Mengapa Perkembangan Keuangan Syariah RI Lambat?

Syariah - Iswari Anggit, CNBC Indonesia
06 March 2019 10:24
Mengapa Perkembangan Keuangan Syariah RI Lambat?
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menghadiri Milad Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (6/3/2019). Dalam kesempatan itu, Darmin membeberkan mengapa perkembangan keuangan syariah tidak bisa cepat dalam beberapa tahun terakhir.


"Kendalanya malah di sektor riil, bukan di keuangannya, bukan di supply side tapi demand side. Sektor riil kegiatan ekonomi kita itu sendiri," ujar mantan gubernur Bank Indonesia (BI).




Oleh karena itu, dalam mendorong keuangan syariah dari sisi demand, ibadah haji dan umrah dapat menjadi andalan. Sebab, potensi keuangan syariah dari ibadah itu teramat besar.

Sebagai negara berpenduduk beragama Islam terbesar di dunia, setiap kali ibadah haji dan umrah, jamaah asal Indonesia selalu yang terbesar.

"Tapi masuk di dalam keuangannya, ekonominya, kita mulai tidak nomor satu," kata Darmin.

Mengapa Perkembangan Keuangan Syariah RI Lambat?Foto: Menko Perekonomian Memberikan Keynote Speech pada Milad Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) tentang “Manajemen Syariah pada Bisnis Travel Haji dan Umrah”, di Hotel Bidakara Jakarta. (CNBC Indonesia/Iswari Anggit)


Dari jamaah haji 2018 sebanyak 2,4 juta orang, sebanyak 8,57% atau 203,35 ribu orang berasal dari Indonesia. Jumlah itu diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai 5,2 juta orang pada 2020.

Dari total penduduk, sebanyak 87% orang Indonesia beragama Islam. Jumlah itu setara dengan 13% penduduk muslim dunia. Dengan demikian tak heran Indonesia memiliki pangsa pasar yang besar.

Mengapa Perkembangan Keuangan Syariah RI Lambat?Foto: REUTERS/Zohra Bensemra


Namun, menurut Darmin, adalah ada berbagai masalah dalam penyelenggaraan umrah. Seperti kasus First Travel yang gagal memberangkatkan puluhan ribu orang calon jamaah.

"PPIU (panitia penyelenggara ibadah umrah) bermasalah juga karena tidak ada izin resmi dari Kemenag (Kementerian Agama) atau tidak punya kacab (kantor cabang) yang berizin serta meminjam legalitas izin dari pihak lain non-PPIU," ujar Darmin.

"Pemerintah telah menyusun MoU, bersinergi dengan pihak terkait untuk mengatasi permasalahan PPIU, berupa pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan umrah. Pemerintah sedang membangun layanan digital ibadah haji dan umrah sehingga masyarakat bisa memilih."

Simak video penjelasan Menko Perekonomian Darmin Nasution terkait harga beras RI di bawah ini.

[Gambas:Video CNBC]

(miq/miq)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading