Agenda Baru Ketahanan Rupiah
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Setiap kali dolar Amerika Serikat (USD) menguat dan likuiditas global mengetat, rupiah sering berada di garis depan yang rentan tertekan. Di tengah gejolak pasar keuangan dunia, ketergantungan perdagangan internasional pada satu mata uang utama tidak boleh dipandang sebagai hal biasa, melainkan risiko struktural yang harus segera dikelola.
USD diperlukan Indonesia untuk membiayai impor, membayar utang luar negeri, dan melakukan lindung nilai. Oleh karena itu, diversifikasi mata uang dalam aktivitas ekspor-impor menjadi penting guna memperkuat ketahanan rupiah.
Pada konteks ini, implementasi Renminbi Clearing Bank di Indonesia patut mendapat perhatian. Bank Indonesia (BI) meluncurkan inisiatif ini pada 12 November 2026 sebagai bagian dari pengembangan ekosistem pasar uang dan pasar valuta asing (PUVA) rupiah (IDR) dan renminbi (RMB).
Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch ditetapkan sebagai bank kliring RMB di Indonesia setelah kerja sama BI dengan People's Bank of China (PBoC). Kerja sama tersebut diharapkan mampu memperluas akses likuiditas RMB, mendukung kliring dan penyelesaian transaksi, serta menyediakan instrumen penempatan dan pembiayaan.
Arti penting kebijakan ini terletak pada persoalan yang selama ini kerap luput dari perdebatan publik―transaksi menggunakan mata uang lokal sulit berkembang jika hanya mengandalkan kesepakatan antarbank sentral.
Pelaku usaha membutuhkan mata uang yang tersedia saat diperlukan, kurs yang transparan, biaya konversi yang kompetitif, dan mekanisme penyelesaian transaksi yang andal. Tanpa ekosistem tersebut, eksportir dan importir pada akhirnya akan kembali memilih USD karena lebih mudah diperoleh dan digunakan.
Infrastruktur Pendukung
Indonesia telah mengembangkan kerja sama local currency transaction (LCT) sejak tahun 2018. Skema ini memungkinkan transaksi perdagangan dan investasi bilateral diselesaikan menggunakan mata uang lokal, antara lain rupiah dan renminbi, tanpa harus selalu melalui USD sebagai mata uang perantara.
Kerja sama Indonesia kini mencakup sejumlah negara mitra, di antaranya Malaysia, Thailand, Jepang, China, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, dan Singapura. Menurut BI, nilai transaksi LCT dengan seluruh negara mitra mencapai ekuivalen USD 52,6 miliar hingga September 2026, lebih dari dua kali nilai transaksi 2025 (USD 25,7 miliar).
Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa pelaku pasar mulai memanfaatkan alternatif penyelesaian transaksi. Namun, angka agregat itu tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa ketergantungan terhadap USD telah berkurang secara struktural.
Nilai transaksi LCT tersebut perlu dianalisis dari sejumlah faktor, seperti komposisi mata uang, jumlah dan jenis pelaku, sektor perdagangan yang memanfaatkannya, serta besarnya penghematan biaya yang diperoleh. Kenaikan transaksi juga harus dibedakan dari pergeseran menyeluruh dalam perilaku pembayaran dan pembiayaan perusahaan.
Di sinilah fungsi Renminbi Clearing Bank menjadi relevan. Bank kliring bertindak sebagai penghubung likuiditas dan infrastruktur antara pasar renminbi di China dan perbankan Indonesia. Dengan akses ke sumber likuiditas di China serta jaringan kliring, bank-bank domestik diharapkan dapat memenuhi kebutuhan RMB secara langsung.
Mekanisme ini berpotensi mengurangi kebutuhan bank untuk terlebih dulu memperoleh USD guna menutup posisi sebelum mendapatkan RMB. Bagi dunia usaha, manfaat langsungnya dapat berupa proses pembayaran yang lebih ringkas, biaya konversi yang lebih rendah, dan kepastian penyelesaian transaksi yang lebih baik.
Perlu dicatat, RMB Clearing Bank bukanlah instrumen yang otomatis menghapus kebutuhan dolar Amerika Serikat. USD tetap memiliki peran dominan dalam perdagangan, pembiayaan, penetapan harga komoditas, dan pengelolaan cadangan devisa global.
Renminbi sendiri memiliki karakteristik pasar yang berbeda antara CNY (digunakan di pasar domestik China―onshore Yuan) dan CNH (digunakan di pasar internasional―offshore Yuan). Ketersediaan likuiditas, akses, serta harga kedua pasar tersebut tidak selalu identik. Karena itu, tugas penting BI adalah memastikan likuiditas RMB tersedia secara berkesinambungan dan dapat diakses dengan biaya bersaing, bukan sekadar membangun jalur kliring formal.
Membangun Pasar
BI telah menempatkan pengembangan ekosistem PUVA RMB dalam kerangka 3P+I (Product, Pricing, Participant, dan Infrastructure). Keempat unsur ini harus bergerak bersama. Dari sisi Produk, pasar memerlukan instrumen spot, swap, pasar uang, serta instrumen pendanaan dan investasi berbasis RMB.
