Lengkap! Ini Kucuran Subsidi Pemerintah Rp 281 Triliun: Solar - Pupuk
Jakarta, CNBC Indonesia - Realisasi belanja subsidi pemerintah dalam APBN 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Nilainya mencapai Rp 281,76 triliun dari sebelumnya Rp 292,69 triliun.
Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), belanja subsidi itu turun Rp 10,93 triliun atau 3,74%.
Realisasi tersebut mencapai 91,50% dari anggaran belanja subsidi yang disiapkan dalam APBN 2025 sebesar Rp 307,93 triliun.
"Realisasi Belanja Subsidi TA 2025 mencapai Rp281.759.776.982.061 atau 91,50% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp307.931.929.010.000," sebagaimana tertulis dalam LKPP 2025.
Adapun rincian realisasi belanja subsidi pemerintah pada 2025 dan 2024 sebagai berikut:
Belanja subsidi terbesar tercatat pada subsidi elpiji sebesar Rp 82,91 triliun. Nilainya naik dari Rp 80,21 triliun pada 2024.
Subsidi listrik menyusul dengan realisasi sebesar Rp 81,04 triliun atau meningkat dari Rp 75,82 triliun pada tahun sebelumnya.
Sebaliknya, subsidi pupuk mengalami penurunan cukup dalam. Realisasinya turun 30,97% dari Rp 47,39 triliun menjadi Rp 32,71 triliun.
Penurunan juga terjadi pada subsidi bunga kredit program lainnya. Nilainya susut 24,18% dari Rp 41,78 triliun menjadi Rp 31,68 triliun.
Untuk subsidi minyak solar, realisasinya naik dari Rp 17,12 triliun menjadi Rp 17,58 triliun. Subsidi Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atau PPh-DTP juga meningkat 35,29% menjadi Rp 11,25 triliun dari sebelumnya Rp 8,31 triliun.
Kenaikan jauh lebih tinggi terjadi pada subsidi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atau PPN-DTP. Realisasinya melonjak 736,82% dari Rp 666,51 miliar menjadi Rp 5,58 triliun.
Subsidi Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah atau PPnBM-DTP juga melesat 1.659,50% menjadi Rp 2,43 triliun. Pada 2024, nilainya baru sebesar Rp 138,25 miliar.
Realisasi subsidi untuk PT Kereta Api Indonesia naik tipis dari Rp 4,60 triliun menjadi Rp 4,74 triliun. Sementara subsidi PT Pelayaran Nasional Indonesia turun dari Rp 3,20 triliun menjadi Rp 3,07 triliun.
Subsidi bunga KPR ikut berkurang menjadi Rp 3,75 triliun dari sebelumnya Rp 4,61 triliun. Subsidi minyak tanah juga turun dari Rp 4,47 triliun menjadi Rp 3,64 triliun.
Di sisi lain, subsidi bantuan uang muka perumahan meningkat 34,11% dari Rp 852,35 miliar menjadi Rp 1,14 triliun.
Sisanya terdiri dari subsidi PSO lainnya yang naik menjadi Rp 180,67 miliar, subsidi bunga atau subsidi margin Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang turun menjadi Rp 65,62 miliar, serta subsidi kredit resi gudang yang meningkat menjadi Rp 7,27 miliar.
Realisasi belanja subsidi tersebut dimanfaatkan untuk subsidi energi yang terdiri dari subsidi minyak solar, minyak tanah, elpiji, dan listrik.
Sementara subsidi nonenergi terutama digunakan untuk subsidi bunga KUR, subsidi bantuan uang muka perumahan, serta penyaluran pupuk bersubsidi.
Pemerintah menjelaskan realisasi belanja subsidi dipengaruhi oleh pergerakan harga minyak mentah Indonesia atau ICP, depresiasi nilai tukar rupiah, serta harga dan volume penyaluran BBM, elpiji, listrik, dan pupuk.
Penurunan belanja subsidi juga disebabkan oleh tertundanya pembayaran subsidi pupuk, subsidi energi, subsidi bunga kredit program, subsidi atas Cadangan Pangan Pemerintah, serta berakhirnya program subsidi imbal jasa penjaminan loss limit korporasi dan BUMN dalam rangka PEN Covid-19.
CNBC INDONESIA RESEARCH
(evw/evw)