Faisal Basri Sebut Vaksin Bayar Bak Rente, Bisnis Super Cuan!

Kehadiran vaksin gotong royong individu atau vaksin berbayar (VGR) menjadi polemik di masyarakat. Kimia Farma sebagai BUMN pelaksana memutuskan untuk menunda pelaksanaan hingga waktu yang tak disebutkan.

Menteri-Menteri Joko Widodo (Jokowi) pun menjelaskan tentang kebijakan. Salah satunya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Menkes Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan vaksin gotong royong individu ini sebagai program sebagai opsi bagi masyarakat.

"Apakah masyarakat bisa mengambil atau tidak, prinsipnya pemerintah membuka opsi yang luas bagi masyarakat yang ingin mengambil VGR baik melalui perusahaan maupun melalui individu," ujarnya sehabis rapat terbatas dengan Jokowi, Senin (12/7/2021).

Alasan dibukanya opsi ini karena banyak pengusaha yang belum mendapatkan akses melalui program vaksinasi gotong royong yang dikoordinasikan Kadin.

"Jadi ada beberapa misalnya perusahaan-perusahaan pribadi, perusahaan-perusahaan kecil, itu juga mereka mau mendapatkan akses ke VGR tetapi belum bisa masuk melalui programnya Kadin, itu dibuka," ujar BGS.

Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan vaksin yang digunakan dalam program ini disebutkan tidak menggunakan vaksin yang berasal dari vaksin yang sudah dialokasikan untuk program vaksinasi pemerintah. Pun tidak menggunakan vaksin yang berasal dari sumbangan ataupun hibah dari kerja sama bilateral dan multilateral.

"Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan yang berlaku, semua vaksin yang digunakan dalam program Vaksinasi Gotong Royong, baik untuk badan usaha/lembaga yang saat ini sudah berjalan maupun untuk individu, tidak menggunakan vaksin yang berasal dari vaksin yang sudah dialokasikan untuk program vaksinasi pemerintah,"ujar Erick Thohir.

"Vaksinasi ini juga tidak menggunakan vaksin yang berasal dari sumbangan ataupun hibah dari kerja sama bilateral dan multilateral, seperti hibah dari UAE dan yang melalui GAVI/COVAX."

Selain itu, Erick mengungkapkan bahwa pengadaan vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong ini tidak menggunakan dana yang bersumber dari APBN. Dana tersebut berasal dari keuangan korporasi maupun pinjaman korporasi yang dilakukan oleh Holding BUMN Farmasi yakni PT Bio Farma dengan anak usahanya, PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan PT Indofarma Tbk (INAF).

Sedangkan untuk biaya Vaksinasi Gotong Royong Individu, yang sedianya berlaku Senin kemarin (12/7) dan ditunda, menggunakan kewajaran harga vaksinasi yang akan dikaji oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Semua penerima Vaksinasi Gotong Royong Individu harus dinaungi badan usaha atau lembaga tempat ia bekerja. Tentu data yang akan digunakan adalah data badan usaha atau lembaga yang telah terdaftar untuk Vaksinasi Gotong Royong melalui Kadin, dan divalidasi oleh Kementerian Kesehatan. Hal ini akan dirinci lebih lanjut dalam sosialisasi Vaksinasi Gotong Royong Individu," jelasnya.

(roy/dru)
[Gambas:Video CNBC]

Pages

Show All