MARKET DATA

DPR, OJK, BI & Bos Bursa Bicara Nasib Pasar Keuangan RI, Ini Hasilnya

Aisha Mayra,  CNBC Indonesia
16 July 2026 13:42
Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik saat menyampaikan pemaparan dalam Investment Forum 2026 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (15/7/2026). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Foto: (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Jakarta, CNBC Indonesia - Harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi kunci menjaga stabilitas pasar keuangan dan ekonomi Indonesia.

Harmonisasi tersebut menjadi topik utama dalam acara besar CNBC Indonesia  Investment Forum 2026. Acara bertema "P2SK: Mendorong Stabilitas, Investasi, dan Daya Saing Indonesia" di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (15/7/2026).

Forum ini mempertemukan regulator, pemerintah, pelaku industri, dan pemangku kepentingan untuk membahas implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), mulai dari pendalaman pasar keuangan, penguatan investasi, hingga peningkatan daya saing Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Sejumlah pembicara hadir dalam forum tersebut, di antaranya Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhu, serta Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik.

Berikut poin-poin penting yang disampaikan para pembicara.

Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati

1.Ketidakpastian Global Jadi Momentum Perkuat Fondasi Keuangan

Sari Yuliati mengatakan Indonesia saat ini berada di tengah lanskap ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Menurutnya, fragmentasi geoekonomi, perubahan rantai pasok global, serta volatilitas pasar keuangan dan komoditas menuntut kewaspadaan sekaligus kebijakan yang tepat.

Di tengah kondisi tersebut, ia juga menyoroti capaian Indonesia yang kembali memperoleh affirmation rating BBB dengan outlook stabil. Menurutnya, ketahanan ekonomi Indonesia ditopang oleh disiplin fiskal, kehati-hatian kebijakan moneter, serta reformasi struktural yang terus dijalankan pemerintah bersama DPR.

2.  P2SK Bukan Sekadar Revisi Regulasi

Menurut Sari, Undang-Undang P2SK bukan hanya pembaruan regulasi sektor keuangan.

Bagi DPR, beleid tersebut merupakan bagian dari visi besar untuk memperkuat mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui pendalaman pasar keuangan dan perluasan akses pembiayaan.

Ia menilai selama ini keterbatasan akses pembiayaan masih menjadi salah satu hambatan utama bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati saat menyampaikan pemaparan dalam Investment Forum 2026 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (15/7/2026). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati saat menyampaikan pemaparan dalam Investment Forum 2026 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (15/7/2026). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Foto: (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

 

3. Capital Outflow Bisa Memicu Tekanan Berantai

Menurut Sari, pasar yang belum cukup dalam membuat transaksi berskala besar lebih mudah memengaruhi harga aset.

Ketika aksi jual investor asing terjadi, pergerakan harga dapat menjadi lebih tajam dan memicu kepanikan investor lain. Kondisi itu berpotensi memperbesar arus keluar modal.

Ia menambahkan, dana asing yang keluar kemudian ditukarkan kembali ke mata uang asal, seperti dolar AS, sehingga ikut memberi tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

4. Pendalaman Pasar Jadi Mandat Utama P2SK

Untuk mengurangi kerentanan tersebut, Sari menegaskan salah satu mandat utama P2SK adalah memperkuat stabilitas sekaligus memperdalam pasar keuangan nasional.

Menurutnya, hal itu membutuhkan koordinasi yang semakin erat antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Tujuannya agar sumber pembiayaan jangka panjang, baik melalui pasar modal, dana pensiun maupun industri asuransi, dapat berkembang lebih besar dan menopang investasi domestik.

5. Hilirisasi Tak Hanya Berlaku untuk Mineral

Sari juga menilai reformasi sektor keuangan tidak cukup hanya menjaga stabilitas.

Menurutnya, Indonesia juga harus meningkatkan daya saing dengan mengintegrasikan kekuatan sumber daya alam dan sektor keuangan, yang ia sebut sebagai hilirisasi sektor keuangan.

