Foto: Kebun Sawit milik Sampoerna Agro. (Dok sampoerna agro)
Jakarta, CNBC Indonesia - Harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan batu bara melonjak sejak perang Iran meletus pada akhir Februari 2026.
Lonjakan ini tentu saja menjadi berkah besar bagi pengusaha Indonesia yang memiliki bisnis di sektor tersebut. Pasalnya, Indonesia adalah eksportir terbesar untuk CPO dan batu bara thermal di dunia.
Merujuk Refinitiv, harga CPO ditutup di posisi MYR 4631 per ton pada perdagangan Jumat (27/3/2026) atau tepat sebulan perang Iran meletus. Harga pada perdagangan Jumat naik 1,04%.
Sejak perang meletus pada 28 Februari 2026, harga CPO sudah terbang 14,6%. Harga nya bahkan sempat menyentuh MYR 4631 per ton pada 16 Maret 2026 atau rekor tertingginya sejak Februari 2025 atau lebih dari setahun.
Perang Iran melawan Israel dan Amerika Serikat (AS) melambungkan harga minyak mentah dunia sehingga produsen mencari alternatif energi lain yang lebih murah.
Kenaikan harga minyak mentah mendukung minyak sawit melalui jalur permintaan biodiesel, sementara kekuatan harga minyak kedelai secara bersamaan mengurangi tekanan substitusi di pasar minyak nabati. Hal ini menghasilkan dorongan ganda, baik dari sisi biaya maupun substitusi.
Dari sisi teknikal, beberapa trader menilai harga kemungkinan akan mendapat support di atas MYR 4.580 per ton, dengan resistance di kisaran MYR 4.700 per ton. Saat ini harga berada di tengah kisaran tersebut, dan arah pergerakan selanjutnya akan bergantung pada keberlanjutan tren harga minyak mentah serta laju pembelian dari negara-negara importir utama.
Kenaikan tajam harga CPO saat ini dapat berlanjut atau tidak akan sangat bergantung pada pergerakan harga minyak, setidaknya dalam jangka pendek.
Kendati naik oleh perang, harga saat ini masih jauh di bawah level tahun 2022 saat perang Rusia-Ukraina, di mana harga sempat melampaui MYR 7.100 per ton, yang merupakan rekor tertinggi sepanjang masa.
Dengan demikian, harga saat ini secara umum dianggap masih berkelanjutan dan kemungkinan akan terus bergerak sejalan dengan harga minyak, di mana minyak mentah Brent terakhir diperdagangkan di level US$97,89 per barel.
Minyak Brent saat ini berada di bawah level psikologis US$100 per barel, seiring upaya diplomatik Amerika Serikat yang meningkatkan harapan meredanya konflik Timur Tengah dan mengurangi kekhawatiran terhadap gangguan pasokan berkepanjangan.
"Harga minyak mentah yang tinggi meningkatkan keekonomian biodiesel, sehingga mendorong permintaan minyak sawit sebagai bahan baku bahan bakar alternatif," ujar manajer portofolio Tradeview Capital, Neoh Jia Man.
Dia menambahkan pada saat yang sama, hal ini juga memperkuat ekspektasi peningkatan mandat pencampuran biodiesel, terutama di Indonesia, yang semakin memperketat ketersediaan ekspor dan memberikan dukungan tambahan bagi harga CPO.
Dewan Minyak Sawit Malaysia (MPOC) memperkirakan harga crude palm oil (CPO) akan tetap berada di atas MYR 4.450 (US$1.130) per ton metrik dalam jangka pendek, didorong oleh kenaikan harga energi serta ketidakpastian di Timur Tengah.
Menurut lembaga tersebut, harga minyak sawit akan didukung oleh tingginya harga energi dan spread yang menguntungkan antara minyak sawit dan gasoil.
"Namun, perlambatan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya volatilitas harga akibat ketidakpastian di Timur Tengah dapat sementara menunda impor dari pasar-pasar utama, yang berpotensi membatasi kenaikan harga." dikutip dari The Star.
Lonjakan harga CPO ini tentu saja menguntungkan Indonesia, terutama pengusaha sawit mengingat Indonesia tak hanya produsen terbesar di dunia tetapi juga eksportir terbesar di dunia.
Harga batu bara juga tersengat oleh kenaikan harga minyak.
Merujuk Refinitiv, harga batu bara pada perdagangan Jumat (27/3/2026) atau sebulan setelah perang ditutup di posisi US$ 143,85 per troy ons atau melonjak 1,3%. Sejak perang meletus, harga batu bara sudah melesat 23,04%. Harga batu bara bahkan sempat menembus US$ 146,5 per ton pada 20 Maret 2026 yang menjadi rekor tertinggi sejak Oktober 2024 atau 1,5 tahun.
Harga batu bara melonjak setelah banyak negara kembali menggunakan pasir hitam sebagai pengganti harga minyak.
India menunda rencana untuk mengoperasikan pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) pada tingkat output yang lebih rendah saat produksi listrik tenaga surya mencapai puncaknya. Penundaan ini disebabkan oleh ketidakpastian mengenai skema kompensasi bagi PLTU yang harus beroperasi pada level minimum.
India, yang masih bergantung pada batu bara untuk sekitar 60% pembangkitan listriknya, telah mencatat pertumbuhan pesat kapasitas tenaga surya dalam beberapa tahun terakhir dan berencana meningkatkan kapasitas tersebut hingga empat kali lipat pada 2035.