Dari sisi Pricing, kuotasi RMB terhadap rupiah harus terbentuk secara aktif, transparan, dan kompetitif. Dari sisi Pelaku, dibutuhkan lebih banyak bank penyedia likuiditas, bank peserta, serta perusahaan yang menggunakan LCT secara berulang. Sementara itu, Infrastruktur kliring dan penyelesaian transaksi harus terhubung secara andal dengan sistem domestik dan China.
Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) BI Nomor 24 Tahun 2026 memperkuat landasan pengaturan tersebut. Ketentuan ini antara lain mengatur pembukaan rekening kliring renminbi oleh bank penyedia valas antarnegara (Appointed Cross-Currency Dealer/ACCD) pada Renminbi Clearing Bank, penerbitan dan penampilan kuotasi harga CNY atau CNH terhadap IDR, serta peran dan kewajiban bank kliring.
Pengaturan ini penting karena pasar tidak dapat tumbuh hanya dengan dorongan kebijakan. Pasar butuh tata kelola, standar operasional, transparansi harga, dan pengawasan yang jelas.
Lebih jauh, proses ini tidak boleh berhenti hanya sampai tahap kesiapan infrastruktur perbankan semata. Penggunaan LCT harus menjangkau perusahaan kecil dan menengah yang melakukan perdagangan lintas negara, bukan hanya korporasi besar atau kelompok usaha yang telah memiliki jaringan perbankan internasional.
BI bersama perbankan perlu memperluas literasi, menyederhanakan prosedur, dan menyediakan informasi yang lengkap. Pelaku usaha juga perlu memahami risiko nilai tukar RMB, termasuk kebutuhan lindung nilai dan konsekuensinya (apabila penerimaan dan pembayaran berlangsung dalam mata uang yang berbeda).
Tantangan berikutnya adalah menciptakan pasar dua arah yang berkelanjutan. Jika kebutuhan RMB Indonesia (misal: untuk pembayaran impor) lebih tinggi dari penerimaan ekspor dalam RMB, pasar akan menghadapi ketidakseimbangan permintaan dan penawaran.
Likuiditas yang disediakan bank kliring mungkin dapat mengatasi kendala jangka pendek, tetapi sulit pada jangka panjang. Karena itu, penguatan LCT harus berjalan seiring dengan upaya memperbesar nilai tambah ekspor, investasi, aktivitas keuangan yang produktif, termasuk memperdalam hubungan dagang yang saling menguntungkan.
Diversifikasi Mata Uang
Dari perspektif stabilitas rupiah, manfaat utama kebijakan ini adalah memperluas pilihan dan mengurangi konsentrasi risiko. Ketika sebagian transaksi bilateral dapat diselesaikan menggunakan mata uang lokal, kebutuhan USD untuk transaksi tersebut berpotensi turun. Namun, pengaruhnya terhadap nilai tukar rupiah secara keseluruhan akan bergantung pada skala transaksi, struktur perdagangan, arus modal, kebutuhan pembayaran utang luar negeri, dan sentimen global.
Dengan demikian, LCT dan RMB Clearing Bank lebih ditujukan sebagai pelengkap bauran kebijakan moneter, tidak langsung sebagai pengganti intervensi valas, pengelolaan likuiditas, maupun penguatan fundamental eksternal. BI perlu menjaga agar agenda diversifikasi ini tetap berorientasi pada efisiensi ekonomi dan manajemen risiko, bukan pada pilihan geopolitik.
Ketahanan rupiah tidak berarti mengganti ketergantungan terhadap USD dengan ketergantungan baru terhadap RMB. Prinsip yang lebih sehat adalah menyediakan sejumlah kanal pembayaran dan pendanaan yang kredibel, sehingga pelaku ekonomi dapat memilih mata uang sesuai kebutuhan bisnis, biaya, likuiditas, dan risiko.
Pada akhirnya, keberhasilan Renminbi Clearing Bank tidak ditentukan oleh seremoni peluncuran atau besarnya angka transaksi semata. Beberapa pertanyaan kritis berikut mungkin dapat dijadikan tolok ukur ke depan. Pertama, apakah eksportir dan importir memperoleh biaya transaksi yang lebih murah?
Kedua, apakah bank dapat mengakses likuiditas RMB secara konsisten? Ketiga, apakah pasar memiliki kurs yang transparan dan instrumen lindung nilai yang memadai? Keempat, apakah selisih kurs jual-beli RMB/IDR akan semakin menyempit? Kelima, apakah jumlah bank ACCD akan terus bertambah? Terakhir, apakah manfaatnya mampu menjangkau lebih banyak pelaku usaha?
Apabila jawaban atas sejumlah pertanyaan tersebut mampu terpenuhi, kebijakan ini berpotensi menjadi salah satu fondasi penting bagi pasar keuangan Indonesia dalam menghadapi guncangan eksternal. Diversifikasi mata uang bukanlah jalan pintas menuju rupiah yang kuat, tetapi langkah realistis untuk membuat ekonomi Indonesia memiliki lebih banyak pilihan ketika dunia sedang tidak pasti.
(miq/miq)