Era Baru: 6 Perempuan Kini Pegang Kendali Lembaga Penting-Strategis RI
Jakarta, CNBC Indonesia- Dalam beberapa tahun terakhir ,sentuhan perempuan dalam kepemimpinan arah perekonomian Indonesia dan lembaga penting negara semakin terasa.
Destry Damayanti, Puan Maharani hingga Isma Yatun menjadi bukti bahwa perempuan Indonesia bisa memimpin lembaga yang sangat strategis.
Setidaknya ada enam perempuan hebat yang kini menduduki jabatan tertinggi di lembaga strategis Indonesia:
1. Destry Damayanti, Gubernur BI Pertama
Nama Destry Damayanti resmi ditetapkan sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) dalam sidang paripurna DPR hari ini, Selasa (1/9/2026).
Terpilihnya Destry membuka babak baru dalam sejarah bank sentral. Destry akan menjadi perempuan pertama yang memimpin BI sejak lembaga tersebut berdiri pada 1953. Dari 17 gubernur yang pernah memimpin BI, belum satu pun berasal dari kalangan perempuan.
Penunjukan ini menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah kelembagaan ekonomi Indonesia. Selama beberapa tahun terakhir, posisi strategis di sektor keuangan semakin banyak diisi perempuan dengan rekam jejak teknokratis yang kuat.
Kepercayaan kepada Destry tidak lahir dalam waktu singkat. Kariernya mencakup hampir seluruh simpul penting perekonomian Indonesia.
Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang meraih gelar Master of Science dari Cornell University tersebut mengawali karier sebagai peneliti di Harvard Institute for International Development (HIID) dan LPEM UI. Pengalaman akademik itu dilanjutkan sebagai Senior Economic Adviser Kedutaan Besar Inggris di Jakarta.
 Calon Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti saat menjalani Uji Kelayakan atau Fit and Proper Test di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (26/8/2026). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Foto: Calon Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti saat menjalani Uji Kelayakan atau Fit and Proper Test di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (26/8/2026). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) |
Memasuki sektor keuangan, Destry dikenal sebagai ekonom yang lama mengikuti dinamika pasar. Ia pernah menjadi Kepala Ekonom Mandiri Sekuritas, kemudian Chief Economist PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pengalaman tersebut membuatnya terbiasa membaca pergerakan pasar keuangan, nilai tukar, hingga arah investasi.
Karier di sektor publik dimulai saat dipercaya menjadi Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Ia kemudian menjadi Staf Khusus Menteri Keuangan sebelum dilantik sebagai Deputi Gubernur Senior BI pada 2019.
Selama berada di BI, Destry banyak terlibat dalam penguatan bauran kebijakan moneter dan pendalaman pasar keuangan. BI meluncurkan instrumen Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI) untuk memperluas pilihan investasi berbasis rupiah sekaligus menarik aliran modal asing. Instrumen tersebut menjadi bagian dari strategi memperkuat stabilitas nilai tukar ketika volatilitas global meningkat.
Di sisi lain, BI mempercepat digitalisasi sistem pembayaran melalui perluasan QRIS, Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030, hingga pengembangan ekonomi dan keuangan digital. Agenda tersebut menjadi salah satu fokus utama selama Destry menjabat Deputi Gubernur Senior.
Rekam jejak yang mencakup riset, pasar keuangan, perbankan, regulator, hingga bank sentral menjadikan transisi kepemimpinan BI berlangsung dengan tingkat kepastian yang relatif tinggi bagi pelaku pasar.
2. Friderica Widyasari Dewi, Ketua DK OJK Perempuan Pertama
Friderica Widyasari Dewi atau Kiki mencatat sejarah sebagai perempuan pertama yang menjadi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OK).
Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada tersebut meraih gelar MBA dari California State University Fresno dan doktor bidang Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan di Universitas Gadjah Mada.
 Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi saat Konferensi Pers Hasil Rapat Berskla KSSK III Tahun 2016 di Jakarta, Senin (3/8/2026). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Foto: (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) |
Kariernya berkembang dari pasar modal. Ia pernah menjadi Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, Direktur PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Direktur Utama KSEI, hingga Direktur Utama BRI Danareksa Sekuritas.
Pada 2022, Friderica masuk OJK sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen. Setelah Mahendra Siregar mengundurkan diri pada 2026, ia dipercaya menjadi pejabat sementara sebelum akhirnya ditetapkan sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK periode 2026-2032.
3. Isma Yatun, Ketua BPK Perempuan Pertama
Isma Yatun menjadi perempuan pertama yang memimpin Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK adalah lembaga tinggi negara yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta lembaga negara, Bank Indonesia, BUMN, BUMD, dan badan lain yang mengelola keuangan negara.
Lulusan Teknik Kimia Universitas Sriwijaya dan Universitas Indonesia tersebut memulai karier di sektor perbankan sebelum menjadi anggota DPR selama lebih dari satu dekade.