Ia mengatakan selama ini Indonesia masih sering berperan sebagai price taker, yakni menerima harga komoditas yang ditentukan di bursa luar negeri.

6. Bursa Mineral dan DSI Perkuat Posisi Indonesia

Melalui implementasi P2SK, DPR mendorong pengembangan DSI serta percepatan pembentukan Bursa Mineral Indonesia.

Menurut Sari, langkah tersebut bertujuan agar proses price discovery atau pembentukan harga acuan komoditas seperti nikel, tembaga, timah hingga karbon dapat dilakukan di Indonesia.

Ia menilai keberadaan bursa yang kredibel, didukung pasar yang likuid serta kepastian hukum, akan memperkuat posisi tawar Indonesia dalam rantai nilai global (global value chain) sekaligus meningkatkan nilai ekonomi sumber daya alam nasional.

7. BUMN Didorong Jadi Jangkar Pasar Modal

Di sisi lain, Sari mengatakan reformasi sektor keuangan juga memerlukan kontribusi perusahaan-perusahaan strategis, khususnya BUMN.

Menurutnya, emiten BUMN perlu menjadi acuan penerapan good corporate governance sekaligus menjadi jangkar likuiditas di pasar modal.

Ia berharap aksi korporasi BUMN, mulai dari privatisasi strategis hingga penerbitan instrumen seperti green bonds, dapat menarik investasi berkualitas, meningkatkan likuiditas pasar, serta memperkuat daya saing Bursa Efek Indonesia di tingkat regional.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi

1. Sektor Jasa Keuangan Tetap Tangguh

Di tengah ketidakpastian global, mulai dari dinamika geopolitik, geoekonomi, hingga pergerakan arus modal, Friderica mengatakan kondisi sektor jasa keuangan (SJK) Indonesia masih terjaga.

Beberapa indikator yang ia sampaikan antara lain:

  • Kredit perbankan tumbuh 11,51% menjadi sekitar Rp8.900 triliun.

  • Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) berada di 23,74%.

  • Risiko kredit tetap terkendali.

  • Industri asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan juga masih mencatat pertumbuhan positif.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan permodalan kuat, likuiditas memadai, serta profil risiko yang tetap terjaga.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Friderica Widyasari Dewi saat menyampaikan pemaparan dalam Investment Forum 2026 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (15/7/2026). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Friderica Widyasari Dewi saat menyampaikan pemaparan dalam Investment Forum 2026 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (15/7/2026). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Foto: (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

2. OJK Menjawab Kekhawatiran Investor Global

Friderica mengatakan OJK terus menindaklanjuti berbagai masukan dari penyedia indeks global (global index provider) dan lembaga pemeringkat internasional.

Ia mengungkapkan, beberapa bulan lalu OJK bersama DPR bertemu langsung dengan berbagai lembaga tersebut di New York untuk menjelaskan kondisi pasar keuangan Indonesia sekaligus menjawab berbagai kekhawatiran investor terhadap pasar domestik

3. Reformasi Pasar Modal Terus Dipercepat

Menurut Friderica, berbagai reformasi yang dilakukan OJK mendapat respons positif dari investor global.

Fokus reformasi tersebut antara lain:

  • penguatan integritas data;

  • peningkatan likuiditas pasar;

  • penguatan pengawasan (enforcement);

  • penyempurnaan berbagai kebijakan di pasar modal.

Ia juga menyinggung perubahan metodologi yang diumumkan Bursa Efek Indonesia sebagai bagian dari upaya menjawab masukan investor global.

4. P2SK Perluas Mandat OJK

Friderica mengatakan implementasi Undang-Undang P2SK memberikan landasan yang lebih kuat bagi OJK.

Melalui regulasi tersebut, OJK memperoleh penguatan kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, penegakan hukum, mekanisme demutualisasi, hingga penerapan prinsip same activity, same risk, same regulation agar aktivitas dengan risiko serupa memperoleh perlakuan regulasi yang sama.

5. UMKM Jadi Fokus Implementasi P2SK

Menurut Friderica, salah satu program strategis implementasi P2SK adalah memperkuat ekosistem pembiayaan UMKM.

