Cadangan Beras Melimpah: Dari Gudang ke Meja Makan

Jakarta, CNBC Indonesia - Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, cadangan beras pemerintah mencatat peningkatan signifikan.

Melimpahnya stok beras tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjaga pasokan, membantu masyarakat, dan meredam gejolak harga.

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog mencapai 4,48 juta ton per 30 September 2026, meningkat 14,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Stok tersebut bahkan sempat mencapai sekitar 5,4 juta ton pada pertengahan 2026. Peningkatan cadangan ini berjalan seiring dengan penguatan produksi dan penyerapan hasil panen petani dalam negeri.

Kondisi Cadangan Pangan Pemerintah per Agustus-paparan Bulog saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024. (Tangkapan Layar Youtube Kemendagri) Foto: Kondisi Cadangan Pangan Pemerintah per Agustus-paparan Bulog saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024. (Tangkapan Layar Youtube Kemendagri)

Sementara itu, realisasi pengadaan gabah setara beras dalam negeri oleh Bulog mencapai 4,11 juta ton setara beras hingga 8 Oktober 2026, atau 102,88% dari target pemerintah sebesar 4 juta ton.

Capaian tersebut menjadi rekor pengadaan tertinggi sepanjang sejarah Bulog.

Besarnya persediaan tersebut juga memberikan ruang bagi pemerintah untuk menyalurkan beras melalui program bantuan pangan, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta penanganan keadaan darurat dan bencana.

Produksi Dalam Negeri Perkuat Cadangan Beras

Meningkatnya cadangan beras pemerintah tidak terlepas dari penguatan produksi pertanian dalam negeri. Hasil panen petani menjadi sumber utama pengadaan beras Bulog, yang selanjutnya dimanfaatkan untuk menjaga ketersediaan pasokan nasional.

Inspeksi Mendadak Menteri Pertanian dan Direktur Utama Perum Bulog dalam rangka pengecekan stok beras di JDP karawang 1 Logistic Park, Karawang, Jawa Barat, Kamis (23/4/2026). (CNBC Indonesia/Martya Rizky) Foto: Inspeksi Mendadak Menteri Pertanian dan Direktur Utama Perum Bulog dalam rangka pengecekan stok beras di JDP karawang 1 Logistic Park, Karawang, Jawa Barat, Kamis (23/4/2026). (CNBC Indonesia/Martya Rizky)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional sepanjang 2025 mencapai 34,69 juta ton, meningkat 13,29% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada akhir 2025, pemerintah menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada beras.

Memasuki 2026, produksi padi nasional masih menunjukkan pertumbuhan.

BPS mencatat produksi padi sepanjang Januari hingga Agustus 2026 mencapai 43,89 juta ton gabah kering giling (GKG), naik 0,07% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, luas panen mencapai 8,32 juta hektare, meningkat 0,11% secara tahunan.

Peningkatan produksi ini menjadi salah satu penopang penguatan CBP. Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2026, pemerintah menugaskan Bulog menyerap sedikitnya 4 juta ton setara beras dari produksi dalam negeri.

Untuk mendukung penyerapan hasil panen, pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram, meningkat dari sebelumnya Rp6.000 per kilogram.

Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Desa Wanam, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Minggu (3/11/2024). (Dok. Setpres/Rusman) Foto: Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Desa Wanam, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Minggu (3/11/2024). (Dok. Setpres/Rusman)

Kebijakan tersebut memberikan kepastian harga pembelian bagi petani sekaligus mendukung pengadaan beras dalam negeri. Hasil penyerapan kemudian memperkuat CBP yang dapat disalurkan kepada masyarakat melalui berbagai program pemerintah.

Pupuk Bersubsidi Topang Produksi Petani

Selain penyerapan hasil panen, ketersediaan pupuk menjadi faktor penting dalam menjaga produktivitas pertanian dan keberlanjutan produksi beras nasional.

Pada 2026, pemerintah mengalokasikan 9,8 juta ton pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dan perikanan. Sebanyak 9,55 juta ton di antaranya dialokasikan untuk pertanian, termasuk 4,42 juta ton pupuk Urea dan 4,47 juta ton pupuk NPK.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, realisasi penyaluran pupuk Urea dan NPK bersubsidi sepanjang 2024 mencapai 7,25 juta ton, meningkat dibandingkan 6,08 juta ton pada 2023. Kedua jenis pupuk tersebut menjadi sumber unsur hara penting dalam mendukung pertumbuhan dan produktivitas tanaman, termasuk

 

Memasuki 2026, Pupuk Indonesia telah menyalurkan 6.636.460 ton pupuk bersubsidi hingga 16 September, atau sekitar 67% dari alokasi nasional. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi sekitar 5,54 juta ton pada 24 September 2025, meskipun tanggal pelaporannya berbeda.

