Membongkar Hasil Konferensi Iklim Dunia: Apa Untungnya Buat RI?
Jakarta, CNBC Indonesia - Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-31 atau Conference of the Parties (COP31) resmi dimulai kemarin, Senin (9/11/2026) di Antalya, Turki.
Selain membahas pengurangan emisi dan adaptasi perubahan iklim, pendanaan internasional kembali menjadi salah satu agenda penting dalam pertemuan tersebut.
Bagi Indonesia, pendanaan iklim memiliki peran penting untuk mendukung transisi energi, perlindungan hutan, dan pembangunan rendah karbon. Berbagai kebutuhan tersebut membutuhkan investasi besar yang tidak seluruhnya dapat dipenuhi melalui anggaran pemerintah.
Dalam beberapa penyelenggaraan COP sebelumnya, Indonesia telah menjalin sejumlah kerja sama pembiayaan dengan negara mitra, bank pembangunan multilateral, dan lembaga internasional.
Kesepakatan tersebut mencakup mekanisme pembiayaan transisi energi, pengembangan infrastruktur kelistrikan hijau, hingga perdagangan karbon internasional.
Namun, nilai kerja sama yang diumumkan dalam forum COP tidak selalu mencerminkan jumlah dana yang telah diterima Indonesia. Sebagian masih berupa komitmen investasi, nota kesepahaman, atau kesepakatan awal yang membutuhkan proses lanjutan sebelum pembiayaan dapat direalisasikan.
Dari COP26 hingga COP30, Apa Saja Kesepakatan Indonesia?
COP26 Glasgow, 2021: Awal Mekanisme Transisi Energi
Pada COP26 di Glasgow, Skotlandia, Indonesia bersama Asian Development Bank (ADB) dan Filipina meluncurkan kemitraan Energy Transition Mechanism (ETM) pada 3 November 2021.
Melansir ADB, mekanisme tersebut dirancang untuk mempercepat penghentian operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara sekaligus mendukung pengembangan energi bersih melalui skema pembiayaan campuran atau blended finance.
Skema ini menggabungkan pendanaan berbiaya rendah dari pemerintah donor dan lembaga filantropi dengan modal komersial dari investor swasta. Tujuannya adalah menekan risiko investasi dan mempercepat pembiayaan proyek transisi energi.
Di Indonesia, ETM diarahkan untuk mendukung pensiun dini PLTU batu bara dan pengembangan infrastruktur energi bersih, termasuk pembangkit listrik, penyimpanan energi, serta jaringan kelistrikan. ADB bersama pemerintah Indonesia juga mulai menyiapkan studi kelayakan dan struktur pembiayaan proyek percontohan.
Dalam peluncuran tersebut, Pemerintah Jepang mengumumkan komitmen hibah awal sebesar US$25 juta untuk mendukung ETM. Namun, pendanaan ini ditujukan bagi pengembangan mekanisme regional yang melibatkan Indonesia dan Filipina, bukan hibah khusus untuk Indonesia.
COP27 Sharm el-Sheikh, 2022: Momentum JETP US$20 Miliar
Pada November 2022, Indonesia memperoleh komitmen pembiayaan awal sebesar US$20 miliar melalui Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk mendukung percepatan transisi energi nasional.
Komitmen tersebut terdiri atas US$10 miliar pembiayaan publik dari mitra internasional dan rencana mobilisasi US$10 miliar pembiayaan swasta.
Dana ini diarahkan untuk mendukung pengembangan energi terbarukan, penguatan infrastruktur kelistrikan, serta pengurangan ketergantungan terhadap pembangkit listrik berbasis batu bara.
JETP menggunakan berbagai instrumen pembiayaan, termasuk hibah, pinjaman konsesional atau berbunga rendah, serta investasi komersial. Kombinasi tersebut bertujuan memperluas sumber pendanaan dan mengurangi hambatan investasi dalam proyek transisi energi.
Meski diumumkan ketika COP27 berlangsung di Sharm el-Sheikh, Mesir, kesepakatan JETP sebenarnya diluncurkan pada 15 November 2022 dalam KTT G20 di Bali, bukan melalui forum COP27.
