Trump Dituding Insider Trading, Seberapa Kuat Buktinya?
Jakarta, CNBC Indonesia - Rentetan anomali transaksi di pasar keuangan dan platform prediksi kembali memicu pertanyaan terkait potensi kebocoran informasi menjelang keputusan krusial Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Berdasarkan data bursa yang dihimpun dari berbagai laporan keuangan global, termasuk analisis yang mencakup aktivitas pasar berjangka, terdapat pola berulang di mana volume perdagangan melonjak tajam hanya beberapa menit hingga beberapa jam sebelum kebijakan penting diumumkan.
Di tengah tingginya tensi geopolitik, khususnya eskalasi konflik di Iran yang berdampak langsung pada harga energi global, fenomena ini menimbulkan diskursus mengenai transparansi dan potensi penyalahgunaan informasi non-publik oleh pihak-pihak tertentu.
Jejak Transaksi Janggal di Berbagai Instrumen Investasi
Salah satu indikasi paling mencolok terjadi pada pasar komoditas  menjelang akhir Maret. Data menunjukkan adanya aliran dana masif sebesar US$580 juta yang masuk ke kontrak berjangka minyak mentah dalam waktu yang sangat singkat.
Lonjakan volume transaksi ini terjadi tanpa didahului oleh rilis data ekonomi atau berita publik apa pun. Menariknya, sekitar 16 menit pasca anomali transaksi tersebut, Presiden Trump secara resmi mengumumkan penundaan serangan terhadap sejumlah infrastruktur energi di Iran pada 26 Maret 2026.
Pola transaksi spesifik ini tidak hanya terbatas pada pasar komoditas tradisional, tetapi juga merambah ke platform prediksi pasar.
Sehari sebelum konflik bersenjata dengan Iran dimulai pada 28 Februari 2026, analisis dari berbagai media mencatat lonjakan aktivitas dari ratusan akun anonim di platform Polymarket yang secara agresif bertaruh pada kemungkinan terjadinya serangan militer AS.
Kejadian serupa juga terekam pada awal Januari 2026, ketika seorang spekulan berhasil melipatgandakan modal dari US$32 ribu menjadi lebih dari US$400 ribu dengan memprediksi secara akurat penangkapan Nicolás Maduro di Venezuela, hanya beberapa jam sebelum pengumuman resmi pemerintah.
Pada tahun sebelumnya, pasar saham juga mencatat lonjakan transaksi beli yang tidak wajar beberapa saat sebelum pemerintah mengumumkan penundaan 90 hari untuk kebijakan tarif impor yang saat itu tengah menekan pasar.
 Foto: Volume transaksi Futures minyak mentah berdasarkan menit (dok. Yahoo Finance) |
Keterkaitan Entitas Bisnis dan Lingkaran Dalam
Di luar aktivitas pasar keuangan yang anonim, publikasi media juga menyoroti manuver bisnis yang melibatkan keluarga serta lingkaran terdekat pemerintahan. Perhatian tertuju pada proyek mata uang kripto yang dikelola oleh keluarga Trump, yang dilaporkan telah menghasilkan nilai miliaran dolar.
Beberapa investor dalam proyek tersebut diketahui mencakup tokoh kripto internasional yang memiliki riwayat penyelesaian kasus penipuan dengan otoritas bursa AS, serta pihak asing yang tengah melakukan lobi di Washington terkait regulasi chips dan AI.
Ekspansi bisnis keluarga juga menyentuh sektor pertahanan, di mana putra presiden dilaporkan memiliki investasi pada perusahaan teknologi drone yang sedang bersaing memperebutkan kontrak pengadaan dengan Pentagon.
Sementara itu, Jared Kushner, yang turut menjabat sebagai utusan untuk isu Iran, diketahui sedang berupaya menghimpun dana investasi dalam jumlah besar untuk firma ekuitas swastanya dari sejumlah pemerintah di kawasan Teluk Persia yang terdampak langsung oleh konflik.
Dinamika ini beririsan dengan catatan pemberian grasi kepresidenan kepada lebih dari 70 donatur dan sekutu politik yang sebelumnya terjerat kasus kejahatan finansial hukum kerah putih, termasuk satu individu yang mendapat pengampunan setelah keluarganya menyumbangkan dana US$ 3,5 juta kepada komite aksi politik pendukung.
Restrukturisasi Lembaga Pengawasan Hukum
Kekhawatiran terhadap integritas pasar semakin menguat seiring dengan adanya perombakan struktural pada lembaga-lembaga pengawasan federal.
Laporan menyebutkan bahwa pemerintahan saat ini telah melakukan perampingan drastis pada Bagian Integritas Publik di Departemen Kehakiman, sebuah divisi yang dibentuk pasca-Watergate untuk menangani kasus korupsi pejabat negara.
