Twitter, WhatsApp & Facebook Lagi Harap-Harap Cemas di India

Jakarta, CNBC Indonesia - Pada Februari lalu, India mengumumkan adanya aturan baru untuk meregulasi konten media sosial. Para ahli menyebutkan ini jadi cara negara bollywood itu untuk memperkuat posisinya diantara para Big Tech.

Platform media sosial akan diminta untuk menghapus konten yang dianggap pemerintah melanggar hukum. Sementara untuk layanan perpesanan akan mengidentifikasi poster asli dari pesan, yang di sisi lain jadi cara meruntuhkan teknologi end-to-end encryption untuk pengguna.

Pilihan Redaksi Ini Beda Bitcoin dan Dogecoin, Awas Bukan Cuan Malah Boncos! Doge Day, Harga Dogecoin Cetak Rekor Tembus Rp 14.500/Koin Pendiri WhatsApp vs Pembuat Telegram, Siapa Paling Kaya?

Aturan tersebut diperkenalkan tak lama setelah India menegur Twitter karena tidak patuh pada permintaan take down sejumlah konten. Informasi itu dinilai misinformasi mengenai petani yang memprotes reformasi pertanian baru.

India memang telah lama berperang melawan misinformasi yang sangat cepat menyebarnya. Misalnya saat ada kabar sejumlah orang tewas di India dan tersebar di WhatsApp pada tiga tahun lalu.

Praktek anti persaingan juga diatur dalam regulasi. Terutama bagi yang dirasa akan merugikan India.

"Moderasi konten juga menjadi poin pertikaian lain," kata Associate Fellow Teknologi dan Inisiatif Media di Observer Researcher Foundation, Trisha Ray, dikutip dari CNBC Internasional, Selasa (20/4/2021).

Dia menambahkan perusahaan media sosial dikritik karena tidak menghapus sejumlah konten tertentu. Padahal konten tersebut menurut pemerintah India telah mengancam keselamatan publik.

Sementara itu Dekan Bisnis Global di Sekolah Fletcher Universitas Tufts, Bhaskar Chakravorti mengatakan selama bertahun-beertahun India menjadi kurang akomodatif. Dia beralasan salah satunya mulai muncul platform lokal di sana.

Misalnya saja Realiance Jio yang diuntungkan karena pemerintah lebih agresif pada perusahaan dari AS. "Karena (Jio) ingin mengembangkan aplikasi sendiri dan layanannya," kata dia.

Alasan lain adalah ambisi politik di India, seperti Perdana Menteri Narendra Modi yang mendorong untuk kemandirian dan memenuhi hak beragama Hindu. Dengan begitu bisa menghidupkan kembali sektor manufaktur India lewat partisipasi dalam dan luar negeri.

"Akhirnya pemerintah semakin ingin mengontrol narasi media di seluruh negeri. Saat media tradisional lebih mudah dikontrol, media sosial yang dihadirkan dan diperkuat oleh pengguna lebih sulit. Ini jadi lebih mudah untuk melihat kenapa pemerintah ingin melakukan kontrol di perusahaan media sosial dan peraturan Moderasi konten sangat kuat," jelasnya.

Pages

Next