Prabowo Bakal Genjot Energi Bersih Digenjot, Begini Skenarionya
Jakarta, CNBC Indonesia- Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arah kebijakan pemerintah pada 2027 melalui Penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 dan Nota Keuangan. Salah satu kebijakannya adalah penguatan energi nasional, terutama energi baru dan terbarukan (EBT).
EBT termasuk tenaga surya, sebagai salah satu fondasi pembangunan dalam beberapa tahun ke depan. Agenda tersebut masuk dalam prioritas pemerintah untuk memperkuat kemandirian energi sekaligus menekan beban fiskal akibat penggunaan bahan bakar minyak.
Prabowo memaparkan bahwa pemerintah telah memulai pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dalam skala besar.
Target yang disampaikan mencapai 100 gigawatt (GW), dengan pembangunan awal 30 GW pada tahun ini. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga mempercepat penghentian operasional pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).
"Tahun ini kita bangun 30 GW tenaga surya dan segera hentikan 13 GW pembangkit tenaga diesel." ucap Prabowo dalam pidato dalam rangka penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Gedung DPR/MPR hari ini, Jumat (14/8/2026).
 Total kapasitas listrik EBT terpasang Foto: Kementerian ESDM |
Pernyataan tersebut memberi gambaran bahwa pemerintah ingin menggeser pembangkit yang selama ini bergantung pada BBM menuju sumber energi yang lebih murah dalam jangka panjang.
PLTD selama bertahun-tahun menjadi tulang punggung pasokan listrik di berbagai wilayah terpencil. Namun biaya operasinya tinggi karena bergantung pada distribusi solar, terutama ke wilayah kepulauan.
Presiden menilai Indonesia memiliki keunggulan alam yang belum dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, sinar matahari yang tersedia hampir sepanjang tahun seharusnya menjadi modal utama untuk membangun sistem kelistrikan nasional.
 Potensi dan pemanfaatan PLT di Indonesia 2025 dan potensi beberapa tahun mendatang (dok. Kementerian ESDM) Foto: Potensi dan pemanfaatan PLT di Indonesia 2025 dan potensi beberapa tahun mendatang (dok. Kementerian ESDM) |
"Kita mendapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa sinar matahari sepanjang tahun. Tidak masuk akal pulau terpencil membawa BBM solar untuk memperoleh listrik. Ongkos ekonomi tidak efisien. Dengan PLTS kita bisa membangun kemandirian energi kita." ujar Prabowo.
Pandangan tersebut menjadi dasar mengapa pemerintah mulai mengubah pendekatan penyediaan listrik di daerah terpencil.
Selama ini banyak wilayah kepulauan masih bergantung pada pengiriman BBM melalui jalur laut dengan biaya logistik tinggi. Pemanfaatan PLTS diproyeksikan memangkas biaya operasi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan bahan bakar.
Agenda berikutnya adalah memperluas pembangunan PLTS hingga ke tingkat desa. Prabowo menyampaikan skenario ideal berupa pembangunan pembangkit berkapasitas 1 megawatt (MW) di setiap desa yang memiliki lahan memadai.
Konsep tersebut memperlihatkan arah kebijakan elektrifikasi yang lebih terdesentralisasi. Desa diposisikan sebagai pusat produksi listrik untuk memenuhi kebutuhan lokal. Skema seperti ini berpotensi meningkatkan keandalan pasokan listrik di wilayah yang selama ini sulit dijangkau jaringan transmisi besar.
Prabowo juga mengaitkan pembangunan energi surya dengan efisiensi anggaran negara.
Berdasarkan perhitungan pemerintah, pembangunan PLTS berkapasitas 100 GW dapat menghasilkan penghematan biaya produksi listrik dalam jumlah besar.
"Menko Perekonomian telah menghitung, dengan PLTS 100 GW negara akan menghemat setidaknya Rp73,9 triliun setiap tahun dari penurunan biaya pokok produksi listrik kita." uar Prabowo.
Penghematan tersebut berasal dari turunnya biaya pembangkitan setelah konsumsi BBM berkurang. Dalam sistem kelistrikan, biaya bahan bakar merupakan salah satu komponen terbesar pembangkit diesel. Ketika pembangkit surya mengambil porsi lebih besar, kebutuhan subsidi maupun biaya operasional pembangkitan berpotensi ikut turun.
Selain penghematan biaya produksi listrik, pemerintah juga menilai transisi menuju energi surya akan memperbaiki neraca energi nasional. Indonesia masih mengimpor sebagian kebutuhan BBM sehingga perubahan bauran energi dinilai dapat mengurangi tekanan terhadap devisa.
Keterkaitan antara EBT dan pengurangan impor energi menjadi salah satu benang merah dalam pidato tersebut. Pemerintah memandang investasi pada pembangkit surya tidak hanya berkaitan dengan isu lingkungan, tetapi juga menyentuh aspek ketahanan energi, efisiensi fiskal, hingga stabilitas neraca pembayaran.
Arah tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa pembangunan EBT dalam RAPBN 2027 diposisikan sebagai investasi jangka panjang.
Pemerintah mengaitkannya dengan upaya memperkuat kemandirian energi nasional melalui pemanfaatan sumber daya domestik yang tersedia sepanjang tahun. Dalam pidatonya, Prabowo menempatkan energi surya sebagai salah satu instrumen untuk membangun sistem energi yang lebih efisien, memperluas akses listrik di daerah, serta mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar impor.
CNBC Indonesia Research
(emb/emb)