 Ketua BPK RI, Isma Yatun saat Rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan III tahun sidang 2024-2025. (YouTube/DPR RI) Foto: Ketua BPK RI, Isma Yatun saat Rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan III tahun sidang 2024-2025. (YouTube/DPR RI) |
Sejak bergabung sebagai Anggota BPK pada 2017, Isma memegang sejumlah posisi pemeriksaan sebelum terpilih sebagai Ketua BPK periode 2022-2027.
Pengalamannya di bidang pengawasan keuangan negara menjadi modal utama dalam memperkuat fungsi audit terhadap pengelolaan APBN.
4. Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS Perempuan Kedua
Amalia Adininggar Widyasanti menjadi perempuan kedua yang memimpin Badan Pusat Statistik (BPS) setelah Soedarti, sekaligus Kepala BPS ke-12. Sebelum dilantik secara definitif, ia telah menjalankan tugas sebagai Plt Kepala BPS sejak 2023.
Perempuan yang akrab disapa Winny tersebut merupakan lulusan Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung. Ia kemudian meraih gelar Magister Sains dari ITB, Master of Engineering dari Rensselaer Polytechnic Institute, Amerika Serikat, serta PhD in Economics dari University of Melbourne, Australia.
 Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti saat meyampaikan rilis BPS Senin, (17/2/2025). (CNBC Indonesia/Zahwa Madjid) Foto: Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti saat meyampaikan rilis BPS Senin, (17/2/2025). (CNBC Indonesia/Zahwa Madjid) |
Kariernya banyak berkembang di Kementerian PPN/Bappenas. Ia pernah menjadi Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional, Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Staf Ahli Menteri PPN hingga Deputi Bidang Ekonomi.
Pengalaman panjangnya di bidang ekonomi, perencanaan dan analisis statistik menjadi bekal Winny dalam memimpin lembaga yang menjadi rujukan utama data statistik nasional.
5. Sarah Sadiqa, Ketua LKPP Perempuan Pertama
Sarah Sadiqa merupakan pejabat karier yang dipercaya menjadi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), menggantikan Hendrar Prihadi. Sebelum menduduki posisi tersebut, Sarah telah lama berkarier di lingkungan LKPP.
Lulusan S1 Hukum Universitas Trisakti dan Master of Science dari Northeastern University, Amerika Serikat, tersebut mulai mengisi berbagai jabatan strategis di LKPP sejak 2011.
 Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Sarah Sadiqa memberi pemaparan saat Konferensi pers terkait RAPBN & Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Aula Cakti Buddhi Bakti, kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta Selatan, Jumat (14/8/2026). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) Foto: (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) |
Sarah pernah menjadi Direktur Perencanaan Pengadaan RAPBN, Direktur Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional, Direktur Pengembangan Sistem Katalog, hingga Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi.
Sejak 2020, ia menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP. Pengalaman panjang di bidang pengadaan dan kebijakan tersebut menjadi modal Sarah untuk memimpin lembaga yang mengatur kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
6. Puan Maharani, Ketua DPR Perempuan Pertama
Puan Maharani merupakan politikus PDI Perjuangan yang lahir di Jakarta pada 6 September 1973.
Karier Puan di parlemen dimulai pada 2009. Ia saat itu menjadi anggota Komisi VI DPR RI sekaligus Ketua I Fraksi PDI Perjuangan. Pada periode 2012-2014, Puan dipercaya menjadi Ketua Fraksi PDI Perjuangan dan anggota Komisi I DPR RI.
Puan kemudian masuk ke pemerintahan. Pada 2014-2019, ia menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
 Ketua DPR Puan Maharani tiba di gedung DPR, menghadiri agenda Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2026. (Tangkapan layar YouTube DPR) Foto: (Tangkapan layar YouTube DPR) |
Setelah kembali ke parlemen, Puan mencatat sejarah sebagai perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR RI pada periode 2019-2024.
Di luar parlemen dan pemerintahan, Puan aktif dalam organisasi kepemudaan dan politik. Ia tercatat pernah menjadi pengurus DPP KNPI, Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DPP PDI Perjuangan, serta Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antarlembaga DPP PDI Perjuangan.
Puan juga menerima sejumlah penghargaan, di antaranya Democracy Award dari Rakyat Merdeka Online pada 2016 serta penghargaan MURI sebagai menteri termuda dalam Kabinet Jokowi-JK dan perempuan pertama yang menjabat Menko PMK pada 2015.
Selain ketujuh perempuan tersebut, ada empat lain yang juga memimpin kementerian.
Meutya Hafid
Meutya Hafid menjadi Menteri Komunikasi dan Digital dalam Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menggantikan Budi Arie Setiadi, dengan jabatan yang sebelumnya dikenal sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.
Perempuan kelahiran Bandung, 3 Mei 1978, tersebut merupakan lulusan Universitas New South Wales, Australia, dan meraih gelar magister dari Universitas Indonesia. Sebelum masuk politik, Meutya berkarier sebagai jurnalis dan pernah mengalami penculikan saat bertugas di Irak pada 2005.
 Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid saat mengunjungi Pameran Foto Jurnalistik Antara bertema Perisai Tunas di Antara Heritage Center, Jakarta Pusat, Kamis (25/06/2026). (Dok. Komdigi/Ahmad Tri Hawaari) Foto: Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid saat mengunjungi Pameran Foto Jurnalistik Antara bertema Perisai Tunas di Antara Heritage Center, Jakarta Pusat, Kamis (25/06/2026). (Dok. Komdigi/Ahmad Tri Hawaari) |
Karier politiknya dimulai dengan maju dalam Pilkada Binjai pada 2010, sebelum terpilih sebagai anggota DPR RI dari Partai Golkar pada periode 2009-2014. Ia kemudian kembali terpilih untuk dua periode berikutnya dan dipercaya menjadi Ketua Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi, dan informasi.
Pengalaman tersebut menjadi modal Meutya untuk memimpin sektor komunikasi dan digital, dengan sejumlah persoalan yang menantinya mulai dari kebocoran data, judi online hingga pelindungan data pribadi.
Rini Widyantini
Rini Widyantini menjadi perempuan pertama yang memimpin Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Menteri PANRB. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Sekretaris Kementerian PANRB sejak 2022.
Perempuan kelahiran Bandung, 29 Mei 1965, tersebut merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan meraih gelar Master of Public Management dari Flinders University of South Australia.
 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini saat membuka Rapat Evaluasi Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Tahun Anggaran 2024 secara virtual, Rabu (13/11). (Dok. PANRB) Foto: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini saat membuka Rapat Evaluasi Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Tahun Anggaran 2024 secara virtual, Rabu (13/11). (Dok. PANRB) |
Karier Rini sebagai aparatur sipil negara dimulai pada 1990. Ia kemudian menduduki berbagai posisi di Kementerian PANRB, mulai dari analis kebijakan, Asisten Deputi Kelembagaan Perekonomian, Staf Ahli Menteri PANRB Bidang Hukum, hingga Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana.
Pengalaman panjangnya di bidang kelembagaan dan tata kelola pemerintahan menjadi bekal Rini untuk memimpin reformasi birokrasi dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.
Widiyanti Putri Wardhana
Widiyanti Putri Wardhana merupakan pengusaha dan profesional bisnis yang dipercaya menjadi Menteri Pariwisata dalam Kabinet Merah Putih. Ia memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di dunia bisnis, terutama di sektor agribisnis dan energi.
Putri pengusaha Wiwoho Basuki tersebut merupakan lulusan Bachelor of Arts dalam Administrasi Bisnis dari Pepperdine University, Malibu, Amerika Serikat. Kariernya berkembang di lingkungan bisnis keluarga dan sejumlah perusahaan yang bergerak di berbagai sektor.
 Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana saat menghadiri Opening Ceremony BINA Indonesia Great Sale di Pusat Perbelajaan Kota Kasablanka, Jakarta, Kamis (18/12/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Foto: Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana saat menghadiri Opening Ceremony BINA Indonesia Great Sale di Pusat Perbelajaan Kota Kasablanka, Jakarta, Kamis (18/12/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) |
Widiyanti pernah menjabat sebagai Direktur PT Teladan Prima Agro pada 2012-2021 sebelum menjadi komisaris sejak 2021. Ia juga tercatat sebagai COO Teladan Resources dan terlibat dalam berbagai investasi di sektor agro, energi, teknologi minyak dan gas, properti serta media.
Di luar dunia bisnis, Widiyanti aktif dalam kegiatan sosial dan filantropi. Ia pernah memimpin Yayasan Teladan Utama, menjadi pengawas Yayasan Kawula Madani serta Sekretaris Jenderal Yayasan Jantung Indonesia periode 2018-2024.
Arifatul Choiri Fauzi
Arifatul Choiri Fauzi dipercaya menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Kabinet Merah Putih. Penunjukan tersebut tidak lepas dari kiprahnya di organisasi perempuan Nahdlatul Ulama dan pengalaman di berbagai bidang.
Perempuan kelahiran Madura, 28 Juli 1969, tersebut merupakan lulusan Fakultas Dakwah IAIN Yogyakarta dan meraih gelar magister komunikasi dari Universitas Indonesia. Ia juga memiliki sertifikat kompetensi di bidang MICE.
 Arifatul Khoiri Fauzy. (YouTube/Sekretariat Presiden) Foto: Arifatul Khoiri Fauzy. (YouTube/Sekretariat Presiden) |
Karier Arifatul banyak berkembang melalui organisasi. Ia pernah menjadi Ketua Umum Ikatan Pelajar Putri NU DIY, Sekjen Pimpinan Pusat Fatayat NU dan Sekretaris Pimpinan Pusat Muslimat NU. Ia juga aktif di Majelis Ulama Indonesia serta sejumlah kegiatan sosial.
Di bidang politik, Arifatul menjadi Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional pada Pilpres 2024 sebelum kemudian masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran. Pengalaman panjangnya di organisasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi bagian dari rekam jejaknya sebelum memimpin Kementerian PPPA.
CNBC Indonesia Research
(emb/emb)