Ia menilai sektor jasa keuangan memiliki peran penting untuk memastikan pelaku UMKM memperoleh akses pembiayaan yang lebih luas sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti

1. BI Bantah Isu Primary Dealer Merugi

Destry Damayanti menepis kabar yang menyebut bank-bank primary dealer asing mengalami kerugian akibat kebijakan Bank Indonesia.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya memperdalam pasar valuta asing domestik sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, bukan instruksi yang merugikan perbankan.

Ia menjelaskan, primary dealer merupakan bank mitra Bank Indonesia yang ikut mendukung berbagai kebijakan pendalaman pasar keuangan.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti saat menyampaikan pemaparan dalam Investment Forum 2026 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (15/7/2026). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti saat menyampaikan pemaparan dalam Investment Forum 2026 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (15/7/2026). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Foto: (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

2. Intervensi Dilakukan Hampir 24 Jam

Destry mengatakan pergerakan nilai tukar rupiah kini dipengaruhi transaksi yang berlangsung hampir tanpa henti di berbagai zona waktu.

Karena itu, sejak April lalu Bank Indonesia mulai melakukan intervensi di pasar Non-Deliverable Forward (NDF) selama hampir 24 jam dalam enam hari sepekan dengan memanfaatkan kantor perwakilan BI di luar negeri.

Tujuannya menjaga stabilitas rupiah ketika pasar domestik telah tutup, tetapi perdagangan global masih berlangsung.

3. BI Pastikan Menjaga Kepercayaan Pasar

Destry mengakui Indonesia sempat mengalami arus keluar modal (capital outflow) pada kuartal I-2026, terutama dari pasar saham.

Menurutnya, kondisi tersebut dipicu meningkatnya persepsi risiko terhadap Indonesia sehingga Bank Indonesia perlu melakukan penyesuaian kebijakan.

BI kemudian menaikkan suku bunga acuan sebesar 100 basis poin (basis points/bps) dalam dua tahap pada Mei dan Juni menjadi 5,75%.

Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar sekaligus mengembalikan kepercayaan investor terhadap aset keuangan Indonesia.

4. Arus Modal Asing Mulai Berbalik Masuk

Menurut Destry, kebijakan tersebut mulai menunjukkan hasil.

Ia menyebut sejak Juni hingga awal Juli tercatat:

  • aliran dana asing (inflow) ke Surat Berharga Negara (SBN) sekitar Rp33 triliun;

  • inflow ke instrumen SRBI sekitar Rp72 triliun;

  • secara kumulatif, inflow ke pasar saham mencapai sekitar Rp132 triliun setelah sebelumnya mengalami tekanan pada kuartal I.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan persepsi investor mulai membaik.

5. BI Dukung Danantara dan Bursa Mineral

Destry menyatakan Bank Indonesia mendukung pembentukan Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) serta pengembangan Bursa Mineral Indonesia.

Menurutnya, langkah tersebut dapat meningkatkan transparansi perdagangan komoditas strategis Indonesia.

Ia juga menyinggung praktik seperti under invoicing maupun transfer pricing yang selama ini masih terjadi dalam perdagangan sumber daya alam. Dengan pembentukan bursa, harga komoditas diharapkan terbentuk secara lebih transparan melalui mekanisme pasar.

6. Fundamental Ekonomi Indonesia Dinilai Tetap Kuat

Meski pasar keuangan sempat bergejolak, Destry menilai fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga.

Ia menyoroti beberapa indikator utama:

  • pertumbuhan ekonomi masih mendekati 5%;

  • inflasi tetap terkendali;

  • cadangan devisa setara sekitar 5,8-5,9 bulan impor;

  • stabilitas sektor keuangan tetap terjaga.

Menurutnya, tantangan terbesar saat ini lebih banyak berasal dari persepsi pasar dan tingkat kepercayaan investor, bukan dari fundamental ekonomi domestik.

