Lengkap! Poin Penting Pidato Prabowo di DPR: Target Ekonomi - Tambang

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto berpidato tentang arah besar kebijakan ekonomi dan fiskal Indonesia dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19, Rabu (20/5/2026).

Pidato tersebut disampaikan dalam rangka pembicaraan pendahuluan RAPBN 2027. Prabowo menekankan bahwa APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara, melainkan alat perjuangan untuk melindungi rakyat, memperkuat ekonomi nasional, dan memastikan kekayaan Indonesia benar-benar dinikmati masyarakat.

Di tengah tekanan geopolitik global, perang di sejumlah kawasan, serta risiko kebocoran kekayaan nasional, pemerintah menegaskan perlunya tata kelola ekonomi yang lebih kuat, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam, ekspor, devisa hasil ekspor, pangan, energi, dan industrialisasi.

Untuk asumsi dasar ekonomi makro 2027, pemerintah menargetkan ekonomi tetap tumbuh lebih tinggi dengan inflasi terkendali, sementara nilai tukar rupiah dan harga energi masih dijaga dalam rentang yang realistis di tengah ketidakpastian global.

Sementara untuk sasaran pembangunan 2027, pemerintah menargetkan peningkatan kesejahteraan rakyat tercermin dari penurunan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan, serta perbaikan kualitas sumber daya manusia, kesejahteraan petani, dan penciptaan lapangan kerja formal.

Berikut ini adalah poin-poin penting dari pidato Presiden Prabowo Subianto di DPR.

Arah Besar APBN dan Tantangan Global

• Indonesia sedang menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi yang penuh konflik, ketegangan, serta ketidakpastian.
• Perang di Eropa dan Timur Tengah tetap berdampak besar terhadap kehidupan ekonomi Indonesia, meskipun secara geografis jauh dari Tanah Air.
• APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara, melainkan alat perjuangan untuk melindungi rakyat dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.
• APBN menjadi instrumen untuk memastikan setiap warga negara bisa hidup lebih sejahtera.
• Arah kebijakan ekonomi dan fiskal perlu disampaikan langsung karena situasi global menuntut kesiapan negara yang lebih kuat.

Kembali ke Pasal 33 UUD 1945

• Pasal 33 UUD 1945 menjadi dasar penting arah ekonomi nasional.
• Sumber daya alam harus dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
• Sistem ekonomi tidak boleh hanya membuat kekayaan dinikmati kelompok kuat, sementara rakyat kecil tertinggal.
• Bumi, air, dan kekayaan alam Indonesia harus benar-benar memberi manfaat bagi seluruh rakyat.
• Harapan rakyat dinilai sederhana, yakni hidup layak, bisa makan cukup, menyekolahkan anak, mendapat layanan kesehatan, dan memiliki pekerjaan dengan penghasilan memadai.

Kekayaan Alam dan Rendahnya Penerimaan Negara

• Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam besar, mulai dari sawit, batu bara, nikel, tembaga, logam tanah jarang, hingga kekayaan laut.
• Tiga komoditas strategis, yakni sawit, batu bara, dan ferro alloy, menghasilkan devisa sekitar US$65 miliar atau sekitar Rp1.100 triliun per tahun.
• Penerimaan negara Indonesia masih terlalu rendah dibandingkan negara lain, meskipun Indonesia merupakan negara G20 dan memiliki sumber daya alam besar.
• Rasio penerimaan Indonesia hanya sekitar 11% hingga 12% terhadap PDB.
• Rasio tersebut lebih rendah dibandingkan Meksiko sekitar 25%, India sekitar 20%, Filipina sekitar 21%, dan Kamboja sekitar 15% terhadap PDB.
• Indonesia perlu melakukan introspeksi karena kekayaan alam yang besar belum sepenuhnya tercermin dalam penerimaan negara.

Kebocoran Kekayaan Nasional

• Kebocoran kekayaan nasional terjadi melalui praktik under invoicing, under accounting, transfer pricing, penyelundupan, dan pelarian devisa hasil ekspor.
• Praktik tersebut membuat kekayaan Indonesia tidak sepenuhnya tinggal di dalam negeri.
• Potensi kebocoran yang bisa diselamatkan diperkirakan mencapai US$150 miliar per tahun.
• Kebocoran ini menjadi salah satu alasan penerimaan negara belum optimal, meskipun ekspor Indonesia besar.
• Perbedaan antara nilai ekspor yang dilaporkan di dalam negeri dan data yang tercatat di negara tujuan menjadi salah satu persoalan yang disorot.

