Tren Keuangan Syariah di Negara Non Muslim

• Penerbitan surat utang berbasis syariah di negara non-Muslim mencapai nilai tertinggi dalam 3 tahun di 2017

• Keuangan Syariah tunduk pada aturan hukum Islam, yang melarang penggunaan bunga dan pendanaan yang melibatkan alkohol, babi, pornografi atau perjudian

• Keuangan syariah bersifat non-spekulatif dan membantu memastikan stabilitas keuangan

Jakarta, CNBC Indonesia - Keuangan Syariah secara tradisional didominasi oleh Negara Mayoritas Muslim di Timur Tengah dan Asia Tenggara. Saat ini banyak negara lain yang mulai tertarik untuk mengikuti aturan tersebut.

Data Dealogic menyebutkan, didasari oleh persepsi kondisi pasar yang lebih aman dan latar belakang aturan yang membaik, penerbitan surat utang Islam oleh negara-negara non-Muslim melambung tinggi dalam 3 tahun terakhir pada 2017.

Keuangan syariah tunduk pada syariah, atau hukum Islam, dan tunduk pada aturan pembagian risiko dan keuntungan. Syariah melarang adanya bunga, dan kegiatan pendanaan yang melibatkan alkohol, babi, pornografi atau perjudian.

Nilai dari sukuk global, atau obligasi syariah, di luar pencapaian Timur Tengah dan Asia Tenggara serta Negara non-muslim mencapai US$ 2,25 miliar dalam sebelas bulan 2017.
Angka tersebut, lebih tinggi dari pencapaian 2016 sebesar US$ 2 miliar dan dua kali lipat lebih dari pencapaian 2015 yang hanya mencapai US$ 1 miliar.

Keuangan syariah bermetamorfosis dari pinggiran, menjadi sumber pertumbuhan pendanaan dunia yang dibantu oleh daftar para pembeli dan penjual sukuk beberapa tahun terakhir.

Pemerintah Singapura adalah negara non-Muslim pertama yang bergabung, diikuti oleh Inggris Raya, Luxemburg dan Hongkong, yang baru saja meluncurkan sukuk pertama mereka pada 2014 lalu.

Baru-baru ini, Negara-negara Afrika seperti Afrika Selatan, Nigeria dan Pantai Gading telah membuat perubahan undang-undang dan pajak, di antara yang lainnya, membuat peminjam lebih mudah memperoleh sukuk.

Perusahaan-perusahaan belum jauh ketinggalan, dengan terjunnya GE Capital milik Goldman Sachs dan General Electric yang juga mulai menjual obligasi syariah beberapa tahun terakhir.

Entitas Cina seperti Country Garden dan Beijing Enterprises Water Group juga telah menerbitkan obligasi syariah melalui anak perusahaan Malaysia mereka masing-masing pada tahun 2015 dan 2017.

Perusahaan menggunakan dana tersebut untuk membiayai proyek di negara Asia Tenggara. Para Ahli mengatakan krisis keuangan global mendorong pemerintah dan perusahaan untuk membedakan pilihan pendanaan mereka.

Keuangan syariah dianggap sebagai alternatif yang lebih stabil dibandingkan sistem perbankan konvensional dan karena itu menarik minat peminjam yang masih dihantui oleh pergolakan di pasar obligasi dan ekuitas global saat gelembung perumahan A.S. meledak.

"Daya tarik yang tinggi untuk investasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab juga dapat mendorong pertumbuhan keuangan syariah karena kesamaan nilai dan prinsip bersama," demikian dijelaskan  Kepala Keuangan Syariah di lembaga pemeringkat kredit Malaysia RAM, Ruslena Ramli kepada CNBC seperti dikutip (8/1/2018).

Artikel Selanjutnya

Merger BRI Syariah, BNI Syariah & Mandiri Syariah Dimulai!

(dru/dru)