7. BI Dorong Penggunaan Mata Uang Lokal dalam Perdagangan Global

Selain kebijakan suku bunga, BI juga terus memperluas penggunaan Local Currency Transaction (LCT) dalam perdagangan internasional.

Destry mengatakan kerja sama tersebut telah dijalankan dengan delapan hingga sembilan negara mitra, termasuk China dan Jepang.

Bank Indonesia juga menyediakan transaksi langsung rupiah terhadap yuan dan yen (direct quotation) agar pelaku usaha tidak selalu bergantung pada dolar AS.

Menurutnya, semakin luas penggunaan LCT, semakin kecil pula kebutuhan transaksi menggunakan dolar sehingga tekanan terhadap nilai tukar rupiah dapat dikurangi.

8. Stabilitas dan Pertumbuhan Harus Berjalan Bersama

Destry menegaskan kebijakan Bank Indonesia tidak hanya berfokus pada stabilitas.

Melalui instrumen makroprudensial, BI juga terus menambah likuiditas perbankan agar penyaluran kredit tetap tumbuh.

Hingga Juni 2026, tambahan likuiditas yang diberikan BI kepada perbankan mencapai sekitar Rp497 triliun. Menurutnya, langkah tersebut turut menopang pertumbuhan kredit yang masih berada di kisaran 12%.

9. Rating S&P Perkuat Kepercayaan Investor

Destry menyambut positif keputusan S&P yang kembali mempertahankan peringkat Indonesia di level BBB dengan outlook stabil.

Menurutnya, keputusan tersebut menjadi sinyal bahwa investor global masih melihat fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat, termasuk independensi Bank Indonesia dalam menjalankan kebijakan moneter.

Ia berharap peningkatan kepercayaan tersebut dapat memperkuat arus investasi sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi ke depan.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun

1. Peringkat S&P Jadi Bukti Fundamental Indonesia

Misbakhun menyebut keputusan S&P mempertahankan peringkat Indonesia di level BBB dengan outlook stabil sebagai "kado terbaik" menjelang Hari Kemerdekaan RI. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama pemerintah, Bank Indonesia, OJK, Bursa Efek Indonesia, serta berbagai pemangku kepentingan.

Ia menilai pengakuan dari S&P penting karena menjadi salah satu acuan utama investor global dalam menilai kredibilitas suatu negara. Misbakhun optimistis lembaga pemeringkat lain akan mengikuti langkah serupa apabila konsolidasi kebijakan ekonomi terus berlanjut.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun saat menyampaikan pemaparan dalam Investment Forum 2026 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (15/7/2026). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun saat menyampaikan pemaparan dalam Investment Forum 2026 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (15/7/2026). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Foto: (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

 

2. Dana Domestik Harus Jadi Penyangga Pasar

Misbakhun menilai Indonesia memiliki sumber dana domestik yang besar untuk memperkuat pasar keuangan ketika terjadi arus keluar modal asing (capital outflow).

Ia menyebut sejumlah institusi seperti BPJS Ketenagakerjaan, BPKH, Taspen, Asabri, dana pensiun, hingga Danantara berpotensi menjadi investor domestik jangka panjang apabila diorkestrasikan dengan baik.

Menurutnya, langkah tersebut dapat mengurangi ketergantungan pasar terhadap dana asing.

5. Investor Ritel Harus Lebih Dilindungi

Selain memperkuat pasar, Misbakhun juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap investor ritel.

Menurutnya, OJK dan BEI perlu memastikan investor kecil tidak menjadi korban permainan pelaku pasar yang memiliki modal jauh lebih besar.

"Bursa harus kuat agar investor ritel terlindungi, bukan menjadi korban korporasi besar yang menggerakkan sentimen pasar," ujarnya.

6. Program Pemerintah Tetap Mengedepankan Tata Kelola

Misbakhun juga menepis anggapan bahwa berbagai program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), akan membebani perbankan.

Menurutnya, seluruh pembiayaan tetap mengikuti mekanisme bisnis, analisis risiko, serta pengawasan OJK sebagaimana berlaku pada pembiayaan lainnya.