Perkembangannya mulai terlihat. Berdasarkan publikasi JETP Delivery Unit pada September 2026, pembiayaan JETP yang telah memperoleh persetujuan mencapai US$3,92 miliar.
Angka tersebut menunjukkan perkembangan dari komitmen awal menuju pembiayaan proyek. Namun, nilai pembiayaan yang telah disetujui belum tentu seluruhnya dicairkan atau digunakan untuk pelaksanaan proyek.
COP28 Dubai, 2023: Kesepakatan Pensiun Dini PLTU Cirebon-1
Pada COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab, Asian Development Bank (ADB), PLN, Cirebon Electric Power, dan Indonesia Investment Authority (INA) menandatangani perjanjian kerangka untuk mempercepat penghentian operasional PLTU Cirebon-1 berkapasitas 660 megawatt (MW).
Melansir ADB pada 3 Desember 2023, kesepakatan tersebut membuka jalan bagi pengakhiran kewajiban pasokan listrik PLTU Cirebon-1 pada Desember 2035, hampir tujuh tahun lebih cepat dibandingkan jadwal semula pada Juli 2042.
Proyek ini menjadi salah satu penerapan awal Energy Transition Mechanism (ETM) di Indonesia. Pembiayaannya dirancang melalui kombinasi pinjaman komersial, dana konsesional, dan hibah untuk membantu menutup biaya percepatan pensiun PLTU, termasuk pembiayaan kembali utang pembangkit.
Namun, perjanjian yang ditandatangani pada COP28 masih bersifat tidak mengikat dan membutuhkan penyelesaian transaksi lanjutan. Karena itu, kesepakatan tersebut belum dapat dianggap sebagai dana yang telah dicairkan, sementara nilai pembiayaan final tidak disebutkan dalam pengumuman awal.
COP29 Baku, 2024: Komitmen Pembiayaan Hijau €1,2 Miliar
Pada COP29 di Baku, Azerbaijan, negara-negara menyepakati target pendanaan iklim baru sebesar minimal US$300 miliar per tahun pada 2035 bagi negara berkembang, dengan negara maju sebagai penggerak utama.
Kesepakatan tersebut juga menyerukan peningkatan pembiayaan global hingga sedikitnya US$1,3 triliun per tahun pada 2035. Namun, hasil tersebut dinilai belum memenuhi kebutuhan negara berkembang yang membutuhkan dukungan pendanaan lebih besar.
Pada COP29 di Baku, Azerbaijan, Indonesia mengumumkan kerja sama pendanaan hijau sebesar €1,2 miliar dari bank pembangunan Jerman, Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).
Kerja sama yang ditandatangani PLN dan KfW pada November 2024 tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur kelistrikan hijau, termasuk pembangkit listrik tenaga air pumped storage dan jaringan transmisi energi bersih.
Selain KfW, PLN menjalin kerja sama dengan sejumlah mitra internasional lainnya terkait pembiayaan, teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia.
Namun, kerja sama €1,2 miliar tersebut diumumkan melalui nota kesepahaman atau MoU, sehingga belum dapat disamakan dengan pencairan dana penuh.
COP30 Belém, 2025: Pendanaan Metana dan Perdagangan Karbon
Pada COP30 di Belém, Brasil, Indonesia memperluas kerja sama pendanaan iklim, terutama melalui pengurangan emisi metana dan pengembangan pasar karbon internasional.
Berdasarkan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Indonesia memperoleh dukungan pendanaan sebesar US$5 juta dari Climate and Clean Air Coalition (CCAC) untuk mendukung pengurangan emisi metana dari sektor sampah.
Indonesia juga meluncurkan kerja sama perdagangan karbon berbasis teknologi dengan Norwegia melalui kerangka Pasal 6.2 Perjanjian Paris.
Kerja sama tersebut membuka potensi nilai ekonomi hingga US$350 juta dari pengalihan hasil mitigasi emisi sebesar 12 juta ton CO₂e. Namun, nilai tersebut masih berupa potensi transaksi, bukan pendanaan yang telah terealisasi.
Selama COP30, Indonesia turut memperkenalkan 44 proyek kredit karbon dengan potensi pengurangan emisi sekitar 90 juta ton CO₂e kepada calon pembeli dan investor internasional.
