Prancis Membara, Sejarah Demo Jutaan Orang Terulang?
Jakarta, CNBC Indonesia - Prancis dilanda kerusuhan besar. Demonstrasi yang awalnya digelar untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap berbagai persoalan sosial itu, kini berubah menjadi aksi kekerasan yang meluas ke sejumlah kota disana.
Aksi kerusuhan meluap hingga gedung pemerintahan dibakar, toko-toko dijarah, sampai bentrokan antara demonstran dan aparat kepolisian Prancis tidak bisa terhindarkan. Kerusuhan yang terjadi pada Sabtu (17/10/2026) bahkan menjadi salah satu yang terburuk di Prancis dalam beberapa tahun terakhir.
Persoalan yang tengah dihadapi Prancis ternyata jauh lebih besar daripada kerusuhan yang terlihat di jalanan.
Kondisi keuangan pemerintah Prancis yang semakin tertekan, ketidakpuasan masyarakat, serta persaingan politik menjelang pemilihan presiden di 2027 mendatang membuat negara tersebut menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian.
Mengutip tulisan dari The Economist, kerusuhan terbaru berpotensi menjadi awal dari gelombang demonstrasi berikutnya. Berbagai persoalan yang menjadi sumber kemarahan masyarakat hingga kini belum mendapatkan penyelesaian.
Ribuan Orang Ditangkap
Kerusuhan pada akhir pekan lalu memperlihatkan betapa besarnya kemarahan sebagian warga Prancis terhadap kondisi yang mereka hadapi.
Sekitar 500 ribu orang turun ke jalan untuk menyuarakan berbagai keluhan. Dari mahalnya harga BBM, kondisi pendidikan, hingga tindakan aparat kepolisian.
Di Kota Limoges, gedung balai kota yang dibangun pada abad ke-19 dibakar hingga bagian atap dan menara jamnya runtuh.
Cerita lain terjadi di Marseille, ketika sekelompok perusuh yang bertopeng menerobos gedung balai kota dan merobohkan patung Marianne. Patung yang telah menjadi simbol Republik Prancis.
Kerusuhan juga terjadi di Bordeaux. Sejumlah remaja bermasker merusak kaca toko brand fashion terkemuka yakni Louis Vuitton dan berbagai gerai lainnya hingga membawa kabur tas, sepatu dan barang dagangan yang ada di dalamnya.
 Pengunjuk rasa memasuki Balai Kota Marseille usai berhasil membobol dalam aksi unjuk rasa nasional menentang tingginya biaya hidup dan kenaikan harga BBM, di Marseille, Prancis, Sabtu (17/10/2026). (AFP/VIKEN KANTARCI) Foto: AFP/VIKEN KANTARCI |
Untuk menggambarkan situasi kota disana, asap hitam terlihat membumbung di sejumlah lokasi ketika aparat kepolisian berusaha untuk membubarkan massa. Lebih dari 2.000 orang ditangkap dalam kerusuhan akhir pekan lalu.
Presiden Prancis Emmanuel Macron pun mengecam keras aksi kekerasan yang terjadi disana.
"Malam ini kita semua merasakan kemarahan dan rasa malu," ujar Macron dalam pidato yang disiarkan melalui televisi.
Menariknya, tidak semua peserta demonstrasi mendukung aksi perusakan tersebut.
Pauline, seorang mahasiswa berusia 20 tahun dari Universitas Bordeaux, mengaku turun ke jalan karena kecewa terhadap berbagai persoalan yang terjadi di negaranya.
Mulai dari ruang kuliah yang terlalu penuh, mahalnya harga bensin, hingga tindakan polisi menjadi alasan dirinya ikut berdemonstrasi.
Namun, ia juga kecewa ketika aksi tersebut berubah menjadi kerusuhan.
"Para perusuh justru merusak citra gerakan kami," keluh Pauline dikutip dari The Economist.
