Kondisi RSUD Bekasi Terancam Gulung Tikar?

Jakarta, CNBC Indonesia - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi terancam gulung tikar karena tunggakan pembayaran klaim iuran BPJS Kesehatan. Tunggakan iuran mencapai Rp 81,9 miliar tersebut belum dibayar oleh Kementerian Kesehatan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma'ruf menjelaskan, pihaknya hanya membantu melakukan verifikasi atas tagihan yang diajukan oleh Rumah Sakit, sedangkan untuk pembayaran klaim menjadi tanggung jawab Kemenkes.

"Tugas BPJS Kesehatan itu membantu melakukan verifikasi klaim Covid-19 saja," ujarnya kepada CNBC Indonesia, Kamis (24/6/2021).

Sebelumnya, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengatakan, RSUD Bekasi mengajukan klaim sebesar Rp 171 miliar untuk layanan di bulan Maret-Desember 2020, dan setelah dilakukan verifikasi oleh BPJS Kesehatan yang disetujui sebesar Rp 81,9 miliar.

Baca: 35 Ribu Kasus Aktif, Ini Kelurahan DKI Dengan Kasus Terbanyak

Lalu, verifikasi lanjutan oleh Kemenkes terhadap klaim yang ditetapkan dispute oleh BPJS Kesehatan, lolos verifikasi Rp 8,4 miliar, sehingga total klaim yang harus dibayarkan Kemenkes untuk bulan layanan Maret-Desember 2020 menjadi sebesar Rp 90 miliar. Dari jumlah tersebut, Kementerian Kesehatan telah membayarkan klaim sebesar Rp 47 miliar dan sisanya sebesar Rp 43 miliar sampai saat ini belum dibayarkan.

Selanjutnya untuk Januari 2021 selesai verifikasi dan sudah disetujui dengan nilai Rp 24,7 miliar dari total ajuan klaim Rp 36,7 miliar dan untuk Februari - Mei 2021 RSUD mengajukan kurang lebih Rp 77 miliar ke BPJS Kesehatan untuk diverifikasi

Jika ditotal semuanya yakni kurang pembayaran klaim Rp 43 miliar dan di Januari 2021 Rp 24,7 miliar ditambah dengan pengajuan Rp 77 miliar maka kurang lebih Rp 144 miliar nilai pembiayaan pelayanan Covid-19.

"Anggaran tersebut diperlukan agar rumah sakit yang merupakan badan layanan usaha daerah (BLUD) itu dapat berlangsung dan jika belum terbayarkan akan berhenti beroperasi, sementara APBD Pemerintah Kota Bekasi tetap difokuskan untuk pencegahan penanganan Covid-19 dan juga untuk anggaran lainnya," tutur Effendi.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Awas Rampok! Dugaan Penipuan Bansos BPJS Lewat SMS