Krisis Energi: Filipina Kurangi Kerja-PNS Thailand Diminta Naik Tangga
Jakarta, CNBC Indonesia - Perang antara Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel terus memanas dan memicu kekhawatiran global. Eskalasi konflik ini mendorong lonjakan harga energi dunia, mengganggu pelayaran di sekitar Selat Hormuz, serta memunculkan kekhawatiran bahwa pasokan minyak mentah hingga gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) bisa terganggu lebih lama dari perkiraan.
Harga minyak bahkan sempat melonjak tajam ke level US$119 per barel, sekaligus menjadi yang tertinggi sejak 2022, seiring meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap gangguan suplai dan distribusi energi dari Timur Tengah.
Di tengah situasi tersebut, sejumlah negara mulai mengambil langkah nyata untuk mengantisipasi dampak konflik yang bisa menjalar ke perekonomian masing-masing, mulai dari Filipina, Thailand, hingga Korea Selatan.
Thailand Pilih WFH hingga Hemat Energi Ketat
Thailand menjadi salah satu negara yang cukup agresif dalam merespons tekanan energi akibat memanasnya konflik di Timur Tengah. Pemerintah setempat mulai menerapkan langkah penghematan energi di lingkungan birokrasi sebagai antisipasi terhadap risiko gangguan pasokan.
Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul memerintahkan aparatur sipil negara untuk menjalankan kebijakan hemat energi, termasuk dengan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) yang dimulai pada Selasa (10/3/2026), meski tetap ada pengecualian bagi pegawai yang harus melayani publik secara langsung.
Selain WFH, pemerintah Thailand juga menerapkan sejumlah aturan penghematan lain di kantor-kantor pemerintah. Para pegawai diminta membatasi penggunaan lift dan lebih sering menggunakan tangga, menahan perjalanan dinas ke luar negeri, mengatur suhu pendingin ruangan di kisaran 26-27 derajat Celsius, mengenakan pakaian kerja yang lebih ringan, serta mematikan lampu dan peralatan listrik saat tidak digunakan.
Langkah-langkah ini diambil untuk menekan konsumsi energi secepat mungkin saat harga minyak dan risiko gangguan pasokan terus meningkat. Menteri Energi Atthapol Rerkpiboon mengatakan Thailand saat ini memiliki cadangan energi sekitar 95 hari, sehingga pemerintah mulai mencari pasokan LNG tambahan dari Amerika Serikat, Australia, dan Afrika Selatan.
Tak hanya itu, pemerintah Thailand juga menyiapkan langkah tambahan bila krisis memburuk. Otoritas setempat sudah menghentikan ekspor energi ke hampir semua negara kecuali Laos dan Myanmar.
Pemerintah juga membuka opsi penutupan lebih awal stasiun pengisian bahan bakar serta pembatasan penerangan papan reklame dan gedung-gedung komersial bila tekanan pasokan makin besar. Di saat yang sama, pemerintah mendorong penggunaan biodiesel bersubsidi dan menahan harga gas memasak hingga Mei untuk meredam beban masyarakat.
Filipina Tempuh Empat Hari Kerja dan Skema Fleksibel
Selain Thailand, Filipina juga merespons eskalasi perang di Timur Tengah dengan langkah yang cukup nyata. Pemerintah memilih menekan konsumsi energi dari sisi operasional birokrasi, seiring lonjakan biaya bahan bakar akibat memanasnya konflik di kawasan penghasil minyak tersebut.
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengumumkan penerapan sistem kerja empat hari seminggu di sejumlah kantor cabang eksekutif Filipina mulai 9 Maret 2026. Kebijakan sementara ini diambil di tengah lonjakan biaya bahan bakar yang dipicu meningkatnya ketegangan di Timur Tengah.
Marcos menjelaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menghemat energi dan menekan konsumsi bahan bakar, seiring naiknya harga minyak global setelah konflik memanas di kawasan penghasil energi itu.
Tak hanya itu, pemerintah setempat juga meminta lembaga-lembaga negara untuk menekan konsumsi bahan bakar serta listrik. Caranya mulai dari pengaturan suhu pendingin ruangan, pembatasan penggunaan energi di kantor, hingga penerapan pola kerja yang lebih fleksibel.
