B50 Butuh Pasokan CPO Besar, Sawit Rakyat Jadi Harapan?

Jakarta, CNBC Indonesia - Ambisi pemerintah meningkatkan mandatori biodiesel menjadi B50 pada 2026 sangat bergantung pada kondisi sektor hulu sawit. Agenda yang menargetkan ketahanan energi sekaligus penurunan emisi karbon ini diperkirakan membutuhkan sekitar 19 juta-20 ton minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) per tahun.

Sementara itu, produksi CPO nasional pada 2025 diproyeksikan hanya mencapai sekitar 49,5 juta ton.

Di tengah meningkatnya kebutuhan pasokan bahan baku, peningkatan produktivitas kebun sawit rakyat dapat menjadi kunci untuk mengejar tambahan produksi CPO yang dibutuhkan, mengingat produktivitas saat ini masih jauh dari potensi yang seharusnya dapat dicapai.

Stok CPO Cenderung Stagnan

Anggota Dewan Energi Nasional periode 2026-2030 Mohamad Fadhil Hasan mengatakan ketersediaan stok CPO dalam beberapa tahun terakhir cenderung stagnan bahkan menurun. Kondisi ini terjadi karena tidak ada peningkatan signifikan dalam produktivitas kebun sawit.

Fadhil berbicara dalam forum CNBC Indonesia Energy Forum B50 Edition 2026 bertema "RI Bakal Surplus BBM Solar, Masih Perlukah B50?" pada Kamis (5/3/2026). Selain Fadhil, sejumlah pemangku kepentingan menyoroti pentingnya peningkatan produktivitas sektor sawit.

Menurut Fadhil, tanpa perbaikan produktivitas, pasokan bahan baku untuk program biodiesel berpotensi menghadapi tekanan di masa mendatang.

Foto: Anggota Dewan Energi Nasional Periode 2026 - 2030, Fadhil Hasan menyampaikan pemaparan dalam Energy Forum B50 Edition di Jakarta, Kamis (5/3/2026). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Anggota Dewan Energi Nasional Periode 2026 - 2030, Fadhil Hasan menyampaikan pemaparan dalam Energy Forum B50 Edition di Jakarta, Kamis (5/3/2026). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Produktivitas Perkebunan Petani Rakyat Jadi Kunci

Alih-alih membuka lahan baru, peningkatan produksi sawit dinilai dapat ditempuh melalui peningkatan produktivitas kebun yang sudah ada. Hal ini terutama berlaku pada perkebunan milik petani kecil yang selama ini memiliki produktivitas lebih rendah dibandingkan perkebunan besar.

Data dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menunjukkan produktivitas petani sawit rakyat rata-rata hanya sekitar 2,5 ton CPO per hektare per tahun. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan produktivitas perkebunan swasta yang mencapai sekitar 3,4 ton per hektare dan perkebunan milik negara sekitar 3,6 ton per hektare.

Padahal, BPS mencatat luas perkebunan sawit rakyat mencapai 42.29% dari luas perkebunan sawit nasional atau sekitar 6.74 juta hektare. Jika produktivitas lahan ini dapat dioptimalkan, produksi CPO nasional dapat bertambah signifikan tanpa perlu ekspansi lahan baru.

Peremajaan Sawit Masih Rendah

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Mukti Sardjono menambahkan bahwa peningkatan produktivitas kebun sawit sangat bergantung pada percepatan program peremajaan. Namun realisasi program tersebut sangat terbatas di lapangan.

Pemerintah sebenarnya telah menyediakan dukungan pendanaan untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebesar sekitar Rp 60 juta per hektare, meningkat dari sebelumnya Rp30 juta per hektare. Ketentuan ini diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 55/Kpts/SR.21/01/2024 yang mengatur besaran biaya peremajaan berdasarkan jenis dan lokasi lahan. Peraturan ini mulai berlaku sejak 1 September 2024.

Namun, implementasi program ini masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Ketika mekanisme pembiayaan pemerintah tidak berjalan optimal, petani sering kali beralih pada skema pendanaan alternatif seperti pinjaman atau asuransi. Namun dalam praktiknya, skema tersebut justru kerap menambah kerentanan finansial petani.

Biaya peremajaan kebun sawit berkisar antara Rp 50 juta hingga Rp 70 juta per hektare. Meskipun pemerintah telah menyediakan dukungan pendanaan sebesar Rp 60 juta per hektare, sebagian petani rakyat masih menilai biaya tersebut cukup tinggi.

Selain itu, petani juga menghadapi tantangan selama masa Tanaman Belum Menghasilkan (TBM). Setelah peremajaan dilakukan, pohon sawit umumnya baru mulai menghasilkan pada tahun keempat, sehingga petani berpotensi kehilangan sumber pendapatan selama sekitar tiga tahun.

Posisi Petani Sawit dalam Agenda B50

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa posisi petani sawit rakyat dalam rantai pasok industri sawit nasional masih menghadapi sejumlah tantangan. Dalam kondisi tekanan finansial, sebagian petani kecil berpotensi menjual lahannya kepada perusahaan atau pihak lain.

Jika tren ini terjadi secara luas, kepemilikan lahan oleh petani rakyat dapat berkurang dan konsentrasi penguasaan lahan di sektor sawit berpotensi semakin meningkat.

Dalam konteks implementasi biodiesel B50, peningkatan produktivitas melalui percepatan program peremajaan menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan pasokan CPO nasional.

Di sisi lain, agenda ketahanan energi dan transisi menuju ekonomi hijau juga perlu memastikan keterlibatan petani sawit rakyat secara lebih inklusif dalam rantai pasok industri sawit Indonesia.

CNBC INDONESIA RESEARCH
[email protected]

Add as a preferred
source on Google