Divisi ini dilaporkan mengalami pengurangan personel dari 36 pengacara menjadi hanya dua orang, serta dicabut kewenangannya untuk membuka kasus baru.
Langkah serupa terlihat pada kebijakan penegakan hukum terhadap entitas korporasi.
Pemerintah tercatat telah membatalkan 159 tindakan penegakan hukum federal terhadap 166 perusahaan, di mana lebih dari 30 perusahaan tersebut merupakan entitas yang memberikan donasi untuk acara inagurasi atau operasional terkait.
Di sisi lain, laporan dari sumber internal menyebutkan bahwa pejabat tinggi penegak hukum di Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) baru saja mengundurkan diri, diduga akibat adanya hambatan dari pimpinan lembaga dalam mengusut kasus-kasus yang bersinggungan dengan lingkaran pemerintahan.
Meskipun demikian, juru bicara SEC membantah klaim tersebut dan menyatakan bahwa perdebatan internal di antara staf adalah hal yang wajar.
 Foto: REUTERS/Annabelle GordonU.S. President Donald Trump gestures as he arrives on the South Lawn of the White House in Washington, D.C., U.S., March 29, 2026. REUTERS/Annabelle Gordon |
Klarifikasi Pemerintah dan Fokus Gugus Tugas Baru
Menghadapi berbagai laporan tersebut, pihak Gedung Putih secara konsisten menepis seluruh tuduhan terkait konflik kepentingan maupun penyalahgunaan wewenang.
Juru bicara pemerintah, Kush Desai, menegaskan bahwa seluruh pegawai federal terikat oleh regulasi etika yang ketat yang melarang pemanfaatan informasi rahasia untuk keuntungan finansial.
Ia menyebut narasi yang menyudutkan integritas pejabat pemerintah tanpa disertai bukti konkret sebagai laporan yang tidak berdasar dan tidak bertanggung jawab.
Penasihat hukum kepresidenan, David Warrington, juga memberikan jaminan bahwa kepala negara tidak memiliki keterlibatan dalam kesepakatan bisnis yang bertentangan dengan kewajiban konstitusionalnya.
Pejabat Gedung Putih menambahkan bahwa kontribusi finansial tidak mempengaruhi keputusan pemberian grasi presiden. Sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola anggaran, pemerintah menyoroti kampanye agresif mereka untuk menindak penyalahgunaan dana program federal.
Upaya ini difokuskan melalui pembentukan divisi baru di Departemen Kehakiman serta gugus tugas anti-penipuan yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden J.D. Vance, yang bertujuan memberantas pemborosan meskipun kebijakan ini kerap dikritik karena dianggap lebih banyak menyasar wilayah yang dipimpin oleh pihak oposisi politik.
Bukan yang Pertama
Tudingan Trump sebagai insider pernah mengemuka pada April 2025 saat di awai perang dagang.
Trump sudah memberi tanda-tanda kenaikan bursa saham. Pada Rabu pagi, 9 April 2025 waktu AS atau beberapa menit sebelum pembukaan Wall Street, ia memosting sejumlah tanda di Truth Social.
Pertama, ia menyebut slogannya "MAKE AMERICA GREAT AGAIN". Lalu setelahnya ia menyinggung JPMorgan dengan postingan "Memperbaiki Perdagangan dan Tarif adalah hal yang baik!" Jamie Dimon, JPMorgan Chase, Chairman & CEO, di Maria B Show!".
Setelahnya, ia juga mengatakan "BE COOL! Semuanya akan berjalan dengan baik. AS akan menjadi lebih besar dan lebih baik dari sebelumnya!". Lalu ia mengatakan "THIS IS A GREAT TIME TO BUY!!!" alias "INI WAKTU YANG TEPAT UNTUK MEMBELI".
Postingan saatnya membeli bursa juga diberi tanda "DTJ". Itu merupakan inisial presiden dan ticker untuk Trump Media & Technology, perusahaan induk Truth Social yang saham mayoritasnya dipegangnya.
Secara teori, bagi siapa pun yang membeli saham di pasar pada menit itu atas desakan Trump, mereka memperoleh keuntungan besar. Saham melonjak dalam pembalikan historis dalam perdagangan sore setelah Trump mengumumkan penarikan kembali beberapa tarif, perubahan tajam setelah pengungkapan rencananya untuk mengenakan pajak impor minggu lalu menghancurkan pasar.
Sanggahan: Artikel ini adalah produk jurnalistik berupa pandangan CNBC Indonesia Research. Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan, atau menjual produk atau sektor investasi terkait. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
CNBC INDONESIA RESEARCH
(gls/gls) Add
as a preferred
source on Google