Ia mengakui masih terdapat berbagai kekurangan dalam pelaksanaan program, namun menilai manfaatnya terhadap masyarakat tetap besar dan perbaikannya akan terus dilakukan.

7. P2SK Perluas Instrumen Keuangan

Menurut Misbakhun, Undang-Undang P2SK memperkuat berbagai aspek sistem keuangan, mulai dari penguatan kewenangan regulator, pendekatan restorative justice di sektor keuangan, hingga pengembangan aset digital dan bursa kripto.

Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan pengembangan Bursa Mineral Indonesia untuk memperbaiki tata kelola perdagangan komoditas.

Ia mengatakan langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi praktik under invoicing, meningkatkan transparansi harga, sekaligus memperbesar penerimaan negara.

8. Indonesia Siapkan Pusat Keuangan Internasional

Misbakhun mengungkapkan pemerintah juga tengah menyiapkan kawasan pusat keuangan internasional (international financial center) dengan berbagai insentif bagi investor.

Rencana tersebut mencakup pembentukan investment bank, pengembangan industri jasa keuangan, penyelesaian sengketa bisnis melalui mekanisme common law, hingga pemberian insentif pajak yang lebih kompetitif.

Menurutnya, langkah tersebut bertujuan meningkatkan daya saing Indonesia di tengah persaingan pusat keuangan global seperti Singapura dan Dubai.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik

1. Pasar Langsung Merespons Positif Peringkat S&P

Jeffrey mengatakan keputusan S&P mempertahankan peringkat Indonesia langsung tercermin di pasar saham.

Ia mencatat pengumuman tersebut keluar sekitar 15 menit sebelum penutupan perdagangan. Saat itu IHSG masih berada di zona merah, namun berbalik menguat dan ditutup naik hampir 2%.

Menurutnya, respons tersebut menunjukkan investor melihat fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik saat menyampaikan pemaparan dalam Investment Forum 2026 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (15/7/2026). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik saat menyampaikan pemaparan dalam Investment Forum 2026 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (15/7/2026). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Foto: (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

2. Integritas Pasar Jadi Fokus Utama

Jeffrey mengatakan transparansi dan integritas pasar menjadi dua isu utama yang dibahas BEI bersama penyedia indeks global dan investor internasional.

Menurutnya, BEI ingin semakin banyak emiten Indonesia masuk ke indeks global seperti MSCI maupun FTSE, namun prosesnya harus dilakukan melalui tata kelola yang baik.

Ia mengakui sejumlah kebijakan reformasi memang dapat menimbulkan konsekuensi jangka pendek, tetapi diyakini akan memperkuat posisi pasar modal Indonesia dalam jangka menengah.

3. Reformasi Pasar Mulai Diapresiasi Investor

Jeffrey juga menyambut positif rencana pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII).

Menurutnya, berbagai reformasi yang dilakukan regulator dan penyelenggara pasar selama enam bulan terakhir telah mendapat perhatian positif dari investor global.

Ia menambahkan, salah satu langkah terbaru adalah perluasan kriteria Full Call Auction (HSC) yang diumumkan BEI sebagai respons atas berbagai masukan dari investor internasional.

4. Investor Domestik Terus Bertambah

Di tengah gejolak pasar, Jeffrey mengatakan kepercayaan investor domestik justru terus meningkat.

Beberapa indikator yang ia sampaikan antara lain:

  • Sepanjang 2025 jumlah investor pasar modal bertambah sekitar 4,5 juta.

  • Hingga pekan kedua Juli 2026, jumlah investor kembali bertambah sekitar 900 ribu.

  • Nilai rata-rata transaksi harian (RNTH) meningkat dari sekitar Rp18,1 triliun menjadi Rp24 triliun.

Menurutnya, peningkatan jumlah investor maupun aktivitas transaksi menunjukkan optimisme masyarakat terhadap prospek pasar modal Indonesia masih tetap terjaga.

 

(mae/mae) Add logo_svg as a preferred
source on Google



Most Popular