Situasi ini memperlihatkan bahwa demonstrasi yang awalnya dimaksudkan untuk menyampaikan tuntutan masyarakat justru berubah menjadi kerusuhan yang merusak fasilitas publik.
Padahal, Prancis dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem perlindungan sosial yang luas, transportasi umum yang baik, serta kualitas hidup yang relatif tinggi.
Mengapa Prancis Terus Bergejolak?
Prancis selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata paling romantis di dunia. Paris dengan Menara Eiffel, bangunan bersejarah, dan deretan kafenya menjadi daya tarik bagi jutaan wisatawan.
Namun, di balik keindahan tersebut, jalanan Prancis juga memiliki sejarah panjang sebagai tempat masyarakat menyuarakan kemarahan dan ketidakpuasan terhadap pemerintah.
Sejak puluhan tahun lalu, Prancis berkali-kali menjadi lokasi demonstrasi yang melibatkan ratusan ribu hingga jutaan orang.
Salah satu yang paling terkenal adalah demonstrasi Mei 1968, ketika mahasiswa dan pekerja turun ke jalan menuntut perubahan sosial dan politik. Aksi tersebut berkembang menjadi gelombang mogok besar yang mengguncang pemerintahan Presiden Charles de Gaulle.
Pada 1984, sekitar 850.000 hingga 1,5 juta orang juga turun ke jalan untuk membela pendidikan swasta.
Demonstrasi besar kembali terjadi pada 2006. Ketika itu, sekitar 1 juta hingga 3 juta orang memprotes kebijakan kontrak kerja baru bagi kaum muda.
Empat tahun kemudian, pada Oktober 2010, sekitar 1,2 juta hingga 3,5 juta orang kembali berdemonstrasi untuk menolak kenaikan usia pensiun dari 60 menjadi 62 tahun.
Besarnya aksi massa tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat Prancis memiliki tradisi panjang dalam menyampaikan tuntutan melalui demonstrasi.
Namun, gelombang kerusuhan terbaru pada Oktober 2026 terjadi ketika Prancis menghadapi persoalan yang semakin rumit.
Mengutip laporan The Economist, setidaknya ada tiga persoalan besar yang membuat situasi Prancis semakin sulit dan berpotensi memicu demonstrasi berikutnya.
1. Persaingan Politik Menjelang Pemilu 2027
Prancis dijadwalkan menggelar pemilihan presiden pada April dan Mei 2027. Setelah hampir satu dekade memimpin, Emmanuel Macron tidak dapat kembali mencalonkan diri karena aturan konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden.
Situasi ini membuka persaingan antara sejumlah tokoh politik dengan pandangan yang sangat berbeda.
Di kubu kiri, terdapat Jean-Luc Mélenchon, pemimpin partai La France Insoumise (LFI). Sementara di kubu kanan, Marine Le Pen menjadi salah satu tokoh dengan dukungan terbesar.
Pemerintah Prancis menuduh kelompok kiri radikal memanfaatkan demonstrasi untuk kepentingan politik. Perdana Menteri Sébastien Lecornu bahkan memperingatkan bahwa kerusuhan tersebut bisa menjadi ajang pemanasan menjelang pemilihan presiden.
Namun, Mélenchon membantah bertanggung jawab atas kekerasan tersebut dan justru menyalahkan tindakan aparat kepolisian.
Di sisi lain, pendukung Le Pen memandang kerusuhan sebagai bukti bahwa pemerintahan Macron semakin kehilangan kendali.
Persaingan tersebut semakin menarik apabila melihat hasil survei terbaru yang dikutip dalam laporan The Economist.
Marine Le Pen mendapatkan dukungan sekitar 32%, sementara Édouard Philippe dan Jean-Luc Mélenchon masing-masing memperoleh sekitar 15%-16%.
Perbedaan pandangan politik yang semakin tajam membuat Prancis berisiko menghadapi gelombang demonstrasi baru, termasuk setelah pemilihan presiden selesai.