Meski demikian, realisasi peluang pendanaan tersebut membutuhkan penguatan regulasi dan tata kelola karbon. KLH/BPLH menekankan pentingnya pengembangan mekanisme Nilai Ekonomi Karbon (NEK), peningkatan sistem pengukuran dan verifikasi emisi, serta mobilisasi pembiayaan internasional melalui kerja sama pemerintah dan swasta.
Berbagai inisiatif tersebut memperlihatkan bahwa pendanaan iklim Indonesia tidak hanya bergantung pada hibah dan pinjaman internasional, tetapi juga mulai dikembangkan melalui mekanisme pasar karbon.
Dana Nyata Hasil Kesepakatan COP: Indonesia Terima Pembayaran REDD+
Tidak semua pendanaan iklim internasional diperoleh melalui kesepakatan langsung saat COP. Sebagian merupakan hasil penerapan mekanisme pembiayaan yang dikembangkan melalui konferensi pada tahun-tahun sebelumnya.
Salah satunya adalah REDD+, mekanisme yang memberikan insentif kepada negara berkembang atas keberhasilan menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.
Kerangka pembayaran berbasis hasil REDD+ diperkuat melalui COP19 di Warsawa pada 2013, sementara Green Climate Fund (GCF) dibentuk melalui keputusan COP16 pada 2010.
Berdasarkan laporan GCF pada 24 Oktober 2025, total komitmen pendanaan berbasis hasil REDD+ untuk Indonesia mencapai US$499,8 juta. Dari jumlah tersebut, US$340,7 juta telah dicairkan, termasuk US$103,8 juta pendanaan GCF yang disalurkan melalui United Nations Development Programme (UNDP).
Pendanaan GCF tersebut diberikan atas keberhasilan Indonesia mengurangi emisi kehutanan sekitar 20,25 juta ton CO₂e pada periode 2014-2016.
Realisasinya terus berjalan. Berdasarkan laporan CNBC Indonesia pada 12 Agustus 2026, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) telah menyalurkan lebih dari Rp500 miliar untuk pelaksanaan Output 2 proyek RBP REDD+ GCF sepanjang Agustus 2023 hingga Juli 2026.
Dana tersebut mendukung penguatan perhutanan sosial, rehabilitasi hutan, pencegahan kebakaran, serta pengelolaan lingkungan. Program ini telah menjangkau sekitar 1.266 desa di 225 kabupaten.
Capaian tersebut menunjukkan bagaimana mekanisme pendanaan yang dibangun melalui proses COP dapat menghasilkan dukungan keuangan nyata bagi Indonesia, meskipun persetujuan dan pencairannya berlangsung di luar penyelenggaraan konferensi.
COP31 Antalya, 2026: Peluang Pendanaan dan Kerja Sama Baru
Memasuki COP31 di Antalya, Turki, pada 9-20 November 2026, Indonesia kembali memiliki peluang memperluas kerja sama internasional untuk mendukung pembiayaan dan implementasi aksi iklim nasional.
Berdasarkan laporan reporter CNBC Indonesia dari Antalya, ada tujuh tema besar yang menjadi perhatian.
Selain pembiayaan langsung, peluang kerja sama juga terbuka melalui perdagangan karbon internasional. Indonesia telah membuka perdagangan karbon untuk pasar luar negeri melalui IDXCarbon sejak Januari 2025, sementara kerja sama bilateral dengan Norwegia yang diperkuat pada COP30 menjadi salah satu langkah pengembangan mekanisme tersebut.
Namun, keterbukaan pasar dan kesepakatan perdagangan karbon belum otomatis menghasilkan penerimaan dana. Realisasinya tetap bergantung pada kesiapan proyek, verifikasi pengurangan emisi, serta penyelesaian transaksi sesuai ketentuan internasional.
Dengan demikian, COP31 menjadi momentum bagi Indonesia untuk tidak hanya mencari komitmen pendanaan baru, tetapi juga memperkuat kemitraan dan mempercepat realisasi berbagai kerja sama iklim yang telah dibangun sebelumnya.
(slm/slm)