10 K/L dengan Aset Tanah Terbesar: Ada KemenPU - Kepolisian
Jakarta, CNBC Indonesia - TKementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi instansi pemerintah dengan saldo aset tanah terbesar di Indonesia hingga 31 Desember 2025.
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2025 yang telah diaudit, nilai aset tanah Kementerian PU mencapai Rp765,3 triliun. Nilai tersebut lebih dari dua kali lipat dibandingkan instansi di posisi kedua, yakni Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) yang memiliki saldo aset tanah Rp349 triliun.
Di bawahnya terdapat Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan aset tanah senilai Rp212,8 triliun. Ketiga instansi tersebut menjadi pemilik saldo aset tanah terbesar di antara kementerian dan lembaga pemerintah pusat.
Aset Tanah Terkonsentrasi di Sedikit Instansi
Besarnya selisih antara tiga instansi teratas dengan kementerian maupun lembaga lain menunjukkan bahwa pengelolaan aset tanah pemerintah masih terkonsentrasi pada sektor tertentu.
Mayoritas berasal dari instansi yang mengelola infrastruktur, pendidikan, keamanan, sumber daya alam, serta kawasan strategis.
Berikut 15 kementerian dan lembaga dengan saldo aset tanah terbesar berdasarkan LKPP 2025 yang telah diaudit.
Di luar tiga besar, daftar tersebut juga diisi sejumlah kementerian dan lembaga yang mengelola aset dengan karakteristik berbeda. Mulai dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), hingga Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam).
Keberadaan lembaga-lembaga tersebut memperlihatkan bahwa aset tanah pemerintah tidak hanya tersebar pada proyek infrastruktur, tetapi juga mendukung kegiatan riset, pendidikan, pelayanan publik, pengelolaan kawasan industri, hingga administrasi pertanahan.
Infrastruktur Masih Mendominasi
Dominasi Kementerian PU tidak terlepas dari cakupan tugasnya yang mengelola jaringan jalan nasional, bendungan, irigasi, kawasan permukiman, serta berbagai aset penunjang pembangunan di seluruh Indonesia.
Sementara itu, Kemendiktisaintek berada di posisi kedua seiring luasnya aset tanah yang digunakan untuk perguruan tinggi negeri, laboratorium, kawasan pendidikan, dan fasilitas penelitian di berbagai daerah. Di sisi lain, besarnya saldo aset tanah Polri mencerminkan luasnya jaringan markas, pusat pendidikan, hingga fasilitas operasional yang tersebar di seluruh Indonesia.
Meski demikian, daftar tersebut juga memperlihatkan besarnya aset tanah yang dikelola sejumlah lembaga nonkementerian. BRIN, misalnya, masuk kelompok teratas berkat berbagai kawasan riset nasional, sedangkan BP Batam memiliki aset tanah yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan.
Apa yang Dimaksud Saldo Aset Tanah?
Saldo aset tanah merupakan nilai buku aset tanah yang tercatat dalam laporan keuangan kementerian dan lembaga pada akhir tahun anggaran. Angka tersebut merupakan bagian dari aset pemerintah pusat yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Karena merupakan nilai akuntansi, saldo aset tanah tidak sama dengan harga pasar tanah saat ini maupun nilai jual seluruh aset yang dimiliki masing-masing instansi.
Besarnya saldo aset tanah di berbagai kementerian dan lembaga memperlihatkan skala aset negara yang dikelola pemerintah pusat. Mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan tinggi, keamanan, riset, hingga kawasan ekonomi strategis, seluruhnya tercermin dalam neraca pemerintah melalui aset tanah yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.