Langkah Filipina ini menarik karena menunjukkan betapa rentannya negara pengimpor energi terhadap gejolak global.
Vietnam Ikut Jejak Negara Tetangga
Vietnam juga mengikuti langkah Filipina dan Thailand dalam merespons lonjakan harga energi akibat memanasnya perang Iran melawan AS-Israel. Jika dua negara sebelumnya fokus pada efisiensi birokrasi, Vietnam bergerak lewat kombinasi penghematan konsumsi dan pengamanan pasokan.
Pemerintah Vietnam mendorong perusahaan agar mengizinkan karyawan bekerja dari rumah untuk membantu menghemat konsumsi bahan bakar.
Selain itu, pemerintah setempat juga meminta masyarakat membatasi perjalanan yang tidak mendesak dan tidak melakukan penimbunan BBM. Di saat yang sama, Vietnam juga menyiapkan langkah dari sisi pasokan dengan mencari sumber impor energi tambahan serta memangkas tarif impor bahan bakar agar tekanan harga di dalam negeri bisa diredam.
Langkah ini menunjukkan Vietnam tidak ingin menunggu sampai gejolak energi global semakin menekan ekonomi domestik.
Jepang Bersiap Lepas Cadangan Minyak
Berbeda dengan negara-negara Asia Tenggara yang fokus pada penghematan, Jepang memilih memperkuat sisi antisipasi pasokan. Langkah ini sejalan dengan tingginya ketergantungan Negeri Sakura terhadap impor energi dari Timur Tengah.
Jepang mulai mengambil langkah antisipatif di tengah lonjakan harga energi akibat perang Iran melawan AS-Israel.
Pemerintah Jepang dilaporkan telah meminta salah satu fasilitas cadangan minyak nasional, yakni Shibushi National Petroleum Stockpiling Base di Prefektur Kagoshima, untuk bersiap jika sewaktu-waktu diperlukan pelepasan stok minyak ke pasar domestik.
Informasi ini disampaikan anggota parlemen oposisi Akira Nagatsuma, yang menyebut instruksi itu berasal dari Agency for Natural Resources and Energy dan diteruskan melalui Japan Organization for Metals and Energy Security.
Namun, hingga saat ini pemerintah Jepang belum memutuskan pelepasan cadangan secara resmi. Waktu pelaksanaan maupun besaran stok yang mungkin dilepas juga masih belum diumumkan. Artinya, Tokyo saat ini masih berada pada tahap siaga dan persiapan, bukan eksekusi penuh.
Korea Selatan Siapkan Pembatasan Harga BBM
Sementara itu, Korea Selatan memilih fokus pada upaya melindungi pasar domestik dari lonjakan harga energi global. Pemerintah setempat menilai gejolak harga minyak tidak boleh dibiarkan langsung membebani masyarakat dan dunia usaha.
Korea Selatan juga bergerak cepat untuk menahan dampak lonjakan harga energi akibat perang Iran melawan AS-Israel.
Presiden Lee Jae Myung mengatakan pemerintah akan memberlakukan batas harga maksimum BBM untuk pertama kalinya dalam hampir 30 tahun, sebagai upaya menahan kenaikan harga energi di pasar domestik. Kebijakan ini akan diterapkan pada produk-produk minyak yang mengalami lonjakan harga berlebihan, dan besarannya akan ditinjau ulang setiap dua pekan.
Selain menyiapkan pembatasan harga, pemerintah Korea Selatan juga menegaskan stok minyak nasional masih cukup aman.
Korea Selatan memiliki cadangan minyak untuk sekitar 208 hari, dan pemerintah juga membuka opsi mengalihkan sebagian produksi dari Korea National Oil Corp untuk kebutuhan dalam negeri.
Dari sisi gas, sekitar 14% kebutuhan gas alam Korea Selatan berasal dari Timur Tengah, sehingga gangguan impor dari Qatar tetap menjadi perhatian, meski pemerintah menyebut pasokan alternatif masih bisa diandalkan.
CNBCÂ INDONESIA RESEARCHÂ
(evw/evw) Add
as a preferred
source on Google