MUI Minta Prabowo-DPR Bikin UU Larangan Vape, Ini Alasannya
Jakarta, CNBC Indonesia - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Presiden Prabowo Subianto bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI segera menyusun undang-undang (UU) yang mengatur pelarangan rokok elektrik atau vape secara menyeluruh.
Permintaan tersebut tertuang dalam salah satu rekomendasi Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. KH Asrorun Ni'am Sholeh, mengatakan fatwa tersebut tidak hanya menetapkan hukum penggunaan vape, tetapi juga mencakup seluruh rantai bisnis produk rokok elektrik, mulai dari produksi hingga penjualannya.
Menurutnya, penggunaan vape dinyatakan haram karena dinilai membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana peredaran narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
"Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd ad-dzari'ah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya," ujar Prof. Ni'am dikutip dari Instagram dan situs resmi MUI, Rabu (9/11/2026).
Dia menjelaskan, salah satu pertimbangan penetapan fatwa tersebut adalah dampak negatif vape terhadap kesehatan masyarakat. Kandungan nikotin di dalam rokok elektrik dinilai dapat memicu ketergantungan dan merusak sistem saraf.
Selain itu, MUI menyoroti penyalahgunaan vape yang kini dinilai semakin marak sebagai media peredaran zat-zat terlarang.
Atas dasar itu, MUI meminta pemerintah dan DPR tidak berhenti pada penetapan fatwa, tetapi juga segera mengambil langkah konkret melalui pembentukan regulasi yang memiliki kekuatan hukum.
Pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdlah tersebut menilai, UU yang secara khusus mengatur pelarangan vape perlu disertai sanksi tegas agar dapat menghentikan peredarannya di masyarakat.
Langkah tersebut juga diharapkan dapat memberikan perlindungan lebih optimal kepada masyarakat, terutama generasi muda, dari ancaman paparan nikotin maupun narkoba.
Lebih lanjut, Guru Besar Bidang Ilmu Fikih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menegaskan bahwa larangan dalam fatwa MUI juga berlaku bagi pihak yang menjalankan bisnis rokok elektrik.
"Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram," tegas Prof. Ni'am.
(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]