta biar cepat biar cepat bergerak. Memastikan vaksin tidak palsu, diputuskan yang beli harusnya biofarma karena mereka paling tau. Tidak ada pemikiran monopoli Kimia Farma. Supaya tidak ketipu karena mereka perusahaan terbesar terlama," jelas BGS.

(roy/roy)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Dimulai 12 Januari 2022, Segini Prediksi Harga Vaksin Booster