Di Balik Gerakan 'Kecoak', Apa yang Salah dengan Pendidikan India?

Jakarta, CNBC Indonesia - India tengah dihantam gelombang protes terkait isu pendidikan. Demo "Cockroach" (kecoak) merebak  setelah kaum muda disebut seperti kecoak dalam komentar yang memicu kemarahan publik. Alih-alih menjadi hinaan, istilah tersebut diubah menjadi simbol perlawanan dan ketahanan generasi muda India terhadap tekanan ekonomi dan sosial.

Gelombang protes yang digerakkan anak muda India kini berubah menjadi ancaman politik terbesar bagi Perdana Menteri Narendra Modi pada periode ketiganya.

Berawal dari skandal kebocoran soal ujian masuk kedokteran (NEET) yang memengaruhi lebih dari 2 juta peserta, gerakan Cockroach Janta Party (CJP) menjelma menjadi simbol kekecewaan generasi muda terhadap sistem pendidikan, tingginya pengangguran, dan lemahnya akuntabilitas pemerintah.

Gerakan yang awalnya lahir sebagai satire di media sosial itu kini berhasil menggalang jutaan pendukung dan menggelar aksi besar di New Delhi.

Ribuan demonstran menuntut Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan mundur, reformasi sistem ujian nasional, serta keadilan bagi para mahasiswa yang terdampak kebocoran soal. Bentrokan dengan aparat keamanan yang menggunakan gas air mata dan pentungan justru memperbesar dukungan publik terhadap gerakan tersebut.

Baca: China Satu-Satunya Negara di Dunia Punya Sarjana Logam Tanah Jarang

Ricuh pendukung partai kecoa saat demonstrasi menuntut pengunduran diri Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan karena kebocoran kertas ujian, dekat Jantar Mantar, New Delhi, India, Senin (20/7/2026). (REUTERS/Adnan Abidi) Foto: REUTERS/Adnan Abidi

Pengamat menilai isu kebocoran ujian hanyalah pemicu.

Di baliknya, kemarahan anak muda dipicu oleh sulitnya mendapatkan pekerjaan, tingginya biaya pendidikan, dan menurunnya kepercayaan terhadap institusi negara. Kondisi ini membuat protes berkembang menjadi tantangan politik paling serius bagi pemerintahan Modi sejak memenangkan masa jabatan ketiganya

Pendidikan di India

Sekitar 65% penduduk India berusia di bawah 35 tahun. Populasi muda ini bertahun-tahun dipandang sebagai modal terbesar India untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyalip banyak negara.

Namun, dalam beberapa hari terakhir, puluhan ribu anak muda justru memenuhi jalanan New Delhi. Demonstrasi yang awalnya berlangsung damai berujung bentrok dengan polisi, disertai penggunaan gas air mata.

 

Ricuh pendukung partai kecoa saat demonstrasi menuntut pengunduran diri Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan karena kebocoran kertas ujian, dekat Jantar Mantar, New Delhi, India, Senin (20/7/2026). (REUTERS/Anushree Fadnavis) Foto: REUTERS/Anushree Fadnavis

 

Sekilas tuntutannya sederhana, yakni meminta Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan mundur. Namun di balik tuntutan tersebut, para demonstran menilai ada persoalan yang jauh lebih besar, yaitu sistem pendidikan yang dinilai gagal mengimbangi besarnya bonus demografi.

Bukan Sekadar Minta Menteri Mundur

Gerakan ini dipimpin kelompok bernama Cockroach Janta Party, yang berawal dari meme di media sosial pada Mei lalu. Nama "cockroach" atau kecoak muncul setelah Ketua Mahkamah Agung India dinilai menyamakan para penganggur muda dengan serangga tersebut.

Gerakan itu kemudian berkembang menjadi aksi nyata. Akun Instagram mereka mengumpulkan sekitar 24 juta pengikut, sementara aktivis lingkungan Sonam Wangchuk memulai aksi mogok makan untuk menuntut reformasi pendidikan. Pada hari ke-21 aksinya, Wangchuk dibawa paksa ke rumah sakit oleh aparat berpakaian sipil.

Di lokasi demonstrasi, Yash Mishra, demonstran berusia 28 tahun yang juga menjalani mogok makan, menggambarkan pendidikan sebagai kebutuhan dasar.

"Pendidikan itu ibarat air. Kebutuhan dasar yang seharusnya bisa dinikmati setiap orang," ujarnya, dikutip dari The Economist.

Baca: Ngeri! 1 dari 4 Anak Muda di Negara Eropa Ini Menganggur

Tuntutan serupa juga datang dari Rahul Gandhi, pemimpin Partai Kongres. Ia meminta Dharmendra Pradhan mundur dan menuding pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi telah "merusak masa depan anak muda India."