Aturan Baru Ekspor Sumber Daya Alam

• Pemerintah menerbitkan aturan baru terkait tata kelola ekspor sumber daya alam.
• Penjualan komoditas sumber daya alam seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan ferro alloy akan diwajibkan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal.
• Kebijakan tersebut ditujukan untuk memperkuat pengawasan ekspor komoditas.
• Praktik under invoicing, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor akan diberantas melalui pengawasan yang lebih ketat.
• Kebijakan ini diarahkan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.
• Negara harus mengetahui secara rinci berapa sumber daya alam yang dijual dan berapa nilai sebenarnya.

Penguatan Devisa Hasil Ekspor

• Kebijakan devisa hasil ekspor atau DHE akan diperkuat, terutama dari sektor sumber daya alam.
• Hasil ekspor komoditas Indonesia harus memberi manfaat lebih besar bagi ekonomi domestik.
• Kekayaan alam tidak boleh lagi dikelola tanpa pengawasan dan kendali memadai.
• Hasil ekspor tidak cukup hanya besar di atas kertas, tetapi juga harus benar-benar kembali dan berputar di dalam negeri.

Peran Swasta dan Ekonomi Jalan Tengah

• Penguatan peran negara dalam sumber daya alam bukan berarti menolak sektor swasta.
• Sektor swasta tetap dibutuhkan sebagai motor ekonomi yang dinamis, inovatif, berani mengambil risiko, dan memiliki kemampuan manajerial kuat.
• Ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah.
• Model ini menggabungkan peran negara, pemerataan, mekanisme pasar, inovasi, persaingan, dan semangat gotong royong.
• Peran swasta perlu diperbesar, tetapi dengan tata kelola yang benar dan tidak merugikan kepentingan nasional.
• Iklim usaha harus diperbaiki agar pengusaha tidak terhambat birokrasi yang lambat dan berbelit.

Kredit, Himbara, dan Pengusaha Muda

• Bank-bank Himbara diminta lebih patriotik dan tidak hanya memberi kredit kepada kelompok besar yang sama.
• Masyarakat kecil tidak semestinya membayar bunga lebih tinggi dibandingkan pengusaha besar.
• Bunga kredit bagi rakyat kecil perlu diturunkan.
• Pendidikan kewirausahaan untuk anak-anak muda akan didorong.
• Kredit startup akan diperkuat agar lebih banyak anak muda bisa tumbuh menjadi pengusaha baru.
• Anak muda tidak hanya diarahkan menjadi ASN, tetapi juga didorong berani masuk ke dunia usaha.

Swasembada Pangan dan Pupuk

• Swasembada pangan menjadi salah satu program utama pemerintah.
• Cadangan beras pemerintah naik dari 3,25 juta ton pada Desember menjadi 5,3 juta ton per 10 Mei.
• Produksi pangan disebut mencapai level tertinggi dalam sejarah Republik Indonesia.
• Harga pupuk telah diturunkan 20% agar petani bisa mendapatkan pupuk dalam jumlah cukup.
• Pupuk subsidi harus dijaga agar tidak diselewengkan.
• Keberhasilan di sektor pangan harus memperkuat kepercayaan diri Indonesia, tetapi tetap tidak boleh membuat pemerintah lengah.

Program Makan Bergizi Gratis

• Program Makan Bergizi Gratis atau MBG sudah dinikmati 62,4 juta penerima setiap hari.
• Penerima MBG mencakup 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868.000 ibu hamil.
• MBG juga akan diberikan kepada 500.000 lansia yang hidup sendiri dan membutuhkan bantuan.
• Pengelolaan MBG masih memiliki kekurangan yang harus diperbaiki.
• Sebanyak 3.000 dapur bermasalah sudah ditutup.
• DPR, kepala daerah, dan pejabat terkait diminta ikut mengawasi dapur MBG.
• Program sebesar ini tidak boleh dikelola secara sembarangan karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

