Rupiah Terus Melemah: Pasar Terbelah Soal BI Rate, Naik atau Turun?
Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) menghadapi situasi yang tidak mudah dalam menentukan suku bunga acuan pada November ini.
Hasil polling CNBC Indonesia terhadap 13 lembaga dan institusi menunjukkan sebanyak tujuh responden memperkirakan BI Rate naik sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6,00%, sementara enam lainnya memperkirakan suku bunga tetap dipertahankan di level 5,75%.
Keputusan tersebut akan diambil dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI yang berlangsung pada 17-18 November 2026.
Jika BI kembali menahan bunga, maka suku bunga acuan akan bertahan di level 5,75% selama lima pertemuan beruntun sejak Juli 2026.
Sebelumnya, BI telah menaikkan suku bunga sebesar 100 bps sepanjang Mei-Juni 2026, dari 4,75% menjadi 5,75%, untuk menjaga stabilitas rupiah dan mengantisipasi tekanan inflasi.
Namun, pelemahan rupiah belakangan ini membuat keputusan BI semakin sulit.
Melansir data Refinitiv, rupiah ditutup melemah 0,30% ke level Rp18.245/US$ pada perdagangan Senin (16/11/2026) yang sekaligus menjadi level penutupan terlemah rupiah sepanjang masa. Kondisi itu memperpanjang pelemahan rupiah di sepanjang 2026, secara year-to-date (ytd) rupiah telah mengalami depresiasi sebesar 9,5%.
Pelemahan tersebut tidak lepas dari penguatan dolar Amerika Serikat (AS). Indeks dolar AS (DXY) sempat menyentuh 103,698, posisi tertinggi sejak April 2025.
Penguatan dolar terjadi setelah data inflasi AS yang lebih tinggi dari perkiraan membuat pasar semakin memperhitungkan peluang kenaikan suku bunga bank sentral AS (The Federal Reserve/The Fed) pada Desember mendatang.
Ekonom Bank Maybank Indonesia Juniman menilai tekanan terhadap rupiah saat ini datang dari berbagai arah, baik dari luar maupun dalam negeri.
Menurutnya, penguatan dolar AS dan perkiraan kenaikan suku bunga The Fed sebesar 25-50 bps pada Desember menjadi dua faktor utama yang menekan rupiah hingga menembus Rp18.200/US$.
Tekanan juga datang dari rencana MSCI yang membuka kemungkinan perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.
Meski belum menjadi keputusan final, rencana tersebut dapat memengaruhi pandangan investor asing terhadap pasar saham Indonesia.
Selain itu, Juniman juga menyoroti ketidakpastian politik domestik setelah pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Di tengah berbagai tekanan tersebut, Juniman menilai BI saat ini lebih mengutamakan stabilitas pasar keuangan, terutama nilai tukar rupiah.
"Saat ini, BI lebih memprioritaskan stabilitas pasar keuangan Indonesia, khususnya stabilitas nilai tukar rupiah, dibandingkan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi domestik," ujar Juniman kepada CNBC Indonesia.
Sementara itu, tekanan inflasi dalam negeri juga masih perlu diwaspadai.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Indonesia pada Oktober 2026 tercatat sebesar 3,23% secara tahunan (year on year/yoy), turun tipis dari 3,28% pada September.
Meski melandai, inflasi masih mendekati batas atas sasaran BI sebesar 2,5% plus-minus 1%, atau dalam rentang 1,5%-3,5%.
Inflasi kelompok harga bergejolak (volatile food) juga meningkat menjadi 5,81% secara tahunan pada Oktober, dari 5,03% pada September.
Meski perhatian BI tertuju pada stabilitas rupiah, Juniman menilai dukungan terhadap perekonomian tetap dapat dilakukan melalui kebijakan lainnya.
"Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi domestik, BI melonggarkan kebijakan makroprudensial dan meningkatkan efektivitas sistem pembayaran nasional," kata Juniman.
Sementara itu, Ekonom DBS Radhika Rao melihat bahwa BI belakangan semakin banyak mengandalkan instrumen di luar suku bunga untuk menjaga stabilitas rupiah.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi penting karena kenaikan suku bunga bukan satu-satunya cara untuk meredam tekanan nilai tukar.
"Dalam beberapa bulan terakhir, BI semakin mengandalkan langkah-langkah di luar suku bunga untuk menjaga nilai tukar, termasuk meningkatkan insentif lindung nilai valuta asing, dibandingkan langsung menaikkan suku bunga," ujar Radhika kepada CNBC Indonesia.
BI juga telah melonggarkan likuiditas perbankan melalui penurunan Giro Wajib Minimum (GWM), yakni dana yang wajib disimpan perbankan di bank sentral.
Untuk bank umum konvensional, GWM diturunkan secara bertahap dari 9% menjadi 8% pada November dan 7% pada Desember 2026.
Radhika juga menyoroti dukungan likuiditas dari pemerintah melalui pengelolaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) serta pelonggaran prosedur pengembalian pajak.
Dari sisi global, tekanan terhadap anggaran pemerintah dinilai mulai berkurang setelah harga minyak dunia kembali turun ke bawah US$100 per barel, sementara harga BBM domestik belum berubah sepanjang tahun ini.
Perkembangan inflasi juga menjadi perhatian. Meski inflasi keseluruhan berada di level 3,23%, inflasi inti justru melambat menjadi 2,56% secara tahunan pada Oktober, dari 2,84% pada September.
"Inflasi secara keseluruhan masih terkendali, sementara inflasi inti yang rendah menunjukkan masih adanya kelemahan dalam aktivitas ekonomi dan seharusnya memberikan ruang bagi BI untuk lebih fleksibel dalam menentukan kebijakan," tuturnya.
Dia juga melihat kondisi pasar keuangan tidak sepenuhnya memburuk. Di tengah pelemahan rupiah, pasar saham dan obligasi Indonesia mulai kembali menarik minat investor asing karena harga aset dinilai lebih menarik.
CNBC INDONESIA RESEARCH
(evw)