Meski demikian, Dharmendra Pradhan menolak mundur. Dalam unggahan di platform X pada 21 Juli, ia menjanjikan "answers, reforms and accountability", tetapi tidak mengabulkan tuntutan pengunduran dirinya.

Bonus Demografi yang Mulai Dipertanyakan

Besarnya demonstrasi tidak lepas dari kondisi generasi muda India sendiri.

Sekitar 65% penduduk India berusia di bawah 35 tahun. Namun hampir 25% anak mudanya tidak sedang kuliah, bekerja, maupun mengikuti pelatihan, sehingga berisiko kehilangan momentum memasuki pasar kerja.

Di sisi lain, pemerintah sebenarnya telah menetapkan target belanja pendidikan publik sebesar 6% terhadap PDB. Namun realisasinya masih berada di kisaran 4%, membuat banyak pihak menilai investasi terhadap sumber daya manusia belum sejalan dengan ambisi ekonomi India.

Kondisi tersebut membuat bonus demografi yang selama ini dianggap sebagai keunggulan mulai dipertanyakan. Jumlah penduduk usia produktif memang besar, tetapi tanpa sistem pendidikan yang mampu menyiapkan mereka, keunggulan tersebut sulit diubah menjadi pertumbuhan ekonomi.

Masuk Universitas Makin Sulit

Persaingan masuk perguruan tinggi, terutama fakultas kedokteran dan kampus-kampus elite, menjadi semakin ketat sekaligus mahal.

Tekanan itu diperparah oleh maraknya kebocoran soal ujian masuk. Pada Mei lalu, pemerintah membatalkan ujian masuk sekolah kedokteran yang diikuti sekitar 2,2 juta peserta setelah ditemukan dugaan kebocoran soal. Banyak peserta mengaku telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mempersiapkan ujian tersebut.

India telah mencatat hampir 100 kasus kebocoran soal ujian dalam satu dekade terakhir. Namun, hanya dua pelaku yang berujung pada vonis bersalah.

Di tengah kompetisi yang sangat ketat, dampaknya tidak hanya dirasakan secara akademis. Gerakan Cockroach Janta Party menyebut sedikitnya 20 mahasiswa mengakhiri hidup setelah kebocoran soal ujian pada Mei lalu. Di sisi lain, tingkat penerimaan di sejumlah kampus terbaik India umumnya bahkan di bawah 1%, membuat tekanan terhadap pelajar semakin besar.

Masalahnya Bukan Cuma Kebocoran Soal

Di satu sisi, India berhasil membawa anak-anak masuk ke pendidikan formal sejak usia lebih dini. Pada 2023, sekitar 60,3% anak berusia lima tahun sudah berada di jenjang sekolah dasar. Angka ini tergolong tinggi dibanding banyak negara lain.

Namun transisi ke jenjang berikutnya tidak berjalan sebaik itu. Hanya 33% penduduk berusia 15-19 tahun yang masih menempuh pendidikan menengah atas. Angka tersebut menjadi salah satu yang terendah dibanding negara-negara dalam basis data OECD.

Baca: 10 Negara Top Ekonomi Rajin Belanja untuk Pendidikan, RI Terendah

 

Jalur pendidikan vokasi juga masih sangat terbatas. Hanya 1,9% kelompok usia 15-19 tahun yang mengikuti pendidikan vokasi, jauh di bawah rata-rata OECD yang mencapai 23,1%. Artinya, pilihan pendidikan setelah sekolah dasar masih relatif sempit bagi banyak anak muda India.

Tekanan juga terlihat di ruang kelas. Rasio murid terhadap guru di sekolah dasar mencapai 27,2 siswa per guru, sementara rata-rata OECD hanya 13,4. Semakin banyak siswa yang ditangani satu guru, semakin besar tantangan menjaga kualitas pembelajaran.

Data OECD juga menunjukkan India masih belum menjadi tujuan utama mahasiswa internasional. Pada 2023, mahasiswa asing hanya mencakup 0,1% dari seluruh mahasiswa pendidikan tinggi, jauh di bawah rata-rata OECD sebesar 11,5%.

Gambaran tersebut menunjukkan persoalannya bukan hanya akses pendidikan. Tantangan juga muncul pada kapasitas sistem, kualitas pembelajaran, hingga daya tarik pendidikan tinggi India di tingkat global.

Jumlah anak muda memang tidak pernah menjadi persoalan bagi India. Tantangan berikutnya adalah memastikan mereka memperoleh pendidikan yang cukup baik untuk mengubah bonus demografi menjadi kekuatan ekonomi, bukan sekadar potensi yang belum terwujud.

 

(mae/mae) Add as a preferred
source on Google