3 Bulan Perang Iran: Diplomasi Trump Paksa Sekutu Pilih Jalur Belakang
Jakarta, CNBC Indonesia- Ancaman Presiden AS Donald Trump kepada Iran pada awal April lalu membuat sejumlah ibu kota di Eropa panik.
Kalimat "a whole civilization will die tonight" memicu pertanyaan yang selama ini nyaris tak pernah muncul secara terbuka di antara sekutu Washington, apakah Amerika sedang mempertimbangkan opsi nuklir.
Menurut laporan investigasi Reuters, pemerintah Eropa langsung mencoba mencari penjelasan melalui jalur resmi diplomatik Amerika Serikat. Masalahnya, pejabat di United States Department of State justru disebut tidak memahami apa maksud Trump dan arah kebijakan yang sedang disiapkan Gedung Putih.
Di situlah kegelisahan sekutu AS mulai membesar. Kekhawatiran mereka bukan cuma soal Iran. Diplomat Eropa yang diwawancarai Reuters menyebut Rusia berpotensi memakai momentum tersebut untuk menaikkan tensi perang Ukraina. Risiko eskalasi nuklir di dua kawasan sekaligus mulai dibahas serius di lingkaran diplomatik Barat.
Reuters menggambarkan kondisi ini sebagai kerusakan paling besar dalam sistem diplomasi Amerika modern. Negara-negara mitra Washington kesulitan membaca sinyal kebijakan karena banyak pos diplomatik kosong, komunikasi antar lembaga tersendat, dan keputusan luar negeri terkonsentrasi pada lingkaran kecil di sekitar Trump.
Profesor sejarah internasional Universitas Oxford Margaret MacMillan menilai kapasitas diplomasi Amerika sedang terkikis. Dalam situasi global yang rapuh, kemampuan membangun hubungan, mencegah perang, dan menyusun kesepakatan internasional menjadi jauh lebih lemah.
Pemerintahan Trump membantah tudingan tersebut. Juru bicara State Department Tommy Pigott mengatakan perubahan itu justru membuat diplomasi AS lebih efisien dan mempercepat pengambilan keputusan.
Namun data yang dikutip Reuters menunjukkan gambaran berbeda. Dari 195 posisi duta besar Amerika Serikat di seluruh dunia, 109 masih kosong. Banyak kedutaan kini dipimpin pejabat sementara atau chargé d'affaires, bukan duta besar penuh yang mendapat konfirmasi Senat.
Kondisi paling sensitif terlihat di kawasan Timur Tengah. Lima dari tujuh negara yang berbatasan dengan Iran tidak memiliki duta besar AS. Empat dari enam negara Teluk juga mengalami hal serupa.
Mantan Dubes AS untuk Uni Emirat Arab Barbara Leaf menyebut situasi tersebut berbahaya dalam kondisi perang terbuka. Menurut dia, misi diplomatik seharusnya diperkuat saat konflik berlangsung, bukan malah kehilangan kepemimpinan.
Reuters juga menemukan bahwa banyak negara sekutu mulai meninggalkan jalur diplomasi formal. Mereka memilih membangun akses langsung ke orang-orang yang dianggap dekat dengan Trump.
Nama yang paling sering muncul adalah Jared Kushner dan pengusaha properti Steve Witkoff. Keduanya disebut menjadi saluran utama komunikasi beberapa negara untuk membaca arah Gedung Putih, meski Kushner tidak memegang jabatan resmi pemerintahan dan Witkoff tidak memiliki latar belakang diplomatik.
Korea Selatan bahkan disebut melewati negosiator perdagangan resmi AS dan langsung membangun komunikasi dengan Kepala Staf Gedung Putih Susie Wiles ketika menghadapi tarif impor 25% dari Trump.
Sementara Jepang memakai jalur yang lebih tidak biasa. Reuters melaporkan pemerintahan Tokyo memanfaatkan pendiri SoftBank, Masayoshi Son, sebagai penghubung informal ke Trump.
Mantan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba mengakui akses langsung ke Trump dianggap penting karena keputusan kebijakan luar negeri sangat tersentralisasi di satu orang.
Perubahan besar lain terjadi di tubuh birokrasi diplomatik Amerika sendiri. Menteri Luar Negeri Marco Rubio pada 2025 meluncurkan restrukturisasi besar State Department. Sekitar 3.000 pegawai keluar dari lembaga tersebut. Hampir separuh diberhentikan, sisanya menerima skema buyout.
Pada Desember tahun lalu, sekitar 30 duta besar dipanggil pulang secara mendadak. Banyak diplomat senior menyebut langkah itu sebagai "Saturday Night Massacre", istilah yang identik dengan pemecatan massal era Watergate.
Perubahan komposisi diplomat juga sangat tajam. Selama hampir 50 tahun terakhir, diplomat karier biasanya mengisi 57%-74% posisi duta besar AS. Dalam periode kedua Trump, Reuters mencatat diplomat karier hanya sekitar 9% dari total penunjukan baru.
Situasi tersebut memunculkan persoalan lain: hilangnya keahlian teknis dalam negosiasi internasional.
Reuters mengungkap dalam pembicaraan nuklir Iran di Jenewa, tim AS yang dipimpin Witkoff datang tanpa membawa spesialis nuklir senior. Sejumlah diplomat Eropa mengatakan mereka sampai harus menjelaskan detail dasar soal pengayaan uranium kepada delegasi Amerika.
Mantan diplomat AS Nate Swanson yang pernah terlibat dalam perjanjian nuklir Iran 2015 juga mengatakan masukan teknis dari para ahli mulai diabaikan.
Kelompok pengawas senjata di Washington, Arms Control Association, menilai sejumlah pernyataan Witkoff soal teknologi nuklir Iran mengandung banyak kesalahan teknis.
Di tengah kekacauan itu, sekutu Amerika mulai mengubah strategi menghadapi Trump. Banyak pemerintah memilih diam ketimbang bereaksi keras terhadap ancaman publik Gedung Putih.
Inggris, Prancis, dan Jerman sempat menyusun pernyataan bersama yang keras setelah Trump mengancam Iran. Namun dokumen itu urung dirilis karena mereka khawatir respons terbuka justru memperpanjang konflik dan memicu pemboman lanjutan.
Beberapa diplomat Eropa menyebut pendekatan ini sebagai "Merkel method", merujuk gaya mantan Kanselir Jerman Angela Merkel pada periode pertama Trump, menahan respons publik sambil menjaga kepentingan nasional tetap aman.
CNBCÂ Indonesia Research
(emb/luc) Addsource on Google