Facebook Delete Iklan Kampanye Donald Trump, Kenapa Nih?
Arif Budiansyah, CNBC Indonesia
06 March 2020 11:04
Jakarta, CNBC Indonesia - Facebook pada hari Kamis, (5/3/2020), telah menghapus iklan kampanye pemilihan kembali Presiden Donald Trump yang meminta pengguna untuk mengisi sebuah "Sensus Resmi Distrik Kongres 2020". Iklan tersebut diketahui melanggar kebijakan Facebook terhadap informasi yang salah pada sensus pemerintah.
Dilansir dari Reuters, (6/3/2020), iklan tersebut berasal dari halaman presiden Republik dan Wakil Presiden Mike Pence, ketika diklik pengguna akan dibawa pergi tautan ke survei di situs web kampanye resmi dan kemudian terpampang halaman meminta sumbangan.
"Kami membutuhkan orang Amerika Patriotik seperti anda untuk merespons sensus ini, sehingga kami dapat mengembangkan strategi kemenangan untuk negara anda," bunyi iklan itu.
Newsletter Popular Information, yang pertama kali melaporkan iklan kampanye itu mengatakan bahwa Facebook awalnya mengatakan mereka tidak melanggar kebijakannya. Namun masyarakat sipil pun berang dan mendorong Facebook untuk menghapus iklan dan Facebook mengonfirmasi bahwa iklan itu akan ditinjau ulang.
Facebook yang sering mendapat kecaman karena mengizinkan para politisi menjalankan iklan yang menyesatkan, mengatakan pada bulan Desember pihaknya akan melarang iklan yang bertujuan membatasi partisipasi dalam sensus AS, yang dikhawatirkan pejabat dan anggota parlemen dapat menyasar oleh informasi yang bertujuan untuk mengacaukan penghitungan.
"Ada kebijakan yang dibuat untuk mencegah kebingungan di sekitar Sensus resmi AS dan ini adalah contoh dari yang ditegakkan," kata juru bicara Facebook Andy Stone dalam sebuah pernyataan.
Sebelumnya pada hari Kamis, Ketua DPR AS Nancy Pelosi, seorang Demokrat, mengecam Facebook sebelum memutuskan untuk menghapus iklan.
"Saya tahu motif laba adalah model bisnis mereka. Tapi itu tidak harus dengan biaya menghitung siapa yang ada di negara kita, sehingga kita dapat menyediakan layanan dan sisanya, "kata Pelosi, saat berbicara pada konferensi pers.
Sensus 2020 menjadi langkah politik lanjutan yang pada 2018 pemerintah Trump mengumumkan untuk menambahkan pertanyaan kepada responden apakah mereka warga negara AS atau bukan.
Langkah itu langsung diblokir oleh Mahkamah Agung AS dan dikritik oleh beberapa negara bagian serta kelompok-kelompok kebebasan sipil yang mengatakan pertanyaan itu dimaksudkan untuk mencegah imigran dari berpartisipasi dan membantu Republik memperoleh kursi di Kongres AS.
Anggota Komite Pengawasan dan Reformasi DPR menulis surat kepada Komite Nasional Partai Republik pada hari yang sama, Kamis, (6/3/2020) meminta agar mereka berhenti mengirim komunikasi yang menyerupai dokumen sensus resmi.
"Surat-surat ini sepenuhnya mematuhi hukum, jelas ditandai sebagai ajakan penggalangan dana dari Komite Nasional Republik, dan sama sekali tidak menyerupai sensus resmi pemerintah. Kami menambahkan bahasa ke pengirim surat di masa depan untuk membuatnya lebih jelas, "kata seorang juru bicara RNC.
(roy/roy) Next Article Tak Ada Ampun! Facebook Hapus Video Donald Trump
Dilansir dari Reuters, (6/3/2020), iklan tersebut berasal dari halaman presiden Republik dan Wakil Presiden Mike Pence, ketika diklik pengguna akan dibawa pergi tautan ke survei di situs web kampanye resmi dan kemudian terpampang halaman meminta sumbangan.
"Kami membutuhkan orang Amerika Patriotik seperti anda untuk merespons sensus ini, sehingga kami dapat mengembangkan strategi kemenangan untuk negara anda," bunyi iklan itu.
Facebook yang sering mendapat kecaman karena mengizinkan para politisi menjalankan iklan yang menyesatkan, mengatakan pada bulan Desember pihaknya akan melarang iklan yang bertujuan membatasi partisipasi dalam sensus AS, yang dikhawatirkan pejabat dan anggota parlemen dapat menyasar oleh informasi yang bertujuan untuk mengacaukan penghitungan.
"Ada kebijakan yang dibuat untuk mencegah kebingungan di sekitar Sensus resmi AS dan ini adalah contoh dari yang ditegakkan," kata juru bicara Facebook Andy Stone dalam sebuah pernyataan.
Sebelumnya pada hari Kamis, Ketua DPR AS Nancy Pelosi, seorang Demokrat, mengecam Facebook sebelum memutuskan untuk menghapus iklan.
"Saya tahu motif laba adalah model bisnis mereka. Tapi itu tidak harus dengan biaya menghitung siapa yang ada di negara kita, sehingga kita dapat menyediakan layanan dan sisanya, "kata Pelosi, saat berbicara pada konferensi pers.
Sensus 2020 menjadi langkah politik lanjutan yang pada 2018 pemerintah Trump mengumumkan untuk menambahkan pertanyaan kepada responden apakah mereka warga negara AS atau bukan.
Langkah itu langsung diblokir oleh Mahkamah Agung AS dan dikritik oleh beberapa negara bagian serta kelompok-kelompok kebebasan sipil yang mengatakan pertanyaan itu dimaksudkan untuk mencegah imigran dari berpartisipasi dan membantu Republik memperoleh kursi di Kongres AS.
Anggota Komite Pengawasan dan Reformasi DPR menulis surat kepada Komite Nasional Partai Republik pada hari yang sama, Kamis, (6/3/2020) meminta agar mereka berhenti mengirim komunikasi yang menyerupai dokumen sensus resmi.
"Surat-surat ini sepenuhnya mematuhi hukum, jelas ditandai sebagai ajakan penggalangan dana dari Komite Nasional Republik, dan sama sekali tidak menyerupai sensus resmi pemerintah. Kami menambahkan bahasa ke pengirim surat di masa depan untuk membuatnya lebih jelas, "kata seorang juru bicara RNC.
(roy/roy) Next Article Tak Ada Ampun! Facebook Hapus Video Donald Trump
Most Popular