Menkeu Suahasil Ungkap Capaian 2 Tahun Pemerintah & Peran Penting APBN
Jakarta, CNBC Indonesia - Dua tahun sudah Presiden Prabowo Subianto memimpin Indonesia. Sejak dilantik pada Oktober 2024, pemerintah telah menjalankan berbagai perubahan kebijakan, mulai dari penataan anggaran negara, pelaksanaan program prioritas, hingga pembentukan lembaga investasi baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Berbagai langkah tersebut mulai memperlihatkan hasilnya. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% sepanjang 2025, sementara sejumlah program pemerintah telah menjangkau puluhan juta masyarakat. Di sisi lain, pemerintah juga terus menyesuaikan kebijakan fiskal untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global yang semakin besar.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan sederet pencapaian pemerintah selama dua tahun terakhir dalam acara CNBC Indonesia Financial Forum 2026 bertajuk "Pencapaian 2 Tahun Presiden Prabowo di Sektor Keuangan", Kamis (19/11/2026).
Dalam paparannya, Suahasil mengajak masyarakat melihat kembali perjalanan pemerintahan sejak 2024, termasuk bagaimana pemerintah melakukan transisi, mengubah prioritas belanja negara, dan menjaga stabilitas ekonomi di tengah berbagai tekanan global.
Menurut dia, berbagai perubahan yang telah dilakukan pemerintah bukan merupakan kebijakan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari upaya membangun fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Mulai dari kelancaran transisi pemerintahan pada 2024, penataan APBN sepanjang 2025, hingga penguatan kebijakan fiskal, moneter, dan investasi pada 2026.
Berikut pencapaian serta arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo yang dipaparkan Suahasil.
Dari Transisi Pemerintahan hingga Pembentukan Danantara
Perjalanan dua tahun pemerintahan Prabowo dimulai dari proses transisi kekuasaan pada 2024. Suahasil menilai peralihan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjalan lancar karena berbagai persiapan telah dilakukan sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024.
Salah satunya melalui pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) pada Agustus 2024, sehingga program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat segera dipersiapkan.
"BGN Agustus 2024, dan itu membuat bahwa MBG bisa langsung dikerjakan dengan full speed secara bertahap," kata Suahasil.
Kementerian Keuangan juga mendampingi penyesuaian organisasi dan anggaran kementerian melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2024 untuk memastikan operasional pemerintahan tetap berjalan.
Memasuki 2025, pemerintah mulai menata ulang APBN melalui kebijakan efisiensi belanja sebesar Rp306,7 triliun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Anggaran tersebut ditata ulang untuk mendukung program prioritas, termasuk MBG, Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga revitalisasi sekolah dan rumah sakit.
"Hasil efisiensi untuk menata ulang APBN, kerja sama dengan dukungan Banggar, Komisi XI, kita tata ulang," ungkap Suahasil.
Di tengah perubahan kebijakan tersebut, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% sepanjang 2025, dengan inflasi Desember sebesar 2,92%. Sementara surplus perdagangan mencapai US$41,05 miliar dan defisit APBN tercatat 2,81% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Pemerintah juga mulai menerapkan Coretax pada Januari 2025 untuk memperkuat administrasi perpajakan.
Perubahan besar lainnya terjadi pada 24 Februari 2025, ketika Presiden Prabowo meluncurkan Danantara untuk mengoptimalkan aset BUMN, memperkuat investasi nasional, dan menarik modal swasta maupun global.
"Danantara dan APBN seperti dua tangan yang bekerja untuk visi besar RI," ujar Suahasil.
Menurut dia, APBN tetap berfungsi membiayai pelayanan publik dan perlindungan sosial, sementara Danantara diarahkan untuk memperkuat investasi produktif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
Menteri Keuangan Republik Indonesia, Suahasil Nazara saat menyampaikan pemaparan dalam Financial Forum 2026 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (19/11/2026). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) |
Program Rakyat Meluas, APBN Jadi Bantalan Ekonomi
Selain menata keuangan negara, pemerintahan Prabowo juga memperluas berbagai program pendidikan dan kesehatan sebagai investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Berdasarkan materi yang dipaparkan oleh Suahasil, program MBG telah menjangkau 58,2 juta penerima manfaat. Sementara Sekolah Rakyat mencatat 166 sekolah pada 2025.
Pemerintah juga merevitalisasi 16.178 sekolah dan 2.120 madrasah pada 2025.
Dari sisi kesehatan, program Cek Kesehatan Gratis telah menjangkau 112,3 juta penerima manfaat hingga 31 Oktober 2026, disertai penguatan pelayanan pada 10.121 puskesmas.
