Ada Startup Sengaja Bangkrut Setelah Jual Data Pengguna?
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
15 May 2020 14:54
Jakarta, CNBC Indonesia - Fenomena startup tutup memunculkan spekulasi mengenai data pengguna. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara, mengingatkan lemahnya perlindungan data pribadi konsumen.
Dia menegaskan, harusnya ketika suatu perusahaan tutup, tidak boleh ada pelimpahan data pengguna kepada pihak ketiga. Terlebih jika data itu dilimpahkan tanpa sepengetahuan dari konsumen.
"Jadi data itu harusnya memang ada pernyataan, walaupun tutup, tapi ada pernyataannya bahwa misalnya menjamin tidak ada data yang kemudian disalahgunakan walaupun perusahaannya sudah tidak beroperasi lagi," ujarnya kepada CNBC Indonesia, Jumat (15/5/20).
Jaminan itu harus dikejar dan diawasi ketat oleh pemerintah. Menurutnya, bukan tidak mungkin startup melakukan penyelewengan data dengan modus membangkrutkan diri.
"Dikhawatirkan ada juga startup yang sengaja membangkrutkan diri, kemudian karena sudah memperoleh data, dari data itu yang dijual, walaupun perusahaannya tidak beroperasi lagi. Dijual oleh para pemilik lamanya," tandasnya.
Sayangnya, Bhima berpendapat, pemerintah belum terlalu menaruh perhatian pada persoalan ini. Apalagi, saat ini terjadi pandemi Covid-19 yang menguras fokus pemerintah.
"Saya kira pemerintah apalagi di tengah pandemi sangat tidak konsen ke ke arah ini. Bahkan terkait bocornya data Tokopedia kemudian Bukalapak follow up-nya tidak transparan sama sekali," bebernya.
"Sehingga dari sisi pemerintah seakan mereka sedang punya consent yang lainnya sibuk mengurus pandemi sementara ada masalah soal perlindungan data dan lain-lain menjadi terbengkalai," lanjutnya.
Padahal, menurutnya dalam ekonomi digital, data pengguna merupakan sesuatu riskan untuk disalahgunakan. Dia menyebut, harga data pribadi pribadi juga cukup mahal jika diperjualbelikan.
"Kalau sampai jatuh kepada pihak ke-3 dan disalahgunakan untuk penipuan, untuk marketing yang mengganggu, itukan justru ada faktor sekuriti juga," urainya.
(roy/roy) Next Article Kisah Startup yang Gulung Tikar Walau Modal Triliunan
Dia menegaskan, harusnya ketika suatu perusahaan tutup, tidak boleh ada pelimpahan data pengguna kepada pihak ketiga. Terlebih jika data itu dilimpahkan tanpa sepengetahuan dari konsumen.
"Jadi data itu harusnya memang ada pernyataan, walaupun tutup, tapi ada pernyataannya bahwa misalnya menjamin tidak ada data yang kemudian disalahgunakan walaupun perusahaannya sudah tidak beroperasi lagi," ujarnya kepada CNBC Indonesia, Jumat (15/5/20).
"Dikhawatirkan ada juga startup yang sengaja membangkrutkan diri, kemudian karena sudah memperoleh data, dari data itu yang dijual, walaupun perusahaannya tidak beroperasi lagi. Dijual oleh para pemilik lamanya," tandasnya.
Sayangnya, Bhima berpendapat, pemerintah belum terlalu menaruh perhatian pada persoalan ini. Apalagi, saat ini terjadi pandemi Covid-19 yang menguras fokus pemerintah.
"Saya kira pemerintah apalagi di tengah pandemi sangat tidak konsen ke ke arah ini. Bahkan terkait bocornya data Tokopedia kemudian Bukalapak follow up-nya tidak transparan sama sekali," bebernya.
"Sehingga dari sisi pemerintah seakan mereka sedang punya consent yang lainnya sibuk mengurus pandemi sementara ada masalah soal perlindungan data dan lain-lain menjadi terbengkalai," lanjutnya.
Padahal, menurutnya dalam ekonomi digital, data pengguna merupakan sesuatu riskan untuk disalahgunakan. Dia menyebut, harga data pribadi pribadi juga cukup mahal jika diperjualbelikan.
"Kalau sampai jatuh kepada pihak ke-3 dan disalahgunakan untuk penipuan, untuk marketing yang mengganggu, itukan justru ada faktor sekuriti juga," urainya.
(roy/roy) Next Article Kisah Startup yang Gulung Tikar Walau Modal Triliunan
Most Popular