Hilirisasi dan Industrialisasi

• Industrialisasi dan hilirisasi sumber daya alam menjadi agenda penting pemerintah.
• Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar negara lain.
• Indonesia harus mampu memproduksi mobil, motor, televisi, komputer, hingga telepon genggam sendiri.
• Nikel, bauksit, batu bara, dan komoditas lain harus diolah di dalam negeri agar memberi nilai tambah lebih besar.
• Hilirisasi penting untuk menciptakan lapangan kerja dan memperkuat daya beli masyarakat.
• Sumber daya alam tidak boleh lagi diekspor dalam bentuk mentah tanpa memberi manfaat maksimal bagi ekonomi domestik.

Lapangan Kerja dan Koperasi Merah Putih

• Program MBG telah menciptakan 1,8 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur.
• Realisasi investasi dalam dan luar negeri pada 2025 menciptakan 2,7 juta lapangan kerja baru.
• Koperasi Merah Putih ditargetkan menjadi motor ekonomi desa dan rantai pasok nasional.
• Sebanyak 1.061 koperasi sudah beroperasi.
• Pemerintah menargetkan 20.000 koperasi beroperasi pada Agustus.
• Pada akhir tahun, jumlah koperasi ditargetkan mencapai lebih dari 60.000.
• Koperasi akan membuat uang lebih banyak berputar di desa, kecamatan, dan kabupaten.
• Koperasi menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi rakyat dari bawah.

Reformasi Birokrasi dan Bea Cukai

• Reformasi birokrasi diperlukan agar pelayanan publik lebih cepat dan tidak menghambat dunia usaha.
• Bea Cukai menjadi salah satu lembaga yang mendapat sorotan keras.
• Pimpinan Bea Cukai diminta diganti jika tidak mampu memperbaiki kinerja.
• Perizinan usaha dan amdal yang memakan waktu terlalu lama dinilai memalukan dan harus dibenahi.
• Pelayanan publik yang lambat akan menghambat investasi dan penciptaan lapangan kerja.
• Jajaran menteri diminta menertibkan birokrasi di bawahnya agar tidak membuat aturan tambahan yang menghambat pelaksanaan kebijakan.

Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi

• Tidak ada negara maju tanpa birokrasi kuat dan kepastian hukum.
• Gaji hakim telah dinaikkan hingga 300% sebagai bagian dari upaya memperkuat institusi hukum yang bersih.
• Pejabat, aparat, dan ASN diperingatkan agar tidak melakukan korupsi.
• Teknologi, satelit, dan radar akan digunakan untuk mengawasi aset, lahan, serta potensi penyimpangan kekayaan.
• TNI dan Polri diminta tidak mencemarkan nama institusi serta tetap berpihak kepada rakyat.
• Masyarakat diminta merekam dan melaporkan jika menemukan aparat yang bertindak tidak benar.
• Sebagian besar ASN dinilai baik, tetapi oknum yang merusak harus ditindak.

Energi dan Pengurangan Impor BBM

• Produksi energi alternatif akan dipercepat.
• Energi alternatif yang disiapkan antara lain solar dari sawit, bensin dari sawit, serta energi dari batu bara dan biomassa.
• Produksi listrik tenaga surya ditargetkan mencapai 100 GW dalam tiga tahun.
• Konversi kendaraan berbahan bakar BBM menjadi kendaraan listrik akan didorong.
• Langkah ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM dan menghemat devisa.
• Pengurangan impor energi penting agar Indonesia tidak terus tertekan oleh kebutuhan valuta asing.

Pesan Demokrasi dan Oposisi

• Demokrasi membutuhkan kritik dan check and balance.
• Partai yang berada di luar pemerintahan, khususnya PDI Perjuangan, memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi.
• Setiap pemimpin harus siap dikritik dan setiap eksekutif harus diawasi.
• Kritik dari oposisi menjadi bagian penting dalam memperbaiki jalannya pemerintahan.
• Perbedaan posisi politik tidak boleh menghambat objektivitas dalam menjalankan pemerintahan, termasuk dalam urusan proyek atau tender yang dimenangkan secara benar.

CNBC INDONESIA RESEARCH

[email protected]

(evw/evw) Add as a preferred
source on Google