2. Keuangan Pemerintah Makin Tertekan
Di tengah ketegangan politik, kondisi keuangan Prancis juga sedang menghadapi masalah besar.
Laporan The Economist memperkirakan defisit anggaran Prancis mencapai 5,4% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2026, termasuk salah satu yang tertinggi di kawasan euro.
Besarnya defisit menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah masih jauh lebih besar dibandingkan pendapatannya.
Untuk menutup kekurangan tersebut, pemerintah harus terus mencari tambahan pembiayaan, termasuk melalui penerbitan utang.
Masalahnya, biaya pinjaman Prancis semakin mahal. Negara tersebut bahkan harus menawarkan imbal hasil obligasi yang lebih tinggi dibandingkan Italia dan Yunani.
Beban bunga utang juga terus meningkat. Pada 2026, pengeluaran untuk membayar bunga utang diperkirakan melampaui anggaran pendidikan maupun pertahanan.
Kondisi ini membuat pemerintah Prancis berada dalam posisi yang sulit.
Di satu sisi, masyarakat menuntut bantuan dan pelayanan publik yang lebih baik. Namun, di sisi lain, pemerintah harus mengendalikan pengeluaran untuk memperbaiki kondisi keuangannya.
Situasinya berbeda dengan demonstrasi rompi kuning pada 2018-2019. Ketika itu, Macron masih memiliki ruang anggaran yang lebih besar untuk memberikan bantuan dan meredakan kemarahan masyarakat.
Kini, pilihan pemerintah semakin terbatas karena besarnya defisit, tingginya utang, dan meningkatnya biaya bunga.
3. Persoalan Usia Pensiun Belum Selesai
Masalah berikutnya datang dari sistem pensiun yang menjadi salah satu pengeluaran terbesar pemerintah Prancis.
Peningkatan usia pensiun sebenarnya dapat membantu mengurangi beban anggaran dalam jangka panjang. Namun, kebijakan tersebut sangat tidak populer di kalangan masyarakat.
Sejumlah tokoh politik justru menjanjikan penurunan usia pensiun untuk mendapatkan dukungan pemilih.
Padahal, langkah tersebut berpotensi membuat pengeluaran pemerintah semakin besar ketika kondisi keuangan negara sedang tertekan.
Salah satu tokoh yang masih menyuarakan perlunya peningkatan usia pensiun adalah Édouard Philippe, mantan perdana menteri dari kelompok tengah.
Namun, dukungannya dalam survei masih tertinggal dibandingkan Le Pen.
Kondisi ini memperlihatkan persoalan yang sedang dihadapi Prancis. Kebijakan yang dibutuhkan untuk memperbaiki keuangan negara belum tentu menjadi kebijakan yang disukai masyarakat.
Akibatnya, para politisi menghadapi tekanan untuk menawarkan berbagai janji yang justru dapat menambah beban anggaran pemerintah.
Ketiga persoalan tersebut membuat Prancis menghadapi tantangan yang tidak mudah.
Di tengah meningkatnya kemarahan masyarakat, pemerintah harus menjaga keamanan, memperbaiki kondisi ekonomi, sekaligus menghadapi persaingan politik menjelang pemilihan presiden.
Padahal, tidak semua masyarakat Prancis menginginkan perubahan melalui aksi kekerasan. Sehari setelah kerusuhan, aktivitas di sejumlah kafe kembali berjalan normal, memperlihatkan bahwa kehidupan sehari-hari tetap berlanjut di tengah ketegangan.
Namun, tanpa penyelesaian terhadap berbagai persoalan yang menjadi sumber ketidakpuasan masyarakat, Prancis berisiko kembali dilanda demonstrasi besar.
Kerusuhan pada 17 Oktober 2026 pun bisa menjadi pertanda bahwa persoalan negara tersebut masih jauh dari selesai.
CNBC INDONESIA RESEARCH
(evw/luc)