BKPM Beberkan Strategi Baru RI Saingi Vietnam
Jakarta, CNBCÂ Indonesia - Pemerintah terus membenahi sistem perizinan usaha demi mengejar target pertumbuhan ekonomi 8% sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di kawasan.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu menegaskan, reformasi perizinan melalui penyesuaian PP 28 menjadi salah satu kunci untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang saat ini berada di kisaran 5,11%, sekaligus menyaingi Vietnam yang pertumbuhan ekonominya telah menyentuh kisaran 7%.
Menurutnya, pelayanan perizinan berperan besar dalam mendorong realisasi investasi. Ia menilai siklus investasi di Indonesia masih relatif panjang dibanding Vietnam, salah satunya akibat proses perizinan yang dinilai rumit sehingga memperlambat eksekusi investasi.
Pangkas Siklus Investasi, OSS Terus Di-upgrade
Sebagai langkah konkret, pemerintah menerapkan Service Level Agreement (SLA) untuk memberikan kepastian waktu pelayanan perizinan. SLA merupakan kontrak layanan yang menetapkan standar kinerja, kualitas, serta tanggung jawab penyedia layanan guna memastikan kepastian, transparansi, dan akuntabilitas.
Misalnya, izin usaha sektor perhotelan ditargetkan dapat terbit dalam waktu sekitar 28 hari, sebagai upaya mempercepat siklus investasi nasional. Hal ini didampingi oleh skema post audit di mana NIB dapat diterbitkan lebih dulu sementara proses teknis dan perizinan lanjutan tetap berjalan hingga tuntas.
Todotua mengakui implementasi awal reformasi melalui PP 28 sempat menghadapi kendala, terutama pada platform OSS. Banyak masukan datang dari pelaku usaha mikro terkait sulitnya mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) karena persyaratan lokasi usaha. Pemerintah pun terus melakukan pembaruan sistem berdasarkan masukan tersebut.
Salah satu pembaharuan yang dilakukan adalah penerapan mekanisme pelaporan mandiri lokasi usaha melalui OSS, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan berisiko rendah. Skema ini memungkinkan NIB terbit lebih cepat karena proses perizinan disesuaikan dengan tingkat risiko usaha, sementara verifikasi teknis tetap dilakukan pada tahap berikutnya.
Jumlah pelaku usaha yang terdaftar di OSS kini mencapai sekitar 15 juta, meningkat dari sekitar 10,9 juta sejak awal pelantikan kabinet pada Oktober lalu. Meski menunjukkan perkembangan positif, pemerintah menegaskan sistem OSS masih akan terus disempurnakan dengan melibatkan para pemangku kepentingan.
Dengan reformasi perizinan dan penguatan OSS, pemerintah berharap realisasi investasi dapat meningkat, mempercepat pertumbuhan ekonomi menuju target yang lebih tinggi, serta memperkuat daya saing Indonesia dengan negara pesaing di kawasan.
Vietnam dan Kemampuan Menarik Investasi
Vietnam saat ini menjadi primadona ASEAN. Aliran investasi langsung (FDI) Vietnam pada 2025 tetap solid. Total registered foreign investment mencapai US$38,42 miliar, naik tipis 0,5% dibanding 2024, sementara disbursed FDI diperkirakan US$27,62 miliar, naik 9% dan menjadi level tertinggi dalam lima tahun terakhir.
Dari sisi sektor, manufaktur dan pengolahan masih menjadi mesin utama. Dari total realisasi FDI, sektor ini menyerap sekitar US$22,88 miliar atau 82,8%. Posisi berikutnya ditempati sektor real estate sebesar US$1,93 miliar, disusul sektor listrik dan gas sekitar US$914,9 juta.
Pada jumlah proyek baru, Vietnam menerbitkan izin untuk 4.054 proyek baru dengan nilai registered capital sekitar US$17,32 miliar.
Jumlah proyek meningkat tajam, namun nilai modal proyek baru justru turun, memberi sinyal tren masuknya proyek berukuran lebih kecil.
Meski begitu, komposisi sektor proyek baru tetap didominasi manufaktur dan pengolahan dengan nilai sekitar US$9,8 miliar atau 56,5% dari investasi baru, diikuti real estate sekitar US$3,67 miliar atau 21,2%.
Bagaimana Proses Perijinan di Vietnam?
Investor asing yang masuk ke Vietnam harus melalui sistem perizinan khusus modal asing yang bersifat prosedural. Intinya ada dua dokumen utama: Investment Registration Certificate (IRC) dan Enterprise Registration Certificate (ERC), yang memiliki fungsi berbeda dan bisa diikuti izin tambahan sesuai sektor usaha.
IRC adalah izin yang menyetujui proyek investasi dan memungkinkan investor asing menanamkan modal serta beroperasi di Vietnam. Dokumen ini memuat detail investasi seperti nilai modal, lokasi, durasi, dan bidang usaha, serta wajib bagi sebagian besar perusahaan dengan kepemilikan asing-terutama jika porsi saham asing signifikan atau sektor usaha dibatasi.
Setelah IRC terbit, perusahaan harus memperoleh ERC, yaitu izin usaha yang menetapkan status badan hukum perusahaan. ERC memuat informasi dasar perusahaan seperti nama, alamat, modal, dan perwakilan hukum, serta wajib bagi semua perusahaan di Vietnam. Namun bagi investor asing, ERC hanya bisa diperoleh setelah IRC disetujui.
Proses perijinan di ERC biasanya memakan waktu 3-7 hari sementara di IRC sekitar 2-4 minggu.
CNBCÂ INDONESIA RESEARCH
[email protected]
as a preferred
source on Google