Jutaan Warga AS Makin Susah, Bantuan Makan Dipangkas Demi Trump
Jakarta, CNBC Indonesia- Program bantuan pangan terbesar di Amerika Serikat mulai memasuki babak baru setelah pemerintahan Presiden Donald Trump mengubah skema pendanaannya melalui One Big Beautiful Bill Act (OBBBA).
Melansir The Economist, perubahan tersebut sudah terasa di berbagai negara bagian meski sebagian aturan utamanya baru berlaku dalam beberapa tahun mendatang.
Perubahan itu menyasar Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), program bantuan pangan yang selama ini dikenal sebagai food stamps. Sekitar satu dari sembilan warga Amerika menerima bantuan melalui SNAP. Sekitar 70% penerimanya merupakan lansia, anak-anak, atau penyandang disabilitas.
Salah satu kisah yang diangkat The Economist berasal dari Tucson, Arizona. Wayne Zhang rutin membawa ayahnya yang berusia 92 tahun ke bank makanan yang dikelola Interfaith Community Services. Ayahnya, Youde Zhang, mengidap demensia dan menerima bantuan SNAP. Nilai bantuan bulanannya turun dari US$293 menjadi US$161 sehingga keluarga harus mencari tambahan bahan pangan dari lembaga amal.
Kasus tersebut mulai banyak ditemukan di berbagai wilayah. Menurut laporan itu, jumlah peserta SNAP telah turun sekitar 12% atau sekitar lima juta orang sejak reformasi mulai diterapkan.
OBBBA memang dirancang untuk memangkas pengeluaran pemerintah federal terhadap SNAP sekitar 20% dalam sepuluh tahun ke depan. Pemangkasan tersebut menjadi salah satu sumber pembiayaan untuk paket pemotongan pajak yang diusung pemerintahan Trump.
Undang-undang itu mengubah program melalui tiga jalur utama.
Pertama, syarat bekerja diperluas ke kelompok penerima yang sebelumnya memperoleh pengecualian, termasuk veteran dan tunawisma. Sebagian penerima kehilangan kelayakan setelah aturan baru diterapkan, sementara sebagian lainnya keluar dari program.
Kedua, porsi biaya administrasi yang ditanggung pemerintah negara bagian meningkat. Mulai Oktober tahun ini, negara bagian akan membayar 75% biaya operasional SNAP, naik dari sebelumnya 50%.
Perubahan terbesar berada pada mekanisme pembiayaan manfaat program. Selama puluhan tahun pemerintah federal menanggung seluruh nilai bantuan yang diterima masyarakat. Mulai 2027, negara bagian dengan tingkat kesalahan administrasi tertentu diwajibkan ikut membayar sebagian manfaat SNAP yang disalurkan kepada penerima.
Besaran kontribusi negara bagian berkisar antara 5% hingga 15%, bergantung pada tingkat kesalahan dalam menentukan kelayakan maupun besaran bantuan. Berdasarkan perhitungan Center on Budget and Policy Priorities (CBPP), hampir separuh negara bagian berpotensi menanggung tambahan biaya sedikitnya US$100 juta setiap tahun.
Perhitungan kesalahan administrasi menjadi persoalan tersendiri. Besaran bantuan SNAP dihitung berdasarkan komposisi anggota keluarga dan pendapatan bersih rumah tangga. Perubahan sederhana, seperti jam kerja yang berubah atau mahasiswa yang sementara kembali tinggal bersama orang tua, dapat mengubah besaran bantuan sehingga meningkatkan peluang terjadinya kesalahan pencatatan.
Kondisi tersebut membuat pemerintah negara bagian berlomba menekan tingkat kesalahan. Banyak daerah memperketat proses verifikasi dengan meminta dokumen tambahan serta memperpanjang tahapan administrasi.
Langkah tersebut memunculkan risiko baru. Masyarakat yang sebenarnya masih memenuhi syarat bisa kehilangan akses karena proses administrasi menjadi lebih rumit.
Arizona menjadi salah satu contoh yang dibahas. Badan kesejahteraan negara bagian memangkas sekitar 5% tenaga kerjanya pada 2025. Setelah itu jumlah peserta SNAP turun hampir setengahnya. Direktur lembaga tersebut, Michael Wisehart, mengatakan Arizona bergerak lebih cepat dibandingkan negara bagian lain dalam menyesuaikan aturan baru sehingga menurutnya fase awal penyesuaian telah dilewati dan jumlah peserta mulai menuju kondisi yang lebih stabil.
Tekanan anggaran mulai dirasakan banyak pemerintah daerah. National Governors Association bersama sejumlah organisasi pemerintah negara bagian telah meminta agar penerapan skema pembagian biaya ditunda hingga 2030. Permintaan itu datang dari negara bagian yang dipimpin Partai Republik maupun Demokrat.
Dalam sebuah forum National Governors Association, Senator Partai Republik dari Oklahoma, Paul Rosino, mengaku pemerintah daerah mengalami kepanikan saat rincian OBBBA diumumkan. Menurutnya, negara bagian membutuhkan waktu lebih panjang untuk memperbaiki tingkat kesalahan administrasi agar tidak terburu-buru mengambil keputusan yang berpotensi menambah kekeliruan.
Sebagian negara bagian mulai mengalokasikan anggaran untuk memperbarui sistem pendeteksi kesalahan. Ohio memilih menginvestasikan jutaan dolar untuk meningkatkan sistem administrasi. Daerah lain menambah jumlah pegawai guna mempercepat proses verifikasi.
Ujian terbesar kemungkinan muncul ketika Amerika memasuki resesi berikutnya. Pada periode tersebut jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan pangan biasanya meningkat, sementara penerimaan pajak negara bagian melemah. Tekanan terhadap anggaran daerah akan semakin besar karena mereka kini ikut menanggung pembiayaan SNAP.
Survei terhadap administrator SNAP memperlihatkan sekitar 11% responden bahkan memasukkan kemungkinan keluar dari program sebagai salah satu risiko yang perlu dipertimbangkan apabila tekanan fiskal semakin berat.
CNBC Indonesia Research
(emb/emb) Add
as a preferred
source on Google