Suahasil menekankan bahwa pelaksanaan program tersebut terus disempurnakan, termasuk melalui perbaikan tata kelola MBG agar penggunaan anggaran semakin efisien.
"Ini contoh proses perbaikan tata kelola berlangsung dengan continuous, dan kebutuhan anggaran menyesuaikan saja. Karena tata kelola yang baik menjadi efisien," jelasnya.
Di tengah perluasan berbagai program tersebut, pemerintah juga menghadapi tekanan global akibat ketegangan geopolitik, kenaikan harga energi, dan tingginya suku bunga.
Karena itu, APBN digunakan sebagai bantalan untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi masyarakat.
"APBN 2026 sangat fleksibel, ditunjukkan karena APBN bisa beradaptasi dengan perubahan di global, ketegangan geopolitik, bencana alam, iklim, volatilitas harga yang luar biasa," ungkap Suahasil.
Hingga 31 Oktober 2026, realisasi subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp415,8 triliun atau sekitar 93% dari alokasi APBN.
Pemerintah juga menyediakan anggaran penanggulangan bencana sebesar Rp59,35 triliun, dengan realisasi Rp33,69 triliun hingga 10 November 2026.
Berbagai kebutuhan tersebut turut memengaruhi postur fiskal. Berdasarkan outlook 2026, defisit APBN diperkirakan mencapai Rp734 triliun atau 2,85% PDB, lebih tinggi dibandingkan rencana awal sebesar 2,68%.
Di sisi penerimaan, pemerintah memperkuat penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal. Bea Cukai mencatat penindakan 1,7 miliar batang rokok ilegal, 13,28 ton narkotika, serta 405,1 kilogram ekspor ilegal emas.
Sementara itu, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mencatat penerimaan negara Rp57,1 triliun sepanjang 2025-2026.
Secara keseluruhan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp551,8 triliun hingga Oktober 2026, meningkat 37% secara tahunan.
Menatap 2027: Ekonomi Dibidik Tumbuh 6%, Defisit APBN Lebih Rendah
Setelah menjalankan berbagai perubahan kebijakan selama dua tahun pertama, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada 2027.
Suahasil memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 5,5%-5,6% sepanjang 2026, sebelum meningkat menjadi 6% pada 2027.
"Tahun depan kita harapkan pertumbuhan ekonomi 6%, tahun ini 5,5%-5,6%. Kuncinya adalah investasi," tegas Suahasil.
Untuk mencapai target tersebut, investasi perlu tumbuh sekitar 7%, dengan dukungan konsumsi rumah tangga sebesar 5,4%, konsumsi pemerintah 5,6%, dan ekspor 7,5%.
Namun, target ini dihadapkan pada risiko global yang masih tinggi, mulai dari ketegangan geopolitik, perang dagang, volatilitas harga energi, hingga tingginya suku bunga.
Karena itu, pemerintah memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan investasi melalui kerangka ekonomi makro baru atau new macroeconomic framework.
"Kebijakan fiskal dan investasi bekerja, dengan moneter dan sektor moneter juga kita jaga. Ini adalah new macroeconomic framework dari Indonesia," jelas Suahasil.
Dalam kerangka tersebut, APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan dan melindungi masyarakat, Bank Indonesia menjaga stabilitas moneter, sedangkan Danantara diharapkan memperkuat investasi produktif.
Pemerintah juga telah menyiapkan APBN 2027 dengan target pendapatan negara Rp3.435,1 triliun dan belanja negara Rp4.106,3 triliun.
Defisit anggaran direncanakan sebesar Rp671,2 triliun atau 2,40% PDB, lebih rendah dibandingkan outlook 2026 sebesar 2,85% PDB.
"Itulah UU APBN 2027 dengan postur besar ini. Ini adalah dasar disiplin fiskal dengan defisit 2,4%," ujar Suahasil.
APBN 2027 juga mengasumsikan inflasi sebesar 2,5%, nilai tukar rupiah Rp17.500/US$, suku bunga SBN tenor 10 tahun sebesar 6,9%, serta harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$75 per barel.
Suahasil menegaskan bahwa keberlanjutan kebijakan menjadi kunci setelah dua tahun pemerintahan Prabowo. APBN harus tetap menjalankan tiga peran utamanya, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi masyarakat.
"APBN harus tumbuhkan ekonomi, kesejahteraan, harus melindungi masyarakat seperti kita lakukan," ujarnya.
CNBC INDONESIA RESEARCH
(evw/evw)