Kesiapan pasokan turut didukung kapasitas produksi Pupuk Indonesia sebesar 14,8 juta ton per tahun. Per 16 September 2026, perusahaan juga mencatat stok sekitar 1,7 juta ton pupuk subsidi dan nonsubsidi untuk mendukung kebutuhan menjelang musim tanam Oktober 2026-Maret 2027.

Prabowo bakal Guyur Subsidi Pupuk Rp 44 T,Cukup Buat Petani? Foto: Infografis/Prabowo bakal Guyur Subsidi Pupuk Rp 44 T, Cukup Buat Petani?/Aristya Rahadian

Kemudahan akses pupuk diperkuat melalui mekanisme penebusan menggunakan KTP lewat aplikasi i-Pubers atau Kartu Tani. Sistem i-Pubers dan Command Center juga memungkinkan pemantauan stok serta penebusan secara real-time hingga tingkat kios, didukung infrastruktur gudang, pelabuhan, dan armada kapal untuk distribusi antardaerah.

Kelancaran distribusi dan kemudahan akses pupuk menjadi bagian penting dalam menjaga produktivitas petani. Dengan produksi yang terjaga, pasokan beras dalam negeri dapat terus menopang cadangan pemerintah sekaligus mendukung keberlanjutan swasembada pangan.

Cadangan Beras untuk Bantuan Pangan hingga Stabilisasi Harga

Melimpahnya Cadangan Beras Pemerintah (CBP) memungkinkan pemerintah memperluas penyaluran beras melalui tiga jalur utama, yakni bantuan pangan, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta penanganan bencana.

Pada 2026, alokasi bantuan pangan beras diproyeksikan mencapai 2,6 juta ton, meningkat dari 1,9 juta ton pada 2024. Program ini menyasar 33,24 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari kelompok desil 1-4, dibandingkan sekitar 22 juta penerima pada 2024.

Baca: Kekeringan-Harga Pupuk Melonjak: Ini Negara Asia Rawan Krisis Pangan

Bantuan diberikan sebesar 10 kilogram beras per bulan pada periode penyaluran tertentu, disertai minyak goreng pada tahap pertama. Hingga awal Oktober, realisasi bantuan pangan periode Juli-September dilaporkan mencapai sekitar 97% dari target. Penyaluran dilanjutkan hingga Desember 2026 untuk membantu menjaga daya beli masyarakat.

Selain itu, pemerintah menjalankan program SPHP untuk menjaga ketersediaan beras di pasar dan meredam gejolak harga. Alokasi awal sekitar 828.000 ton pada 2026 kemudian mendapat tambahan penugasan sebesar 1 juta ton hingga akhir tahun.

CBP juga dimanfaatkan untuk penanganan bencana, termasuk membantu masyarakat terdampak di Sumatra Barat, Sumatra Utara, Aceh, dan Jawa Barat. Bulog dilaporkan telah menyalurkan lebih dari 1,7 juta kilogram beras untuk kebutuhan penanganan bencana.

Menjaga Mutu Cadangan Beras

Di tengah besarnya stok CBP, pengelolaan penyimpanan dan distribusi menjadi penting untuk memastikan kualitas beras tetap terjaga sebelum sampai kepada masyarakat.

Pemerintah juga menyiapkan pemanfaatan sekitar 380.000 ton beras Bulog yang mengalami penurunan mutu melalui mekanisme lelang sebagai bahan baku industri tepung beras, dengan harga minimal Rp11.000 per kilogram. Langkah ini bertujuan menjaga nilai ekonomi persediaan sekaligus mengurangi potensi pemborosan pangan.

Sejumlah warga menerima bantuan pangan dari Perum Bulog di Kantor Kelurahan Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Selasa (15/9/2026). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Foto: Sejumlah warga menerima bantuan pangan dari Perum Bulog di Kantor Kelurahan Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Selasa (15/9/2026). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Keberhasilan penguatan cadangan beras juga perlu tercermin dari hasil panen petani yang terserap dengan harga layak, kualitas beras yang terjaga, harga yang lebih terkendali, serta akses masyarakat terhadap pangan yang cukup dan terjangkau.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan cadangan beras bukan setinggi apa tumpukan karung di gudang, melainkan seberapa cepat dan tepat beras itu berpindah ke tangan keluarga yang membutuhkan.

(mae/mae) Next Article El Nino Mengancam India, Krisis Pangan & Ekonomi di Depan Mata