Seiring upaya meningkatkan kontribusi energi surya dalam bauran listrik, pemerintah mempertimbangkan untuk mengurangi output PLTU melalui skema fleksibilitas batu bara (coal flexibility plan).
Namun, PLTU perlu mendapatkan kompensasi jika tingkat utilisasi mereka diturunkan dari 55% menjadi 40%. Hingga kini, pemerintah belum menemukan mekanisme yang tepat. Di sisi lain, industri juga mengkhawatirkan aspek keselamatan operasional pada level rendah tersebut, serta investasi tambahan yang diperlukan untuk mengubah PLTU menjadi fasilitas pembangkit fleksibel.
Akibatnya, India menunda rencana "flexible coal" selama satu tahun, karena belum ada regulasi terkait kompensasi retrofit dan biaya pemeliharaan jika PLTU dipaksa beroperasi di tingkat utilisasi 40%.
Sementara itu, Jepang mempertimbangkan untuk meningkatkan kembali pembangkit listrik tenaga batu bara di tengah krisis pasokan gas alam cair (LNG) yang menyebabkan lonjakan harga.
Menurut proposal dari kementerian ekonomi, batas utilisasi 50% untuk PLTU kemungkinan akan dihapus pada tahun fiskal baru yang dimulai April. Langkah ini berpotensi mengurangi konsumsi LNG hingga 500.000 ton per tahun. Sebagai perbandingan, Jepang mengimpor sekitar 4 juta ton LNG per tahun dari Timur Tengah.
Jumlah tersebut juga setara dengan cadangan LNG yang saat ini dimiliki Jepang. Negara ini merupakan importir LNG terbesar kedua di dunia karena keterbatasan sumber daya energi domestik.
Di Eropa, Jerman juga tengah mempertimbangkan untuk mengaktifkan kembali PLTU dari status cadangan guna menekan harga energi yang meningkat sejak konflik Timur Tengah.
Anggota parlemen dari partai konservatif Kanselir Friedrich Merz bersama mitra koalisi dari Partai Sosial Demokrat menyepakati langkah ini sebagai bagian dari paket kebijakan energi.
Meskipun Jerman berencana menghentikan penggunaan batu bara pada 2038, langkah ini menunjukkan bahwa ekonomi terbesar Eropa tersebut masih mungkin kembali bergantung pada energi fosil dalam situasi krisis.
Sejak kehilangan pasokan gas pipa Rusia pada 2022, Jerman menghadapi harga energi yang tinggi dan kini sangat bergantung pada impor LNG.
"Kami menghadapi masalah jika harga tetap tinggi dalam jangka panjang-bukan hanya minyak, tetapi juga gas," ujar Sepp Müller, wakil ketua fraksi partai konservatif, dikutip dari Reuters.
"Karena itu kami meminta pemerintah mengaktifkan kembali PLTU dari status cadangan untuk mengurangi konsumsi gas."imbuhnya.
Kementerian Ekonomi dan regulator energi kini diminta meninjau rencana tersebut, dengan keputusan akhir diharapkan dalam beberapa minggu ke depan.
Peninjauan mencakup kapasitas cadangan sebesar 8,8 gigawatt, yang sebagian besar berasal dari batu bara keras, serta pembangkit lignit yang sudah dihentikan operasinya.
Namun, sejumlah pihak menilai langkah ini hanya memberikan dampak terbatas.
"Langkah ini hanya akan sedikit menurunkan harga listrik dalam beberapa bulan ke depan," kata Philipp Godron dari Agora Energiewende.
Dia menambahkan dalam jangka panjang, ini bisa merusak kepercayaan investor dan justru membuat listrik lebih mahal, belum lagi peningkatan emisi.
Selain itu, parlemen Jerman juga meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan tambahan untuk menekan harga energi, seperti pajak windfall bagi perusahaan minyak, pembatasan harga bahan bakar, pengurangan pajak kendaraan dan bahan bakar, pemotongan pajak listrik rumah tangga, serta pemberian subsidi sementara bagi pekerja komuter.
Bagaimana Reaksi Indonesia? Lonjakan permintaan batu bara akan menguntungkan banyak perusahaan Indonesia. Dengan harga yang melonjak maka keuntungan ekspor akan berlipat ganda. Terlebih ada potensi relaksasi dari pemerintah.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut telah menyetujui izin produksi batu bara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026 dengan total mencapai 580 juta ton.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menjelaskan bahwa hingga saat ini proses persetujuan RKAB batu bara masih berlangsung, dan masih berpotensi meningkat. Pihaknya pun menargetkan keseluruhan persetujuan RKAB dapat segera rampung.
"Kalau menggunakan yang 2026 itu hampir finish. RKAB batu bara sudah 580 juta ton," ungkap Tri saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (27/3/2026).
Kementerian ESDM sebelumnya sudah memutuskan untuk memangkas target produksi batu bara dan nikel pada tahun ini di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.
Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan komoditas tersebut di pasar global, sehingga pada akhirnya bisa mendongkrak harga komoditas tahun ini.
Produksi batu bara pada RKAB 2026 ditargetkan sekitar 600 juta ton. Angka ini lebih rendah dibandingkan realisasi produksi pada 2025 yang sebesar 790 juta ton.
Namun demikian, berdasarkan perkembangan terbaru, usai rapat bersama sejumlah menteri ekonomi pada hari ini, Jumat (27/3/2026) di kantor Kemenko Perekonomian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah akan mempertimbangkan relaksasi terukur untuk produksi batu bara dan nikel.
as a preferred